Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Amnesti untuk Terdakwa?

R
Ilustrasi Opini
Ilustrasi Opini

LANGKAH Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada 31 Juli 2025 disambut dengan narasi besar: rekonsiliasi nasional.


Advertisement

Di atas kertas, tujuan mengakhiri polarisasi pasca-pemilu memang terdengar mulia.

Namun, jika kita mengupas lapisan hukumnya, di balik narasi tersebut tersembunyi anomali dan inkonsistensi yuridis fundamental yang patut menjadi diskursus serius bagi kita dalam bingkai negara hukum (rechtsstaat).

Photo
Photo

Persoalan utamanya sederhana: Mengapa ada dua perlakuan hukum yang berbeda untuk dua subjek dengan status hukum yang esensinya sama?

Ambiguitas Instrumen Hukum

Advertisement

Keputusan Presiden yang seolah tegas ini, alih-alih memberikan kepastian, justru melahirkan sebuah ambiguitas instrumen hukum yang fundamental dalam praktik ketatanegaraan kita.

Ia membuka kotak pandora penafsiran yang membuat batas antara dua hak prerogatif yang berbeda menjadi kabur.

Secara teoretis, hukum kita sebenarnya tidaklah ambigu. UU Darurat No. 11 Tahun 1954 secara jernih memisahkan fungsi keduanya.

Advertisement

Pasal 4 Ayat (2) menyebut abolisi bertujuan untuk “meniadakan penuntutan” terhadap seorang terdakwa yang proses hukumnya berjalan.

Sementara Pasal 4 Ayat (1) menyebut amnesti bertujuan untuk “menghapuskan semua akibat hukum pidana” bagi seorang terpidana yang status hukumnya sudah final.

Di atas kertas, perbedaannya sangat jelas dan tidak tumpang tindih. Namun, ambiguitas muncul saat teori dihadapkan pada praktik di Istana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), status hukum Hasto dan Tom saat itu adalah terdakwa, karena putusan mereka belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan asas praduga tak bersalah masih melekat penuh.

Pemberian abolisi untuk Tom sejalan dengan teori ini. Akan tetapi, pemberian amnesti sebagai instrumen pengampunan substantif kepada Hasto yang juga berstatus terdakwa inilah yang mengaburkan segalanya.

Tindakan ini secara efektif menciptakan ruang ambiguitas baru: Apakah kini amnesti bisa diberikan kepada subjek yang belum terbukti bersalah secara final? Apakah batas antara amnesti dan abolisi kini menjadi lentur dan bisa saling menggantikan tergantung pada kehendak politik?

Dengan menerapkan instrumen yang tidak sesuai peruntukannya, pemerintah telah membuat makna dan batasan hak prerogatif menjadi kabur.

Kepastian hukum yang seharusnya menjadi pilar utama kini terancam oleh fleksibilitas penafsiran yang kontroversial ini.

Alasan Politis Dibalik Tirai Hukum

Melihat adanya inkonsistensi yuridis, wajar jika publik kemudian mencari penjelasan di luar ranah hukum formal, yakni pada realitas politik yang melingkupinya.

Keputusan ini menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana pertimbangan politik dapat mewarnai penerapan norma hukum.

Narasi utama yang diusung pemerintah adalah rekonsiliasi nasional. Sebuah tujuan luhur yang tentu didukung oleh banyak pihak.

Amandemen UUD 1945 pun sejatinya telah meletakkan DPR sebagai “mitra” pertimbangan Presiden, sebuah mekanisme checks and balances yang diharapkan dapat menjaga objektivitas hukum dalam prosesnya.

Namun, kita juga harus memahami natur DPR sebagai lembaga politik yang merepresentasikan berbagai kepentingan.

Pertimbangan yang diberikannya pun, secara inheren, merupakan cerminan dari dinamika dan konsensus politik yang ada.

Oleh karena itu, persetujuan DPR yang diberikan secara cepat atas usulan Presiden dapat dimaknai sebagai tercapainya sebuah konsensus politik di tingkat elite untuk memprioritaskan agenda rekonsiliasi nasional di atas perdebatan yuridis yang pelik.

Dengan demikian, keputusan ini menjadi preseden di mana pertimbangan yuridis yang rigid pada akhirnya bersinergi dengan atau bahkan memberi jalan bagi tujuan politik yang dianggap lebih besar.

“Tirai yuridis” tidak tersingkap secara paksa, melainkan seolah ditenun bersama benang-benang politik untuk menghasilkan sebuah kebijakan hibrida yang unik, yang bobot politiknya sama kuat dengan bobot hukumnya.

Rekonsiliasi Sejati: Dari Islah Politik ke Reformasi Hukum

Keputusan Presiden yang disetujui DPR ini memang dapat dibaca sebagai langkah strategis untuk mencapai harmoni politik.

Namun, kita patut bertanya lebih dalam: apakah rekonsiliasi sejati sebuah bangsa hanya diukur dengan kesepakatan politik semata? Justru, kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama rekonsiliasi perlu dibangun di atas sistem hukum yang adil dan akomodatif.

Di sinilah letak momentum yang sesungguhnya. Kontroversi ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang diuntungkan.

Sebaliknya, ini harus menjadi katalisator untuk sebuah rekonsiliasi yang lebih substantif: yaitu rekonsiliasi dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Celah hukum yang memungkinkan ambiguitas ini terjadi, khususnya UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang dirasa telah usang, adalah “celah terbuka” dalam sistem kita yang harus ditutupi.

Maka dari itu, momentum ini harus digunakan oleh DPR dan Pemerintah sebagai dua lembaga yang telah menunjukkan tercapainya konsensus politik untuk bersama-sama menuntaskan “utang” sejarah: mereformasi total UU Darurat tersebut dan menciptakan undang-undang baru mengenai hak prerogatif yang selaras dengan nafas UUD 1945 hasil amandemen.

UU baru tersebut harus menjamin bahwa diskresi Presiden dijalankan secara transparan, akuntabel, dan yang terpenting, konsisten secara yuridis.

Dengan demikian, energi politik yang telah dicurahkan untuk mencapai konsensus bisa ditransformasikan menjadi energi untuk perbaikan berupa reformasi hukum. Itulah warisan rekonsiliasi yang sesungguhnya, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)

*) DR. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum dan Wakil Rektor 1 Universitas Sunan Bonang Tuban/Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

----------------------------------------

Opini ini telah terbit di koran Jawa Pos Radar Tuban edisi Minggu, 3 Agustus 2025.

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer