RADARBONANG.ID – Rencana besar penulisan ulang buku sejarah Indonesia segera memasuki babak baru.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan uji publik akan dimulai pada 20 Juli mendatang, dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, sejarawan, hingga masyarakat luas.
"Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak," kata Fadli saat ditemui di sela forum global di Beijing, Tiongkok, Jumat (12/7).
Tak sekadar seremoni, uji publik ini bakal dikemas dalam bentuk seminar dan diskusi terbuka.
Tujuannya? Memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk menyampaikan kritik, tanggapan, hingga menyodorkan argumen terhadap draft buku sejarah baru yang tengah disusun ulang.
Selama ini, kata Fadli, banyak kritik berseliweran di media sosial. Tapi sayangnya, kritik-kritik itu lebih banyak berdasarkan asumsi, bukan pada isi naskah yang sebenarnya.
Karena itulah, uji publik ini penting: sebagai ajang transparansi, klarifikasi, sekaligus membuka dialog langsung dengan publik soal isi sejarah yang akan dituliskan kembali.
Menariknya, proses penulisan ulang buku sejarah ini tidak sembarangan.
Buku ini digarap oleh para sejarawan ahli di bidangnya masing-masing, dengan pengawasan langsung dari Komisi X DPR RI. Fadli menegaskan, “(Saat uji publik) DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi.”
Lebih dari itu, DPR bahkan telah membentuk Tim Supervisi khusus demi memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari proses ini.
Serangkaian penjaringan aspirasi sudah dilakukan, termasuk ke tiga perguruan tinggi besar: Universitas Andalas di Sumatera Barat, Universitas Diponegoro di Semarang, dan Universitas Hasanuddin di Makassar.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menegaskan pentingnya proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini,” katanya.
Kini, bola ada di tangan publik. Lewat uji publik yang akan bergulir di berbagai kampus, masyarakat punya kesempatan langsung untuk ikut menentukan narasi sejarah bangsa.
Bukan hanya membaca sejarah, tapi ikut serta menuliskannya. Sebuah momentum demokratisasi pengetahuan yang patut diapresiasi. (*)
