Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Kaji Syarat Usia Minimal Naik Haji Jadi 9 Tahun

Amin Fauzie
Penulis: Amin Fauzie❯
Foto ilustrasi jemaah beribadah di tanah suci Makkah. Tim PPIH membagikan tips agar jemaah tetap fit dalam menunaikan ibadah haji di tengah suhu ekstrem Arab Saudi.
Foto ilustrasi jemaah beribadah di tanah suci Makkah. Tim PPIH membagikan tips agar jemaah tetap fit dalam menunaikan ibadah haji di tengah suhu ekstrem Arab Saudi.

RADARBONANG.ID - Wacana revisi Undang-Undang Haji kembali mengemuka. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ansory Siregar, mengusulkan perubahan syarat usia minimal naik haji.


Advertisement

Saat ini, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 menetapkan usia minimal pendaftaran haji reguler 12 tahun, sementara yang dianggap mampu berangkat secara mandiri minimal 18 tahun.

"Ada UU Haji dilaksanakan di satu pasal berlandaskan syariah. Sementara umur haji yang ada 17 tahun, berdasarkan syariah orang mimpi kurang lebih 12-13 tahun. Padahal di pasal itu tetap, itu perlu kita ubah," ujar Ansory dalam rapat panja RUU Ibadah Haji dan Umrah, Jumat (22/8).

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menambahkan, usia minimal mendaftar ibadah haji kemungkinan bisa berubah.

Advertisement

"Kalau sekarang 18 tahun sementara sekarang tuntutannya BPKH umur akil balig itu 9 tahun. Karena perempuan sudah ada yang 9 tahun (menstruasi), jadi 9 tahun sudah boleh berangkat haji. Nanti kita sepakati," jelasnya.

Dia menegaskan, meski pasal saat ini tetap berlaku, kemungkinan perubahan tetap terbuka.

Selain perubahan usia, rapat panja juga menyepakati pengalihan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Advertisement

Marwan menekankan, pembentukan kementerian baru ini tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan Kementerian Agama.

"Sudah disepakati bunyi pasalnya, tidak mengakibatkan tumpang tindih. Itu bisa diklaster, ini urusan agama bidang ini, menteri agama yang ini, urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umroh," ujarnya.

Langkah ini dinilai strategis untuk memisahkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari urusan agama umum, sehingga diharapkan proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah bisa lebih fokus, transparan, dan profesional.

Revisi UU Haji yang mencakup syarat usia dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, menyesuaikan mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku. (*)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer