RADARBONANG.ID – Pemerintah tampaknya mulai menatap serius babak baru era konektivitas digital.
Lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Indonesia resmi membuka konsultasi publik terkait dokumen Call for Information (CFI) untuk kajian regulasi dan kebijakan implementasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) — alias internet satelit langsung ke ponsel tanpa menara BTS.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi teknologi masa depan yang sudah lebih dulu diluncurkan oleh Starlink milik Elon Musk, yakni layanan Direct-to-Cell.
Berpotensi Memutus Ketergantungan Terhadap BTS
Dalam keterangan resmi tertanggal 21 Oktober 2025, Komdigi menegaskan bahwa teknologi NTN-D2D berpotensi memutus ketergantungan jaringan seluler terhadap BTS dan memperluas jangkauan layanan komunikasi hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
“Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga wilayah 3T,” tulis Komdigi dalam siaran resminya, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (23/10).
Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital di bawah Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi.
Fokusnya: menampung masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, hingga masyarakat umum.
“Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator,” imbuh Komdigi.
Sinkronkan dengan Visi Indonesia Emas 2045
Tujuannya jelas — bukan sekadar mengejar tren global, tapi memastikan Indonesia tak hanya jadi penonton dalam revolusi konektivitas berbasis satelit langsung ke perangkat.
Pemerintah ingin memastikan teknologi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung sasaran RPJMN 2025–2029, serta agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.
Selain pemerataan akses digital, Komdigi menekankan bahwa implementasi NTN-D2D juga bisa memperkuat ketahanan komunikasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital — dua sektor yang kian vital di era pasca-pandemi.
Starlink belum bisa mengoperasikan layanan Direct-to-Cell di Indonesia
Izin Operasional Starlink Perlu Dilengkapi
Namun di balik optimisme itu, fakta di lapangan menunjukkan Starlink sejauh ini belum bisa mengoperasikan layanan Direct-to-Cell di Indonesia.
SpaceX memang sudah memperkenalkan layanan tersebut secara global, tapi izin operasional Starlink di Indonesia masih terbatas untuk ISP dan Jartup Vsat, bukan untuk layanan langsung ke ponsel.
Nama operator nasional pun belum muncul dalam daftar penyedia fitur Direct-to-Cell dunia hingga tahun lalu.
Artinya, jika Indonesia benar-benar membuka jalan bagi teknologi ini, maka aturan main akan menjadi arena panas antara regulator, operator seluler, dan pemain satelit global.
“Kalau Starlink masuk dengan layanan direct-to-device, game berubah total. Operator lokal bisa ketar-ketir kalau regulasi tak hati-hati,” ujar seorang analis telekomunikasi yang enggan disebut namanya.
Kini bola panas ada di tangan Kementerian Komdigi. Konsultasi publik yang dibuka ini bukan sekadar formalitas, tapi awal dari pergeseran lanskap besar: dari BTS ke orbit. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah