RADARBONANG.ID – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional.
Para ahli menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis, terutama di tengah tantangan transformasi sosial, teknologi, dan ekonomi yang terus berkembang.
Kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika zaman.
Reformasi tata kelola pendidikan tinggi dianggap mendesak agar mampu menjawab persoalan ketimpangan kualitas, relevansi kurikulum, serta kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Praktisi pendidikan tinggi dari Universitas Negeri Makassar, Fery Ashari, menilai kondisi saat ini justru menjadi momentum untuk melakukan pembenahan kelembagaan secara lebih proporsional dan adil.
Menurutnya, kementerian menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang mampu membuat dunia akademik lebih konstruktif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa penguatan SDM harus menjadi fokus utama dalam tata kelola pendidikan tinggi.
Tanpa peningkatan kualitas dosen, tenaga kependidikan, serta sistem pendukung akademik, sulit bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat global.
Tantangan Tata Kelola dan Fokus Kepemimpinan
Fery juga menyoroti isu rangkap jabatan yang dinilai kurang tepat dalam konteks pengelolaan pendidikan.
Menurutnya, kompleksitas persoalan pendidikan di Indonesia membutuhkan perhatian penuh dari para pemangku kepentingan.
“Pendidikan tinggi kita sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas riset, akreditasi, hingga relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Ini membutuhkan fokus dan komitmen penuh,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 23 yang menegaskan bahwa seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat negara maupun pimpinan di perusahaan milik negara atau swasta.
Menurut Fery, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kredibilitas dan integritas kebijakan publik.
Kejelasan posisi dan tanggung jawab akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan pendidikan nasional.
Tiga Pilar Evaluasi Pendidikan
Dalam menilai tata kelola pendidikan tinggi, Fery menggarisbawahi tiga aspek penting.
Pertama, memastikan netralitas jabatan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
Independensi pengambilan keputusan sangat krusial agar kebijakan tidak terpengaruh kepentingan tertentu.
Kedua, kepemimpinan yang efektif harus berfokus pada fungsi strategis. Artinya, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
Ketiga, menjaga kredibilitas kebijakan agar terhindar dari kesan konflik kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Jika ketiga hal tersebut diabaikan, ia memperingatkan bahwa gelombang aspirasi masyarakat—khususnya mahasiswa—akan terus bermunculan. Pendidikan merupakan sektor yang sangat sensitif karena menyangkut masa depan generasi muda.
Aspirasi Mahasiswa Menguat
Saat ini, Aliansi BEM Seluruh Indonesia dilaporkan tengah menyiapkan aksi bertajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” yang direncanakan berlangsung pada 23 hingga 27 Februari.
Aksi tersebut menjadi cerminan meningkatnya perhatian mahasiswa terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif mengawal kualitas pendidikan. Aspirasi yang muncul hendaknya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
SDM Berkualitas sebagai Investasi Jangka Panjang
Peningkatan SDM bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan investasi strategis bagi Indonesia.
Negara dengan kualitas SDM unggul cenderung lebih siap menghadapi kompetisi global, revolusi industri berbasis digital, serta tantangan ekonomi berbasis pengetahuan.
Oleh karena itu, pembenahan tata kelola, penguatan regulasi, dan kepemimpinan yang fokus menjadi prasyarat mutlak.
Pendidikan tinggi harus mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, inovatif, dan adaptif.
Momentum evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan sistem pendidikan yang lebih adil dan berdaya saing.
Dengan SDM berkualitas sebagai fondasi, cita-cita Indonesia maju bukan sekadar wacana, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan secara nyata.
Editor : Muhammad Azlan Syah