Wali Murid BAS Tuban Tolak Program Makan Bergizi Gratis, tapi Yayasan Tetap Jalankan

RADARBONANG.ID - Polemik serupa dengan kasus di SDIT Al Izzah, Kota Serang, Banten, kini terjadi di Tuban.
Sejumlah wali murid di lembaga pendidikan Bina Anak Soleh (BAS) menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah.
Alasannya, sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas makan siang yang telah termasuk dalam biaya pendidikan.
Para orang tua menilai, program MBG tidak lagi relevan untuk diterapkan di sekolah yang dikenal sebagai sekolah elit dengan biaya pendidikan cukup tinggi.
Namun, upaya penolakan mereka tak berbuah hasil karena pihak yayasan tetap memutuskan untuk menerima program tersebut.
Salah satu wali murid, AI, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut.
“Toh selama ini para orang tua juga sudah membayar untuk makan siang anak-anak juga. Apa alasannya harus menerima MBG,” katanya.
AI menegaskan bahwa penolakan yang dilakukan para wali murid sejatinya adalah bentuk kesadaran sosial.
“Semestinya pihak yayasan malah berterima kasih kepada wali murid yang mengusulkan agar menolak program MBG. Sebab, penolakan sebagian orang tua ini merupakan bentuk kesadaran diri,” ujarnya.
Menurut AI, banyak pihak lain yang lebih layak menerima bantuan dari program MBG, mengingat program ini menelan anggaran triliunan rupiah.
Selain itu, ia menilai bahwa program MBG justru menambah beban administrasi bagi pihak sekolah.
“Pihak yayasan juga tidak perlu repot-repot mengurusi MBG—yang dalam praktinya cukup rumit tersebut,” imbuhnya.
Namun, penolakan tersebut justru memicu reaksi keras dari pihak yayasan.
AI menuturkan, mereka bahkan mendapat ancaman agar keluar dari sekolah jika tetap menolak.
“Katanya, ‘kalau memang tidak mau menerima MBG, ya sudah keluar saja (dari BAS),’” ujarnya menirukan pernyataan pihak lembaga.
Karena tidak ada pilihan lain, para wali murid akhirnya terpaksa mengikuti keputusan yayasan.
“Akhirnya kami tidak bisa berkutik. Semua harus nurut dengan kebijakan yang sudah dibuat,” ungkapnya.
Yang lebih disesalkan, lanjut AI, uang makan dalam Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tidak mengalami pengurangan meski sekolah sudah menerima MBG.
“Dari SPP Rp 620 ribu, sebanyak Rp 300 ribunya itu diambil untuk makan siang anak-anak. Mestinya, kalau sudah menerima MBG, berarti sudah tidak ada uang makan. Tapi ini tidak ada potongan, SPP tetap sama. Alasannya, dialihkan untuk infaq,” bebernya.
AI berharap, pihak yayasan bisa bersikap lebih bijak dan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
“Harapan kami, yayasan bisa bijaksana dalam menanggapi usulan wali murid,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis tadi malam, pihak Yayasan BAS belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan program MBG tersebut.
Ketua Yayasan, Syafiq Syauqi, enggan berkomentar saat dikonfirmasi.
Pesan pertanyaan yang dikirim oleh wartawan hanya dijawab dengan emoji tangan menangkup, tanpa keterangan lebih lanjut. (*)



