RADARBONANG.ID - Pemerintah India baru saja memutuskan untuk memblokir sementara aplikasi Telegram hingga 22 Juni 2026.
Langkah ini diambil setelah muncul dugaan kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran nasional atau National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET), yang disebut beredar melalui sejumlah kanal di Telegram.
Kebijakan tersebut diumumkan menjelang pelaksanaan ujian ulang NEET yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni.
Otoritas pendidikan India menilai platform pesan instan tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kecurangan untuk menyebarkan materi ujian dan menipu peserta yang akan mengikuti tes.
Selain memblokir akses ke Telegram, pemerintah juga meminta platform tersebut menonaktifkan fitur penyuntingan pesan yang telah dipublikasikan.
Perintah itu dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum teknologi informasi India yang memungkinkan pemerintah membatasi akses layanan digital demi menjaga kepentingan nasional.
Kasus ini berawal dari dibatalkannya hasil NEET 2026 setelah penyelidikan menemukan indikasi kebocoran soal sebelum ujian berlangsung.
Sebelumnya, lebih dari 2,2 juta siswa di India mengikuti tes tersebut.
Tetapi banyak tersiar laporan mengenai kejanggalan hasil ujian, dugaan celah keamanan sistem penilaian, hingga peredaran soal di internet memicu kontroversi besar.
Situasi tersebut memunculkan gelombang protes mahasiswa di berbagai wilayah India.
Salah satu yang menarik perhatian adalah kemunculan gerakan satir viral bernama Cockroach Janta Party yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan.
Kendati begitu, keputusan memblokir Telegram menuai kritik dari kelompok kebebasan digital.
Mereka menilai kebijakan tersebut hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah kebocoran ujian.
Pendiri Telegram, Pavel Durov, juga mengkritik langkah tersebut. Menurutnya, pemblokiran tidak menghentikan penyebaran soal karena pelaku dapat berpindah ke platform lain.
Durov menilai kebijakan itu justru merugikan jutaan pengguna Telegram di India yang tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Pemerintah India mengakui kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, namun menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penghapusan konten terkait kebocoran soal dinilai tidak efektif. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni