RADARBONANG - Rakyat kecil telat bayar pajak motor, langsung kena denda. Telat setor listrik, langsung diputus.
Tapi giliran juragan besar nunggak pajak sampai Rp 60 triliun, negara masih sibuk “memanggil klarifikasi”. Ironi? Jelas. Satir? Sudah pasti.
Data resmi menyebut ada 200 wajib pajak kelas kakap yang membiarkan tunggakan segunung itu mengendap, meski status hukumnya sudah inkrah alias tak bisa diganggu gugat lagi.
Seharusnya, tinggal bayar. Nyatanya? Masih ngeles dengan berbagai alasan.
DJP: Dari Surat Manis ke Ancaman Gijzeling
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengaku sudah mulai bergerak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menyebut sebagian dari mereka sudah “komitmen” bayar, meski ada yang minta angsuran, ada yang minta penundaan, dan ada yang baru setor recehan dari tunggakan.
“Kalau tetap ngeyel, kami siapkan langkah hukum: mulai surat paksa, pemblokiran, penyitaan, hingga gijzeling,” ancam Rosmauli dikutip dari CNBC Indonesia.
Bahasanya tegas, tapi publik skeptis: apakah benar-benar digigit atau hanya sekadar gertak?
Menkeu: Hidupnya Akan Susah!
Ultimatum keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dengan gaya blak-blakan di Gedung DPR, Purbaya menegaskan duit Rp 60 triliun itu harus masuk pekan ini juga.
“Kalau enggak bayar, saya pastikan hidupnya susah di negeri ini,” ucapnya lantang.
Tapi, ketika ditanya siapa saja 200 nama itu, Purbaya bungkam.
Publik pun cuma bisa menebak-nebak: siapa sebenarnya konglomerat bandel yang bikin negara kelimpungan?
Publik Menagih Keadilan
Yang bikin pedih, uang sebesar itu bisa membiayai program makan bergizi gratis, subsidi BBM, atau bahkan membangun puluhan rumah sakit dan ribuan sekolah baru.
Namun, semua masih macet di kantong juragan kaya.
Sementara rakyat kecil, jangankan nunggak triliunan, telat bayar pajak kendaraan Rp 50 ribu saja sudah bikin repot. Keadilan macam apa ini?
Satir Negara
Kasus Rp 60 triliun ini seperti cermin buruk: negara terlihat lebih garang ke rakyat kecil, tapi lembek ke pemilik modal.
Kalau juragan pajak benar-benar digulung, publik akan tepuk tangan.
Tapi kalau ujung-ujungnya hanya gertakan, negeri ini cuma bisa jadi bahan tawa: negara kalah melawan konglomeratnya sendiri. (*)
Editor : Amin Fauzie