
RADARBONANG.ID – Aspirasi komunitas ojek online (ojol) di Kabupaten Tuban yang meminta jaminan sosial ketenagakerjaan akhirnya mendapat angin segar.
DPRD Tuban memberikan sinyal positif untuk mengkaji kemungkinan Pemkab menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para driver.
Persetujuan secara lisan itu disampaikan Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, saat hearing bersama Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT) di kantor dewan pada Senin (9/9).
“Kalau memungkinkan, ini bisa dikaji oleh teman-teman eksekutif, karena ojol itu masyarakat yang kita wakili,” ujar Sugiantoro setelah rapat dengar pendapat.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD akan segera menindaklanjuti hal ini.
“Dari kami (DPRD, Red) dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti oleh komisi yang membidangi untuk melakukan pembahasan dengan eksekutif,” tambahnya.
Humas KKOT, Hendra Bayu Probo Waskito, menyambut baik respons DPRD Tuban. Ia menilai hal ini menjadi langkah awal yang penting.
“Mengingat profesi ini menjadi salah satu pekerjaan yang rawan, kami sangat berharap ada jaminan sosial yang diberikan pemerintah daerah. Jika kabupaten/kota lain bisa, semoga Kabupaten Tuban juga bisa,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, Rohman Ubaid, menjelaskan bahwa secara regulasi, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ojol memang memungkinkan.
Dana tersebut bisa bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Jadi, secara regulasi memang memungkinkan, bisa di-cover menggunakan DBHCHT,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini masih ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan anggaran.
“Kalau menambah penerima dari ojol, tentu ada kajian anggaran lagi, apakah memungkinkan untuk menambah kuota atau tidak,” jelasnya.
Rohman Ubaid mencontohkan, pada tahun ini saja kuota BPJS Ketenagakerjaan di Tuban telah ditetapkan sebanyak 15 ribu penerima, meliputi petani tembakau, buruh tembakau, tukang becak, nelayan, dan pekerja informal lainnya.
Selain itu, data komunitas ojol juga harus disandingkan terlebih dahulu dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar jaminan sosial benar-benar tepat sasaran. (*)



