TUBAN-KH Fathurrahman Kafrawi, menteri agama (menag) ke-2 Republik Indonesia (RI) pada 1946 merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kelahiran Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Dalam buku Perjalanan NU Tuban dari Masa ke Masa, KH Fathurrahman Kafrawi menjabat menteri agama di era kabinet Syahrir III.
Putra penghulu Kafrawi itu tidak hanya dikenal sebagai ulama besar. Namun, juga cendikiawan.
Gelar profesornya didapat setelah menempuh studi di Inggris dan Perancis. Gelar tersebut masih langka pada masa itu.
Menteri agama kedua adalah Tholhah Hasan. Tokoh kelahiran Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menjadi pembantu presiden ke-18 (1999-2001).
Sumber lain menyebut, dia kelahiran Desa Sedayu, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Salah satu gebrakan menteri ini adalah pendekatan budaya untuk menyatukan umat Indonesia yang pluralisme.
Dalam lembar sejarah nasional, pejabat tinggi negara lain yang berasal dari Tuban adalah Jenderal Basoeki Rachmat.
Hanya, salah satu dari tiga saksi kunci peristiwa surat perintah sebelas maret (Supersemar) ini tidak masuk dalam buku. Mungkin, karena latar belakang Sang Jenderal adalah militer, dan bukan NU.
Kupasan berikutnya dalam buku bersampul hijau ini adalah terkait sumbangsih sejumlah putra terbaik Tuban yang duduk dalam kepengurusan PBNU.
Mereka tidak sekadar masuk dalam kepengurusan. Namun, juga memberi warna pada ormas terbesar di tanah air ini.
Salah satunya KH Hasyim Muzadi yang kelahiran Bangilan. Dia menjadi ketua PBNU pada 1999-2010.
Dia mengikuti jejak kakaknya, KH A. Muchith Muzadi, mustasyar PBNU yang dikenal sebagai pakar khittah NU.
Orang Tuban berikutnya yang duduk dalam kepengurusan PBNU adalah A. Ghoffar Rahman, sekjen PBNU hasil Muktamar Yogjakarta November 1989.
Ketokohannya dikenal terkait kekhilafannya memberi rekomendasi beroperasinya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) pada 1994.
Dalam buku ini ditulis, kekhilafan Ghoffar adalah tidak menelaah pengajuan rekomendasi beroperasi judi berkedok sumbangan yang diajukan yayasan SDSB kepada ketua PBNU Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Dia mem-paraf begitu saja surat tersebut sebelum disodorkan kepada Gus Dur.
Tokoh berikutnya, KH R. Mustain, anggota PBNU (1957- 1958) yang kemudian menjadi bupati Tuban pada 1946-1956. (*)
