Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Worldcoin Masih Diblokir: Komdigi Tegaskan Soal Privasi Tak Bisa Ditawar

T
Penulis: Tulus Widodo❯
Ilustrasi memindai iris mata.
Ilustrasi memindai iris mata.

RADARBONANG.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menegaskan bahwa suspend terhadap platform Worldcoin dan WorldID masih berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.


Advertisement

Alasannya? Masih adanya temuan serius terkait perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, terutama data biometrik sensitif seperti iris mata.

Pernyataan tersebut ditegaskan langsung oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/7).

“Saat ini masih kita suspend. Kalau mereka ingin lanjut, harus tunduk pada regulasi nasional,” tegas Alex.

Advertisement

Worldcoin dan WorldID, bagian dari ekosistem yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Tools For Humanity (TFH), sebelumnya menawarkan skema insentif hingga Rp 800 ribu untuk masyarakat yang bersedia memindai iris mata menggunakan perangkat “Orb”.

Namun, sejak awal 2024, proyek ini menjadi sorotan tajam karena dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Meski TFH berdalih tidak menyimpan data pribadi dan menyebut sistem mereka bersifat open-source dan terenkripsi di perangkat lokal, pihak Komdigi tetap menyatakan empat syarat mutlak yang harus dipenuhi jika mereka ingin kembali beroperasi di Indonesia.

Ini 4 Instruksi Tegas Komdigi untuk Worldcoin

Penghentian seluruh aktivitas pengumpulan, pemindaian, dan pemrosesan data iris masyarakat Indonesia.

Advertisement

Penghapusan permanen seluruh data iris dan kode terenkripsi terkait WNI dari perangkat pengguna dan server.

Perbaikan total tata kelola data, sistem keamanan, dan prosedur yang melindungi anak-anak dari eksploitasi data.

Kepatuhan menyeluruh terhadap regulasi nasional sebagai syarat utama beroperasi kembali.

“Kami tidak ingin menghambat inovasi, tapi kami juga tidak ingin kompromi soal keamanan data,” imbuh Alex, yang juga dikenal berlatar belakang kepolisian.

World App mengklaim diri sebagai solusi identitas digital masa depan, menjamin keunikan manusia secara anonim dan aman di ranah online.

Namun di balik klaim tersebut, banyak lubang privasi yang belum sepenuhnya bisa dijamin oleh pihak pengembang, apalagi ketika menyangkut data biometrik tak tergantikan seperti iris mata.

Dengan ketatnya kebijakan privasi global, termasuk regulasi GDPR di Eropa hingga UU PDP di Indonesia, proyek ambisius semacam Worldcoin wajib mendahulukan kedaulatan data lokal, transparansi, dan sistem akuntabel sebelum berbicara tentang masa depan identitas digital.

Worldcoin yang semula digadang-gadang sebagai terobosan digital global dalam sistem Web3 dan identitas terdesentralisasi kini harus berkaca ulang, terutama setelah dihadapkan dengan regulasi tegas dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Tools For Humanity memang telah menghentikan sementara seluruh layanan di Indonesia, tetapi publik masih bertanya: Apakah data yang dikumpulkan sebelumnya benar-benar aman dan sudah dihapus?

Meski digadang sebagai teknologi masa depan, Worldcoin harus tunduk pada realitas saat ini: privasi adalah harga mati.

Teknologi tanpa etika dan perlindungan hukum hanya akan jadi proyek gagal dalam jangka panjang.

Komdigi kirim pesan keras Indonesia tak akan kompromi terhadap eksploitasi data warganya. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Jadi Sorotan, Komdigi Minta Google Buka Rincian Pelanggaran

Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Jadi Sorotan, Komdigi Minta Google Buka Rincian Pelanggaran

Google menutup 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia. Komdigi meminta penjelasan dan transparansi penindakan.

Penipuan Digital di Indonesia Kian Mengkhawatirkan, 600 Ribu Aduan Picu Kerugian Rp 9,3 Triliun

Penipuan Digital di Indonesia Kian Mengkhawatirkan, 600 Ribu Aduan Picu Kerugian Rp 9,3 Triliun

Komdigi mencatat 600 ribu aduan penipuan digital dengan kerugian Rp 9,3 triliun. Pemerintah dorong literasi dan registrasi biometrik.

Kritik Pemerintah di Media Sosial Kena Moderasi, 94 Konten Disebut Dihapus atas Permintaan Komdigi

Kritik Pemerintah di Media Sosial Kena Moderasi, 94 Konten Disebut Dihapus atas Permintaan Komdigi

Remotivi dan SAFEnet menemukan 94 konten kritis dimoderasi atas permintaan Komdigi. X dan Threads menjadi platform dengan kasus terbanyak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer