Pada pertengahan abad 19, pemerintahan Inggris yang saat itu menjajah India membuat kebijakan pemberian hadiah uang tunai kepada warga lokal yang berhasil membunuh ular kobra.
Itu menyusul banyaknya masyarakat di Kota Delhi yang meregang nyawa karena digigit ular berbisa tersebut.
Awalnya, kebijakan tersebut cukup efektif menurunkan populasi ular kobra di India. Jumlah warga yang menjadi korban gigitan hewan berbisa itu pun turun drastis.
Namun, warga yang tidak ingin kehilangan “pekerjaan”, akhirnya memanfaatkan kebijakan itu dengan berternak ular kobra secara diam-diam. Mereka membiarkan telur-telur ular kobra menetas dan berkembang biak.
Dari situ, warga tetap bisa meraup keuntungan dari kebijakan penjajah. Hingga bertahun-tahun, keberadaan ular kobra di India tidak pernah hilang. Seperti halnya hukum ekonomi: supply and demand berjalan seimbang.
Permintaan kepala ular kobra dari pemerintahan Inggris tidak pernah berkurang. Seperti aliran air dari hulu hingga hilir, penawaran atau supply kepala ular terus mengalir. Tidak pernah surut.
Setelah cukup lama diakali oleh warga lokal, pemerintahan Inggris akhirnya sadar dan menghentikan kebijakan tersebut. Konsekuensinya, populasi ular kobra kembali bertambah banyak. Tidak ada lagi warga yang bersedia membunuh hewan mematikan tersebut.
Horst Siebert, ekonom asal Jerman, menyebut kebijakan yang berakhir blunder tersebut dengan istilah cobra effect. Yakni, kebijakan yang awalnya bertujuan baik untuk mengatasi masalah, tapi justru menjadi bumerang di kemudian hari karena mempunyai efek sebaliknya atau melenceng dari tujuan awal.
Sederhananya, fenomena cobra effect dari kisah klasik di India pada masa kolonial Inggris itu merupakan gambaran kebijakan yang dilakukan tanpa kajian mendalam dan perencanaan matang. Akibatnya, kebijakan yang awalnya bertujuan baik justru berimplikasi negatif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dalam praktiknya malah memunculkan masalah baru. Bahkan semakin memperburuk situasi.
Alih-Alih Bergizi, tapi Malah Meracuni
Baru-baru ini, kebijakan yang membawa konsekuensi efek kobra itu seakan tergambar jelas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat—terutama anak-anak dan ibu hamil dari kalangan keluarga tidak mampu—ini justru malah menimbulkan banyak petaka.
Lebih dari 6 ribu anak-anak Indonesia menjadi korban makan gratis Rp 10 ribu tersebut. Bahkan, satu siswa SMKN 1 Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat meninggal dunia setelah diduga mengonsumsi menu MBG (Jawa Pos, 2 Oktober 2025).
Pun dalam praktiknya, masih berpotensi disunat—dari semula Rp 10 ribu menjadi hanya mungkin Rp 7–8 ribuan. Misalnya, buah semangka setipis kartu ATM, tempe dan ayam goreng hanya beberapa biji yang dipotong kecil-kecil.
Alih-alih mengurangi angka malnutrisi dan stunting serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan UMKM dan petani lokal, program ini justru malah meresahkan orang tua siswa dan ibu hamil. Tidak sedikit wali murid menolak program janji kampanye Prabowo-Gibran tersebut.
Mereka tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Ribuan siswa dan orang tua yang sudah kadung menjadi “kelinci percobaan” mengalami trauma berat. Ibarat kata, MBG serupa hantu yang sangat menyeramkan. Ketimbang makan menu MBG, para orang tua lebih baik menambah uang saku anaknya asal terhindar dari potensi keracunan menu MBG.
Serupa efek kobra, alih-alih mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif, program yang awalnya bertujuan baik ini malah mengancam tumbuh kembang anak dan janin ibu hamil. Belum lagi bekas sisa makanan beracun dalam tubuh dan rasa trauma yang terbawa hingga dewasa.
Wajar, MBG yang semula memiliki akronim makan bergizi gratis, kini diplesetkan menjadi makan beracun gratis.
Rasa Adil yang Disalahartikan
Selain menyebabkan ribuan siswa keracunan, program dengan anggaran ratusan triliun ini juga dapat dipastikan tidak sesuai tujuan awal perencanaan, yakni untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui dari kelompok warga yang selama ini sulit mengakses makanan bergizi.
Harus kami akui bahwa ide dasarnya sangat mulia. Hanya saja, dalam eksekusinya tidak ada kajian dan perencanaan yang matang, sehingga implementasinya tidak tepat sasaran.
Menurut Aristoteles, adil adalah kebajikan atau keutamaan sempurna yang menjadi titik tengah antara ekstrem terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang diwujudkan melalui pembagian secara proporsional—sesuai jasa dan kemampuan, serta ketaatan pada hukum untuk kepentingan orang lain dan masyarakat secara luas. Sederhananya, adil adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai haknya.
Sementara itu, menurut Ibnu Taymiyyah, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya tanpa mereka meminta. Yang dimaksud sesuai dengan haknya, adalah sesuatu yang diterima secara adil—proporsional.
Definisi adil yang diungkapkan Aristoteles dan Ibnu Taymiyyah menandaskan bahwa setiap orang memiliki haknya masing-masing. Program bantuan sosial dari pemerintah, misalnya, yang berhak menerima adalah warga miskin, bukan yang sudah mampu.
Dalam agama kita pun sudah diajarkan bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak bagi orang miskin, seperti yang dijelaskan dalam Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 19:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta.”
Hak ini diwujudkan melalui kewajiban zakat, sedekah, dan infak, yang bertujuan untuk membersihkan harta, membantu fakir miskin, dan meraih ridha Allah SWT.
Sebagaimana diketahui, program MBG diberikan untuk semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Baik anak dari keluarga miskin maupun kaya (dan bahkan kaya raya, seperti siswa SDIT Al Izzah, Serang, Banten, yang setiap muridnya memiliki sopir pribadi) tetap menerima jatah makanan gratis—yang nominalnya terkadang tidak sampai Rp 10 ribu per porsi tersebut.
Bahkan, sekalipun orang tua/wali murid menolak anaknya dikasih makan MBG, pemerintah seakan tetap memaksa anak-anak yang sudah kaya sejak kecil itu untuk makan MBG. Dan gayung bersambut sebagai ladang “bisnis” yang menguntungkan, pihak yayasan menerima saja program tersebut.
Anggaran negara yang seharusnya diprioritaskan untuk membantu kelompok rentan—dari keluarga tidak mampu—malah turut dinikmati oleh orang-orang kaya dengan cara “dipaksa”.
Lantas, ajaran agama mana yang dijadikan rujukan pemerintah dengan memberikan makan gratis kepada anak-anak orang kaya, yang bahkan untuk memberikan makan bergizi dengan nominal ratusan ribu per hari pun mereka mampu. Dan anak kecil pun paham bahwa adil tidak harus sama. Adil itu proporsional.
Pendidikan dan Kesehatan Terabaikan
Dari sisi anggaran, program MBG juga membawa efek kobra terhadap pos-pos anggaran yang sebenarnya jauh lebih penting. Ketika dana ratusan triliun dialokasikan untuk satu program, maka sudah pasti mengurangi pos anggaran yang lain, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Sebagaimana rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026, untuk menyuplai kebutuhan anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp 335 triliun, pemerintah menggeser alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 223,6 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp 24,7 triliun, lalu Rp 19,7 triliun dari anggaran fungsi ekonomi, dan Rp 67 triliun dari dana cadangan.
Pertanyaannya sekarang: lebih penting mana antara memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur pendidikan dibanding MBG—yang sudah jelas-jelas tidak termaktub dalam amanat konstitusi?
Inilah yang saya maksud sebagai efek kobra dari kebijakan yang asal jalan—tanpa kajian mendalam dan perencanaan yang matang. Tujuannya memang baik—meningkatkan gizi anak-anak Indonesia—tapi membawa implikasi negatif yang jauh lebih besar: pemborosan anggaran hingga tidak sesuai peruntukkan.
Namun, alih-alih merevisi kebijakan yang membawa efek kobra, pemerintah dengan lantang menegaskan bahwa MBG adalah harga mati. Karena itu, program ini akan terus dilanjutkan hingga pemerintah menyadarinya sendiri.
Ibarat pepatah Jawa, nek wes kadung teles, nyemplung sisan, hingga akhirnya kita sebagai rakyat hanya bisa berkata: wes mbuh sak karepmu. (*)
----------------------------
Tulisan ini telah terbit di koran Jawa Pos Radar Tuban edisi Sabtu, 4 Oktober 2025.
Editor : Amin Fauzie