RADARBONANG.ID - Pemerintah Indonesia resmi menginstruksikan penyediaan akses internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps ke seluruh penjuru negeri, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dalam rangka mempercepat transformasi digital nasional dan mendorong keadilan digital.
Instruksi ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Rapat Koordinasi Nasional Konektivitas Digital 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6).
Kebijakan ini merupakan bagian dari program strategis “Indonesia Terkoneksi 2025” yang menargetkan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati internet cepat dan stabil.
“Tidak boleh ada lagi wilayah yang tertinggal karena tidak memiliki akses internet. Kecepatan minimum 100 Mbps harus dapat dinikmati hingga pelosok desa. Ini bukan sekadar target teknis, tapi komitmen terhadap keadilan sosial,” tegas Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi.
Guna mewujudkan target ambisius ini, pemerintah akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik dan memaksimalkan kolaborasi dengan operator telekomunikasi nasional maupun lokal.
Program ini juga akan didukung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), terutama untuk wilayah yang tidak layak secara komersial.
Selain jaringan fiber, teknologi satelit orbit rendah (LEO) juga akan dimanfaatkan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau darat, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pegunungan.
Penyediaan internet cepat secara merata diperkirakan akan membawa dampak signifikan bagi sektor pendidikan, ekonomi digital, dan layanan publik.
Di bidang pendidikan, internet 100 Mbps akan membuka akses luas terhadap sumber belajar daring, kelas virtual, serta platform edutech.
Sementara itu, pelaku UMKM di desa dapat memanfaatkan jaringan cepat untuk menjangkau pasar digital, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Di sisi lain, layanan publik seperti administrasi desa, kesehatan digital, hingga sistem pelaporan mandiri akan terdigitalisasi lebih cepat.
Baca Juga: Cara Download iOS 26 Developer Beta di iPhone
Pemerintah menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan proyek ini.
Setiap penyedia jasa yang terlibat akan diminta menyampaikan laporan perkembangan jaringan dan kualitas layanan secara rutin. Kominfo juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk memastikan kualitas internet yang diterima sesuai standar minimum.
Editor : Adib Turmudzi