RADARBONANG.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pajak digital yang ramai diperbincangkan masyarakat bukan merupakan jenis pajak baru.
Sistem tersebut ditujukan untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri, bukan mengenakan pajak terhadap seluruh aktivitas perbankan maupun transfer uang masyarakat.
Klarifikasi ini disampaikan DJP pada 2 November 2026 setelah pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hasyim Djojohadikusumo, mengenai rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 memicu perdebatan di media sosial.
Baca Juga: Belum Bekerja tapi Sudah Punya NPWP, Apakah Gen Z Tetap Wajib Bayar Pajak dan Lapor SPT?
Melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Ray Restu Fauzi mengulas polemik tersebut dengan membandingkan pernyataan Hasyim dan penjelasan resmi otoritas pajak.
Sebelumnya, Hasyim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial, termasuk Shopee, Lazada, dan GoTo.
Pernyataan itu membuat sebagian masyarakat khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada setiap transaksi perbankan, termasuk transfer uang antarrekening.
DJP Tegaskan Transfer Uang Tidak Otomatis Kena PPN
Namun, DJP memberikan penjelasan berbeda mengenai ruang lingkup kebijakan tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Ineg Diana Rismawati, menyatakan sistem yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN).
Sistem ini dirancang untuk menata pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
