Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SMK dan Pengangguran Sistematis

R
Ilustrasi Opini "SMK dan Pengangguran Sistematis."
Ilustrasi Opini "SMK dan Pengangguran Sistematis."

ANGKA itu terus menganga serupa luka bernanah di tubuh pendidikan nasional: hampir 11 persen lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menganggur pada 2023.


Advertisement

Tertinggi di antara semua jenjang pendidikan (BPS). Ribuan pemuda-pemudi yang dijanjikan siap kerja, justru terkapar di persimpangan ketidakpastian.

Photo
Photo

Ini bukan sekadar kegagalan individu. Melainkan pengangguran sistematis yang terstruktur, terlembagakan. Dan ironisnya, diproduksi oleh sistem yang seharusnya menjadi solusi.

Di tengah teriakan “Revolusi Industri 4.0” dan “SDM Unggul”, mengapa justru lulusan vokasi yang menjadi korban pertama?

Janji Manis yang Pahit di Ujung Lidah

Advertisement

Pemerintah menggembar-gemborkan SMK sebagai tulang punggung industri, benteng melawan pengangguran terdidik.

Iklan televisi memamerkan siswa SMK tersenyum bangga di bengkel mewah, tangan lihai memegang alat ukur digital. Sekolah berlomba bangun gedung megah, pasang spanduk “Link and Match dengan Industri”.

Orang tua berbondong-bondong memilih SMK untuk anaknya: “Daripada kuliah S1 nganggur, lebih baik SMK langsung kerja!”

Advertisement

Namun, realitanya? “Link” tanpa “Match” yang hakiki.

Ribuan lulusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) hanya mampu mengganti oli. Sementara bengkel modern membutuhkan teknisi yang mahir diagnosa komputer mesin.

Lulusan Akuntansi menguasai pembukuan manual. Sementara dunia usaha telah beralih ke software akuntansi cloud-based. Lulusan Multimedia bisa edit video dasar, tapi tak paham animasi 3D atau desain UI/UX yang jadi primadona.

Jurusan-jurusan “jadul” seperti Administrasi Perkantoran terus diproduksi massal. Sementara kebutuhan nyata seperti data analyst, digital marketing specialist, atau AI technician justru diisi lulusan kursus nonformal atau S1.

Data BPS 2023 menyodorkan ironi pedas:

Pertama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) SMK (10,98 persen) hampir dua kali lipat SMA (5,8 persen).

Kedua, 42,5 persen lulusan SMK bekerja di sektor informal (ojol, usaha mikro, pekerja lepas)—jauh dari cita-cita “tenaga kerja terampil”.

Ketiga, hanya 28 persen lulusan SMK yang bekerja sesuai kompetensi keahliannya.

Ini bukan kesalahan anak-anak. Ini adalah “dosa sistemik” yang memiskinkan masa depan mereka. Pengangguran sistematis lulusan SMK bukan fenomena kebetulan. Ia lahir dari perselingkuhan kompleks antara kebijakan yang salah arah, kurikulum yang beku, dan industri yang abai.

Banyak kurikulum SMK masih terpaku pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tidak diperbarui selama bertahun-tahun. Alat praktik di bengkel sekolah seringkali peninggalan era 90-an, jauh dari standar industri saat ini. Guru produktif—ujung tombak pendidikan vokasi—kerap kekurangan pelatihan mutakhir.

Bagaimana dengan link and match? Ribuan memorandum of understanding (MoU) telah ditandatangani antara SMK dan perusahaan. Pameran penandatanganan digelar megah, foto pejabat dan direktur perusahaan tersebar di media. Namun, MoU sering berakhir sebagai usaha poles citra belaka. Implementasinya minim.

Kunjungan industri setahun sekali, magang seadanya tanpa pembekalan dan monitoring serius, donasi alat bekas yang sudah obsolete. Industri besar kerap enggan “mengotori” lini produksinya dengan siswa magang yang dianggap belum kompeten. Akhirnya, magang pun sering sekadar menjadi buruh gratis di gudang atau bagian packing.

Belum lagi salah jurusan massal dan ketiadaan pemetaan kompetensi. Pembukaan program studi kerap didasarkan pada tren sesaat atau ketersediaan guru, bukan kebutuhan pasar kerja riil dan berkelanjutan. Akibatnya, terjadi banjir bandang lulusan di bidang tertentu (seperti teknik komputer dan jaringan, multimedia, akuntansi).

Sementara sektor-sektor kritis seperti permesinan presisi, logistik, energi terbarukan, atau perawatan medis dasar justru kekurangan tenaga terampil.

Pemda dan Kementerian Pendidikan sering gagal melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja terpadu dan real-time berbasis data wilayah.

Keadaan ini diperparah dengan pendidikan kewirausahaan yang minim. Di SMK, pendidikan kewirausahaan masih bersifat teoritis dan tempelan. Lulusan hanya disiapkan menjadi job seeker, bukan job creator. Padahal, sektor UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Mental “cari kerja” lebih kuat ketimbang “ciptakan kerja”.

Industri: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Prinsip Efisiensi

Industri kerap menjadi pihak yang disalahkan. Memang, banyak yang masih bersikap wait and see, enggan turun tangan langsung. Namun, tuntutan agar industri menjadi “dapur” pendidikan vokasi juga perlu dilihat secara realistis.

Industri bertujuan mencari untung. Mereka membutuhkan tenaga yang benar-benar plug and play untuk menjaga efisiensi dan produktivitas. Melatih dari nol dianggap membuang waktu dan biaya. Standar kompetensi yang tidak jelas dan tidak seragam membuat industri kesulitan menilai kemampuan lulusan SMK. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) belum sepenuhnya dipercaya sebagai jaminan keahlian.

Namun, sikap apatis industri adalah bumerang jangka panjang. Krisis tenaga terampil menengah (middle-skilled workers) sudah di depan mata. Jika SMK terus gagal menyediakan SDM siap pakai, industri akan semakin bergantung pada impor tenaga kerja asing atau otomasi masif—yang justru memperparah pengangguran.

Mengatasi pengangguran sistematis lulusan SMK membutuhkan terobosan radikal, bukan sekadar perbaikan kosmetik.

Kurikulum mikro dan dinamis. Kurikulum harus fleksibel, berbasis competency-based training (CBT) yang disusun bersama industri dan diperbarui maksimal setiap dua tahun. Perkenalkan micro-credentials untuk keterampilan spesifik yang dibutuhkan pasar. Dilanjutkan dengan magang berkualitas dan terstruktur.

Magang minimal enam bulan menjadi syarat kelulusan, dengan modul pelatihan jelas, mentor dari industri, dan uji kompetensi akhir oleh asesor independen. Industri yang aktif membina magang berhak insentif pajak konkret.

Kemudian tak kalah penting adalah memupuk jiwa kewirausahaan. Entrepreneurship sebagai DNA. Kewirausahaan bukan mata pelajaran, tapi metode pembelajaran.

Setiap proyek praktik harus mengandung unsur inovasi dan potensi komersial. Fasilitasi inkubasi bisnis untuk karya siswa terbaik. Menjadikan UMKM sebagai mitra praktik dan inkubasi bisnis.

Siswa membantu UMKM go digital, desain produk, pemasaran, sekaligus belajar langsung dari lapangan.

Lebih jauh lagi revitalisasi SMK “tua”. Penutupan jurusan “mati”. Berani menutup atau merelokasi jurusan yang tidak lagi relevan. Fokuskan sumber daya pada bidang-bidang strategis masa depan (green energy, digital economy, health services, precision manufacturing).

Pengangguran sistematis lulusan SMK bukan hanya statistik memilukan. Ia adalah pembunuhan massal terhadap mimpi dan potensi jutaan anak bangsa.

Setiap angka pengangguran adalah nyawa yang terdampar, energi produktif yang terbuang sia-sia, dan bom waktu sosial yang terus berdetak.

Reformasi pendidikan vokasi bukan lagi pilihan, melainkan darurat nasional. Ia membutuhkan keberanian politik, komitmen keuangan yang serius, kolaborasi erat antara sekolah–industri–pemerintah, dan terobosan pemikiran yang keluar dari kotak konvensional.

SMK seharusnya menjadi mesin mobilitas sosial, pabrik pencetak tenaga kerja terampil yang menjadi tulang punggung industri, dan kawah candradimuka bagi calon-calon wirausaha baru.

Jika janji ini terus dikhianati, maka kita bukan hanya gagal memanfaatkan bonus demografi, tetapi secara sistematis sedang menggali kuburan bagi daya saing bangsa di masa depan.

Saatnya berhenti berwacana. Saatnya bertindak revolusioner. Selamatkan SMK, selamatkan masa depan Indonesia! (*)

*) Bambang Budiono adalah Ketua Komunitas Pemuda Bergerak Plumpang (peraih penghargaan penggerak literasi Jawa Pos Radar Tuban).

-------------------------------------

Opini ini telah terbit di koran Jawa Pos Radar Tuban edisi Minggu, 3 Agustus 2025.

Advertisement

Artikel Terkait

Sejak Kapan Manusia Makan 3 Kali Sehari? Ini Sejarah di Balik Kebiasaan Kita

Sejak Kapan Manusia Makan 3 Kali Sehari? Ini Sejarah di Balik Kebiasaan Kita

Mengapa manusia terbiasa makan tiga kali sehari? Simak sejarah pengaruh Revolusi Industri dan alasan kebutuhan makan setiap orang bisa berbeda.

Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Berlaku di SMA 2027/2028, Ini Pesan Penting bagi Para Siswa

Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Berlaku di SMA 2027/2028, Ini Pesan Penting bagi Para Siswa

Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diterapkan di SMA mulai 2027/2028. Ary Ginanjar mengingatkan pentingnya mengenali minat dan bakat siswa.

Adab Dulu Baru Ilmu, Mengapa Akhlak Menjadi Fondasi Penting dalam Pendidikan?

Adab Dulu Baru Ilmu, Mengapa Akhlak Menjadi Fondasi Penting dalam Pendidikan?

Adab sebelum ilmu menjadi prinsip penting dalam pendidikan. Kenali alasan akhlak, sopan santun, dan karakter perlu dibangun sejak dini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer