RADARBONANG.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) olahraga di Jawa Timur tengah menjadi perhatian publik.
Regulasi yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ini digadang-gadang sebagai langkah pembaruan untuk menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan.
Namun di balik tujuan tersebut, muncul berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap sistem pembinaan olahraga di daerah, khususnya bagi atlet berprestasi.
Perubahan Besar dalam Sistem Keolahragaan
Raperda ini dirancang untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Dalam konsepnya, aturan baru ini bertujuan memperkuat pengembangan olahraga (sport development) sekaligus meningkatkan prestasi atlet di Jawa Timur.
Namun, sejumlah pihak menilai bahwa perubahan yang diusung tidak sekadar pembaruan, melainkan juga membawa pergeseran peran dalam ekosistem olahraga daerah.
Peran KONI Jadi Sorotan Utama
Salah satu poin paling disorot dalam Raperda ini adalah terbatasnya peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat provinsi.
Menurut Ketua Bidang Humas dan Media KONI Jawa Timur, Lutfi Al Hakim, tugas KONI dalam draf aturan baru terlihat menyempit dibandingkan sebelumnya.
Ia menilai posisi KONI seolah hanya menjadi pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah daerah, padahal dalam regulasi nasional, KONI memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
Potensi Ketidaksinkronan dengan Regulasi Nasional
Sorotan juga muncul pada ketentuan dalam Raperda yang tidak secara eksplisit menyebut peran KONI dalam pembinaan olahraga prestasi.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, pengelolaan olahraga daerah dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan komite olahraga nasional di tingkat provinsi.
Perbedaan ini dikhawatirkan menimbulkan ketidaksinkronan antara regulasi daerah dan nasional, yang berpotensi memicu konflik kewenangan antar lembaga.
Dampak pada Pembinaan Atlet
Jika tidak dikaji ulang, Raperda ini dinilai dapat berdampak langsung pada sistem pembinaan atlet di Jawa Timur.
Selama ini, KONI memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai cabang olahraga serta menyiapkan atlet untuk ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional.
Ketidakjelasan peran KONI dalam regulasi baru berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan, yang pada akhirnya bisa memengaruhi prestasi atlet.
Harapan Revisi Lebih Komprehensif
Pihak KONI berharap pembahasan Raperda dilakukan secara matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Lutfi, penting untuk menjaga konsistensi antara aturan daerah dengan undang-undang yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ia juga menegaskan bahwa peran KONI di tingkat provinsi seharusnya tetap menjadi bagian integral dari sistem pembinaan olahraga.
Menimbang Antara Inovasi dan Risiko
Di satu sisi, Raperda Olahraga Jatim membawa harapan akan sistem yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Namun di sisi lain, perubahan yang tidak sinkron dan tidak komprehensif justru berpotensi menjadi langkah mundur.
Keseimbangan peran antar lembaga menjadi kunci agar sistem pembinaan atlet tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Perlu Kehati-hatian dalam Menyusun Regulasi
Raperda Olahraga Jatim menjadi contoh bahwa perubahan regulasi harus dilakukan dengan pertimbangan matang.
Jika disusun dengan baik dan melibatkan semua pihak, aturan ini bisa menjadi fondasi kuat bagi kemajuan olahraga di Jawa Timur.
Namun jika tidak, risiko melemahnya sistem pembinaan atlet justru bisa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.
Editor : Muhammad Azlan Syah