Kehadiran berbagai organisasi masyarakat (ormas) sering kali menjadi sorotan publik.
Seperti fenomena baru-baru ini, bukannya berada di barisan rakyat yang memperjuangkan nasibnya, beberapa ormas malah tampak begitu vokal dalam aksi-aksi seremonial yang terkesan berada di pihak pemerintah, seperti jumpa pers dengan tagar #JAGAINDONESIA.
Para pemangku ormas seakan diam ketika dihadapkan dengan kenyataan pahit, seperti kenaikan pajak, gelombang PHK, isu kekerasan oleh aparat, dan ketimpangan sosial yang makin nyata di tengah masyarakat.
Tidak heran, muncul pertanyaan: Ke mana ormas-ormas saat rakyat sedang kesusahan?
Secara ideal, ormas seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka memiliki peran strategis untuk menjadi benang merah antara rakyat dengan kekuasaan, bukan malah sebaliknya, berada di pihak penguasa.
Peran Ormas untuk Masyarakat
Pertama, menyuarakan aspirasi rakyat. Ormas diharapkan menjadi representasi suara masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan terpinggirkan, kepada pembuat kebijakan.
Kedua, melakukan kontrol sosial. Semestinya, ormas menjadi pengawas independen terhadap kinerja pemerintah dan aparat negara, sekaligus memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan adil dan transparan.
Ketiga, mengadvokasi hak-hak masyarakat. Sudah sepatutnya ormas aktif membela hak-hak sipil dan ekonomi rakyat, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan layak dan perlakuan yang adil dari aparat.
Keempat, mengorganisir bantuan sosial. Dalam situasi krisis, ormas bisa menggerakkan sumber daya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, bukan hanya menunggu pemerintah.
Namun, realitasnya tak selalu sejalan dengan idealisme tersebut. Sering kali ada ormas yang lebih memilih menonjolkan diri dalam kegiatan yang bersifat simbolis dan seremonial, sementara isu-isu substansial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat justru kurang mendapat perhatian.
Fenomena ormas yang semakin jauh dari kepentingan rakyat ini bisa jadi disebabkan berbagai faktor, mulai dari kepentingan politik, keterbatasan sumber daya, hingga orientasi yang lebih berfokus pada agenda tertentu daripada isu-isu sosial yang lebih luas.
Ketika ormas hanya muncul di permukaan dengan tagar-tagar patriotik, tetapi abai terhadap perjuangan sehari-hari rakyat, hal ini bisa menciptakan kesenjangan kepercayaan yang mendalam. Masyarakat bisa merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berjuang sendiri.
Dari sini bisa kita simpulkan, bahwa dalam tubuh ormas sudah defisit tokoh, cendekiawan, dan bahkan defisit empati kepada rakyat. Hal ini menjadi bela sungkawa terhadap peran dan fungsi ormas yang telah mati rasa, mati empati, dan mati nurani. Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi bersama.
Ormas yang sejati adalah yang kehadirannya terasa manfaatnya di tengah kesulitan, bukan hanya saat ada sorotan media. Mereka adalah mitra perjuangan rakyat, bukan sekadar pelengkap upacara.
Drama Sosial yang Rumit
Secara pribadi, saya melihat ormas sebagai cerminan kompleksitas masyarakat kita. Mereka tidak bisa disederhanakan menjadi “baik” atau “buruk.” Sebaliknya, mereka adalah aktor multifungsi yang bisa berperan sebagai pahlawan, penjaga moral, aktor politik, atau bahkan preman, tergantung pada konteks dan motifnya.
Masalahnya, drama ini sering kali dipertontonkan di ruang publik, memicu perdebatan dan polarisasi. Kita sering terjebak dalam narasi tunggal tentang ormas, entah sebagai pahlawan atau penjahat, tanpa melihat gambaran besarnya. Padahal, peran mereka bisa berubah seiring waktu, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kekuasaan.
Jadi, ketika kita melihat drama ormas, coba kita tanyakan: peran apa yang sedang mereka mainkan? Dan apa setingannya? Dengan begitu, kita bisa melihatnya lebih dari sekadar berita harian, tapi sebagai sebuah fenomena sosial yang layak kita pahami. (*)
*) KUMAIDI, Dosen PBSI Unirow Tuban.
-----------------------------
Tulisan ini telah tayang di rubrik Opini Jawa Pos Radar Tuban edisi Minggu, 7 September 2025.