RADARBONANG.ID - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berkembang cepat dan tak bisa lagi dianggap sekadar teknologi masa depan.
AI kini menjadi kekuatan utama dalam Revolusi Industri 4.0. Ia menjanjikan efisiensi dan produktivitas tinggi.
Tapi di balik janji itu, tersimpan ancaman serius: jutaan pekerjaan manusia bisa tergantikan mesin sebelum 2030.
Laporan McKinsey Global Institute memperkirakan 375 juta pekerja global harus berganti profesi atau meningkatkan keterampilan akibat otomatisasi berbasis AI.
Fakta ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Indonesia punya sekitar 140 juta angkatan kerja. Lebih dari 57 persen bekerja di sektor informal—perdagangan kecil, pertanian skala mikro, dan jasa personal—sektor yang nyaris tidak tersentuh teknologi tinggi.
Sementara itu, sektor formal seperti manufaktur dan jasa digital hanya menyerap 20 persen tenaga kerja, meski menyumbang lebih dari 40 persen PDB.
Ketimpangan produktivitas terus melebar. Jika AI hanya masuk ke sektor-sektor formal, maka jurang sosial-ekonomi akan makin menganga.
Di atas kertas, AI memang menjanjikan solusi.
Di pertanian, AI bisa memprediksi cuaca dan mengatur pola tanam. Di logistik, ia bisa menurunkan ongkos distribusi hingga 20 persen. Di sektor kesehatan, AI bisa bantu diagnosis awal di daerah terpencil. Tapi semua itu tak cukup jika hanya berputar di kalangan elite teknologi.
Fakta lainnya, lebih dari 20 juta pekerja di Indonesia berada dalam posisi rawan tergantikan.
Pekerjaan administrasi, manufaktur berulang, dan jasa sederhana bisa diserobot AI kapan saja.
Tanpa strategi yang jelas, jutaan orang bisa terdorong keluar dari pasar kerja.
Indonesia tak bisa menunggu. Perlu strategi konkret yang berdiri di atas tiga pilar:
AI yang mendukung manusia, bukan menggantikan. Pemerintah wajib dorong teknologi yang memperkuat peran manusia, bukan yang sepenuhnya otomatis.
Startup dan korporasi teknologi perlu diarahkan mengembangkan sistem berbasis kolaborasi manusia-mesin.
Reskilling masif dan relevan. Program kartu prakerja, BLK, dan pelatihan vokasi harus digeser ke pelatihan digital, analitik data, dan kecakapan AI. Bukan sekadar keterampilan umum.
Ciptakan lapangan kerja baru. Digitalisasi hijau, hilirisasi industri, dan energi terbarukan berbasis AI bisa membuka peluang besar.
Tapi ini harus didorong lewat proyek nasional yang menyerap banyak tenaga kerja lintas sektor.
Regulasi juga harus diperketat. AI tanpa pengawasan bisa bias. Algoritma yang salah bisa mendiskriminasi. OJK dan Komdigi harus memperkuat mekanisme audit algoritma dan perlindungan data pribadi.
Pemerintah juga perlu mempercepat pembentukan Badan Teknologi Digital dan AI sebagai lembaga lintas sektor. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) perlu diimplementasikan secara sistemik, bukan sektoral.
AI bisa jadi alat pemerataan jika diarahkan dengan benar. Tapi tanpa kontrol, ia bisa memperdalam ketimpangan dan meminggirkan jutaan pekerja.
Ini bukan soal teknologi semata. Ini soal keadilan sosial di tengah era digital.
Saatnya Indonesia memilih: jadi penonton, atau jadi pemain utama. (*)
