Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Tuban Respons Tuntutan Ojol soal BPJS Ketenagakerjaan

M
Penulis: M. Mahfudz Muntaha❯
Komunitas ojol mengikuti rapat dengar pendapat di ruang paripurna DPRD Tuban Selasa (9/9). Mereka meminta Pemkab Tuban menanggung BPJS Ketenagakerjaan ojol.
Komunitas ojol mengikuti rapat dengar pendapat di ruang paripurna DPRD Tuban Selasa (9/9). Mereka meminta Pemkab Tuban menanggung BPJS Ketenagakerjaan ojol.

RADARBONANG.ID – Aspirasi komunitas ojek online (ojol) di Kabupaten Tuban yang meminta jaminan sosial ketenagakerjaan akhirnya mendapat angin segar.


Advertisement

DPRD Tuban memberikan sinyal positif untuk mengkaji kemungkinan Pemkab menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para driver.

Persetujuan secara lisan itu disampaikan Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, saat hearing bersama Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT) di kantor dewan pada Senin (9/9).

“Kalau memungkinkan, ini bisa dikaji oleh teman-teman eksekutif, karena ojol itu masyarakat yang kita wakili,” ujar Sugiantoro setelah rapat dengar pendapat.

Advertisement

Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD akan segera menindaklanjuti hal ini.

“Dari kami (DPRD, Red) dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti oleh komisi yang membidangi untuk melakukan pembahasan dengan eksekutif,” tambahnya.

Humas KKOT, Hendra Bayu Probo Waskito, menyambut baik respons DPRD Tuban. Ia menilai hal ini menjadi langkah awal yang penting.

Advertisement

“Mengingat profesi ini menjadi salah satu pekerjaan yang rawan, kami sangat berharap ada jaminan sosial yang diberikan pemerintah daerah. Jika kabupaten/kota lain bisa, semoga Kabupaten Tuban juga bisa,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, Rohman Ubaid, menjelaskan bahwa secara regulasi, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ojol memang memungkinkan.

Dana tersebut bisa bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Jadi, secara regulasi memang memungkinkan, bisa di-cover menggunakan DBHCHT,” ungkapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini masih ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan anggaran.

“Kalau menambah penerima dari ojol, tentu ada kajian anggaran lagi, apakah memungkinkan untuk menambah kuota atau tidak,” jelasnya.

Rohman Ubaid mencontohkan, pada tahun ini saja kuota BPJS Ketenagakerjaan di Tuban telah ditetapkan sebanyak 15 ribu penerima, meliputi petani tembakau, buruh tembakau, tukang becak, nelayan, dan pekerja informal lainnya.

Selain itu, data komunitas ojol juga harus disandingkan terlebih dahulu dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar jaminan sosial benar-benar tepat sasaran. (*)

Advertisement
Editor : Amin Fauzie
Sumber : Radar Bonang

Artikel Terkait

Kampung Miliarder Tuban Disebut Jatuh Miskin, Begini Kondisi Warga Usai Borong 176 Mobil

Kampung Miliarder Tuban Disebut Jatuh Miskin, Begini Kondisi Warga Usai Borong 176 Mobil

Benarkah warga Kampung Miliarder Tuban jatuh miskin setelah memborong 176 mobil? Simak fakta di balik kabar tersebut.

Mau ke Museum Angkut dari Tuban? Simak Pilihan Rute, Transportasi, dan Destinasi Wisata Sekitarnya

Mau ke Museum Angkut dari Tuban? Simak Pilihan Rute, Transportasi, dan Destinasi Wisata Sekitarnya

Warga Tuban ingin liburan ke Museum Angkut? Simak pilihan rute melalui Bojonegoro, kereta api, bus, hingga transportasi lanjutan.

BRI Kantor Cabang Tuban Semarakkan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban

BRI Kantor Cabang Tuban Semarakkan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban

Sebagai mitra strategis masyarakat, BRI Kantor Cabang Tuban berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan layanan perbankan terbaik, mendampingi UMKM, serta mendukung program-program pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer