Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

One Piece dan Rendahnya Literasi

A
Penulis: Ahmad Atho’illah❯
Ilustrasi "One Piece dan Rendahnya Literasi"
Ilustrasi "One Piece dan Rendahnya Literasi"

Cara paling mudah untuk mengukur tingkat literasi sebuah bangsa adalah dengan melihat reaksi pemerintah dalam merespons kritik. Jika pendekatan yang dipakai responsif, maka dapat disimpulkan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Sebaliknya, jika cara yang dipakai terlalu reaktif, maka tingkat literasinya masih rendah. Lantas, bagaimana respons pemerintah terhadap pengibaran bendera One Piece?

Sebagai warga negara yang baik, sepertinya semua sepakat bahwa Merah Putih adalah lambang sakral yang tidak boleh digantikan dengan simbol apa pun.

Photo
Photo

Namun, respons pemerintah yang terlampau reaktif terhadap simbol fiksi serial One Piece adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menjalankan laku demokrasi.


Advertisement

Lebih spesifik lagi, hal ini juga menandaskan rendahnya literasi para pemangku kekuasaan.

Dalam kesadaran kolektif, bendera One Piece diartikan sebagai simbol perjuangan rakyat dalam mewujudkan negara yang ideal: terbebas dari kekuasaan yang korup dan tidak adil terhadap rakyatnya.

Artinya, simbol bendera One Piece ini merupakan kritik dari sebuah serial fiksi yang sangat positif. Tidak ada sedikit pun tujuan untuk melakukan makar.

Advertisement

Toh, semua juga sadar bahwa tidak mungkin mengibarkan bendera One Piece di atas bendera Merah Putih.

Sebab, tujuan dari perlawanan simbolik ini adalah mengingatkan pemerintah agar tidak menjadi penguasa yang lalim.

Jika dipahami lebih substansial, fenomena ini sekaligus menjadi refleksi bersama menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: sudahkah para pemangku kekuasaan menjalankan sistem pemerintahan yang ideal—sebagaimana yang diimajinasikan dalam serial anime asal Jepang tersebut?

Advertisement

Berangkat dari tujuan yang ideal tersebut (lepas dari segala konteks politik yang menunggangi), seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang responsif dalam menjawab kritik fiksi tersebut, bukan malah sebaliknya—reaktif.

Jika pemerintah mampu berpikir secara literat, tentu bukan sikap reaktif yang dikedepankan, melainkan responsif.

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia seharusnya dijadikan momentum untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, bukan membalas kritik dengan tindakan represif.

Yang membuat saya lebih heran lagi, seorang Menteri Hak Asasi Manusia di negara kita membawa kritik simbol fiksi ini sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan framing seolah pemasangan umbul-umbul One Piece disejajarkan dengan bendera Merah Putih.

Katanya, PBB mendukung pemerintah Indonesia melarang warganya mengibarkan bendera One Piece.

Padahal, tidak ada yang menyejajarkan bendera fiksi bergambar tengkorak dengan tulang menyilang bertopi jerami khas Luffy itu dengan bendera Merah Putih. Inilah yang saya maksud sebagai respons yang terlampau berlebihan.

Semestinya, jika para pejabat yang berada di lingkar kekuasaan mampu memahami kritik secara substansial, fenomena bendera One Piece ini disambut dengan sebuah diskusi.

Misalnya, mengundang para Nakama (sebutan penggemar One Piece) untuk berdialog: seperti apa sih pemerintahan yang ideal menurut anak muda penggemar One Piece?

Langkah ini sekaligus menjadi medium bagi generasi muda untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah—yang katanya disiapkan sebagai generasi emas 2045. Bukan malah mematikan imajinasi mereka.

Apa susahnya menumbuhkan budaya diskusi antara pejabat dan rakyatnya? Heran saya.

Kritik terhadap Pemerintah Harus Dirawat

Tidak mengurangi rasa hormat terhadap para pengkritik pemerintah yang menggunakan bendera One Piece—apa pun caranya, baik dengan simbol, lisan, maupun tulisan—kritik adalah cara paling santun untuk merawat demokrasi.

Hanya saja, fenomena kritik yang dilakukan generasi hari ini (sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat) tidak akan bertahan lama.

Sebab, medium kritik yang dipakai cenderung berdasar viralitas, bukan dari ruang diskusi yang panjang sebagaimana generasi terdahulu.

Dulu, kritik lahir dari ruang-ruang diskusi, pertunjukan seni, karya sastra, hingga puisi yang tetap relevan sampai sekarang.

Sementara kritik berbasis viralitas tidak jauh berbeda dengan dunia maya: hadir hanya mengikuti tren, lalu hilang tergerus algoritma media sosial—maksimal bertahan satu bulan, bahkan kadang hanya hitungan hari.

Jamak dipahami, di era digital ini, kehidupan kita seakan didikte oleh apa saja yang viral di media sosial.

Meski demikian, kritik dengan simbol bendera bergambar tengkorak khas bajak laut dari serial One Piece tetaplah positif.

Sebab, sebaik-baik demokrasi adalah tidak berhenti mengkritik terhadap pemerintah.

Karena itu, meskipun berangkat dari fiksi dan viralitas, anak muda jangan pernah berhenti mengkritik pemerintah. Sebab, kritik adalah nyawa demokrasi. (*)

--------------------------

Artikel ini telah terbit di koran Jawa Pos Radar Tuban edisi Sabtu, 9 Agustus 2025.

Advertisement

Artikel Terkait

Dari Animasi Menuai Kritik ke Live Action, Merah Putih: One for All Buka Audisi di Beberapa Kota

Dari Animasi Menuai Kritik ke Live Action, Merah Putih: One for All Buka Audisi di Beberapa Kota

Merah Putih: One for All membuka casting live action di enam kota pada 14–22 November 2026. Simak syarat usia dan cara pendaftarannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer