RADARBONANG.ID – Pemerintah Australia kembali mengambil langkah tegas terhadap dominasi platform digital global.
Kali ini, mereka merancang kebijakan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi besar untuk membayar penggunaan konten berita dari media lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri jurnalisme yang semakin tertekan di era digital.
Skema Baru: News Bargaining Incentive (NBI)
Melalui skema bernama News Bargaining Incentive (NBI), pemerintah meminta platform seperti Meta Platforms, Google, dan TikTok untuk menjalin kesepakatan komersial dengan penerbit berita lokal.
Jika perusahaan-perusahaan tersebut menolak atau gagal mencapai kesepakatan, pemerintah tidak akan tinggal diam. Mereka akan dikenakan pungutan berupa pajak tambahan.
Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan yang lebih tegas dibandingkan aturan sebelumnya.
Ancaman Pajak hingga 2,25 Persen
Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa perusahaan digital tidak bisa terus memanfaatkan konten jurnalistik tanpa memberikan kontribusi yang adil.
Dalam skema ini, platform yang tidak bekerja sama dengan media lokal berpotensi dikenai pajak hingga 2,25 persen dari pendapatan mereka di Australia.
Langkah ini diharapkan menjadi dorongan kuat agar perusahaan teknologi lebih terbuka dalam menjalin kerja sama dengan industri media.
Media Tradisional Tertekan di Era Digital
Kebijakan ini lahir di tengah kondisi sulit yang dihadapi media tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan iklan mereka terus menurun.
Salah satu penyebab utamanya adalah pergeseran perilaku masyarakat yang kini lebih banyak mengakses berita melalui media sosial dan platform digital.
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga Australia mendapatkan informasi dari platform online.
Kondisi ini membuat perusahaan teknologi memperoleh keuntungan besar dari distribusi berita, sementara media sebagai produsen konten justru mengalami tekanan finansial.
Pemerintah Tutup Celah Lama
Menteri Komunikasi Anika Wells menyatakan bahwa platform digital selama ini menikmati keuntungan dari konten berita tanpa memberikan imbal balik yang sepadan.
Berbeda dari kebijakan sebelumnya, aturan baru ini dirancang untuk menutup celah yang pernah dimanfaatkan perusahaan teknologi.
Pada tahun 2024, Meta Platforms sempat menghapus konten berita dari platformnya untuk menghindari kewajiban membayar media.
Langkah tersebut berdampak signifikan terhadap distribusi informasi dan pendapatan media lokal.
Kini, strategi seperti itu tidak lagi efektif karena aturan baru tetap akan mengenakan pajak meski konten berita dihapus.
Insentif bagi yang Bekerja Sama
Menariknya, pemerintah juga memberikan insentif bagi perusahaan yang bersedia menjalin kerja sama dengan media.
Semakin banyak kesepakatan yang dibuat dengan penerbit, semakin kecil beban pajak yang harus ditanggung.
Bahkan, tarif pajak bisa turun hingga sekitar 1,5 persen.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberi tekanan, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan.
Potensi Aliran Dana ke Industri Jurnalisme
Pemerintah Australia memperkirakan skema ini dapat menghasilkan aliran dana hingga ratusan juta dolar Australia ke sektor media.
Dana tersebut diharapkan dapat membantu keberlangsungan jurnalisme, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta menjaga keberagaman informasi di tengah dominasi platform digital.
Menuju Pengesahan Undang-Undang
Saat ini, rancangan kebijakan tersebut masih dalam tahap konsultasi publik hingga Mei mendatang.
Setelah itu, pemerintah akan mengajukannya ke parlemen untuk disahkan menjadi undang-undang.
Jika berhasil disahkan, aturan ini akan menjadi salah satu kebijakan paling tegas di dunia dalam mengatur hubungan antara platform digital dan industri berita.
Dampak Global yang Berpotensi Meluas
Langkah Australia ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebijakan global.
Sejumlah negara lain sebelumnya telah mencoba pendekatan serupa, namun belum sekomprehensif skema NBI ini.
Jika kebijakan ini berhasil, bukan tidak mungkin negara lain akan mengikuti langkah Australia dalam menekan perusahaan teknologi agar berbagi keuntungan dengan media.
Antara Kepentingan Bisnis dan Jurnalisme
Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara kepentingan bisnis platform digital dan keberlangsungan jurnalisme.
Di satu sisi, perusahaan teknologi memainkan peran besar dalam distribusi informasi.
Namun di sisi lain, media tetap menjadi sumber utama konten berita yang berkualitas.
Dengan aturan baru ini, Australia mencoba memastikan bahwa ekosistem informasi tetap sehat dan berkelanjutan.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : koreatimes.co.kr