Kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai polemik di tengah masyarakat. Ketika wacana tersebut mencuat, gelombang demonstrasi dari berbagai elemen rakyat pun bermunculan.
Reaksi keras publik terhadap kebijakan kenaikan gaji wakil rakyat ini menunjukkan adanya jarak sosial politik yang semakin melebar antara elite dan masyarakat yang mereka wakili.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan angka dalam nominal gaji, tetapi mencerminkan pertarungan ideologis dan wacana yang lebih dalam.
Untuk memahami dinamika tersebut, kerangka teori hegemoni yang ditawarkan Antonio Gramsci dapat digunakan sebagai alat analisis yang relevan. Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah dominasi yang dilakukan dengan kekerasan fisik semata, tetapi melalui persetujuan, konsensus, dan pembentukan kesadaran masyarakat oleh kelompok dominan.
Elite politik mempertahankan kekuasaan bukan hanya dengan kekuatan koersif negara, tetapi juga dengan memproduksi wacana, ideologi, dan nilai-nilai yang membuat rakyat merasa bahwa kebijakan mereka wajar bahkan diperlukan. Hegemoni bekerja dengan cara membuat masyarakat menerima status quo tanpa merasa dipaksa.
Demonstrasi terkait gaji DPR memperlihatkan adanya kegagalan elite untuk membangun konsensus. Masyarakat mulai menyadari adanya ketidakadilan sehingga resistensi pun muncul. Kenaikan gaji DPR seakan-akan dibungkus dengan dalih rasionalitas, misalnya agar meningkatkan kinerja, menjaga martabat jabatan, atau menyesuaikan dengan inflasi.
Akan tetapi, dalam perspektif Gramsci, justifikasi seperti ini merupakan bagian dari narasi hegemonik yang dibangun oleh elite. Mereka berusaha menciptakan logika publik bahwa kenaikan gaji adalah sesuatu yang normal bahkan diperlukan demi keberlangsungan demokrasi.
Persoalannya, wacana tersebut tidak berjalan mulus karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang mereka alami. Rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, lapangan kerja yang terbatas, serta layanan publik yang masih jauh dari ideal. Kontradiksi inilah yang membuat konsensus hegemonik mulai retak.
Demonstrasi yang terjadi dapat dibaca sebagai bentuk counter hegemony atau perlawanan terhadap hegemoni yang dibangun elite. Gramsci menekankan bahwa hegemoni bersifat dinamis dan dapat digugat oleh kelas subaltern, yaitu kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Dengan turun ke jalan, rakyat berusaha merebut ruang wacana dan mengemukakan bahwa legitimasi kekuasaan tidak dapat dipertahankan semata-mata melalui retorika elite.
Demonstrasi menjadi simbol bahwa rakyat tidak lagi sekadar pasif menerima narasi hegemonik, tetapi aktif menyuarakan penolakan. Aksi massa bukan hanya tuntutan ekonomi, melainkan artikulasi politik yang menandai kesadaran kritis.
Teori Gramsci juga menyoroti pentingnya peran intelektual organik dalam membentuk kesadaran kelas. Intelektual organik tidak terbatas pada akademisi, melainkan siapa saja yang mampu mengartikulasikan pengalaman rakyat ke dalam wacana yang terstruktur dan sistematis.
Dalam demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR, peran mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Mereka membantu membongkar narasi hegemonik elite dengan menyajikan fakta, data, dan argumen moral bahwa kenaikan gaji DPR tidak relevan dengan situasi bangsa. Kehadiran mereka membuat resistensi rakyat tidak hanya emosional, melainkan juga memiliki landasan intelektual dan politik yang kuat.
Fenomena ini juga memperlihatkan adanya krisis legitimasi dalam politik representasi. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat idealnya menjadi simbol suara rakyat. Ketika keputusan yang diambil justru bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak, legitimasi tersebut terguncang.
Gramsci menyebut kondisi ini sebagai krisis organik, yaitu situasi ketika struktur politik tidak lagi mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas sehingga lahir peluang bagi perubahan hegemonik. Demonstrasi terhadap kenaikan gaji DPR menjadi indikasi bahwa rakyat mulai mencari alternatif representasi yang lebih otentik.
Hegemoni bukanlah sesuatu yang mudah runtuh hanya dengan sekali demonstrasi. Elite politik memiliki banyak instrumen untuk mempertahankan dominasi, mulai dari media massa, instrumen hukum, hingga birokrasi negara.
Media tertentu dapat digunakan untuk meredam isu dengan menekankan bahwa gaji DPR masih dalam batas kewajaran atau bahwa kritik masyarakat hanyalah bentuk ketidakpahaman. Aparat keamanan juga dapat diterjunkan untuk mengendalikan demonstrasi.
Meskipun instrumen tersebut digunakan, retakan dalam konsensus hegemonik sudah terbentuk dan hal ini tidak bisa dihapus begitu saja. Opini publik yang menolak kenaikan gaji DPR sebenarnya membuka peluang bagi tumbuhnya budaya politik yang lebih kritis.
Jika rakyat terus menginternalisasi kesadaran kritis ini, mereka akan lebih waspada terhadap kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan semangat Gramsci tentang pentingnya perang posisi, yaitu perjuangan jangka panjang untuk merebut hegemoni melalui penguasaan ide, budaya, dan kesadaran.
Demonstrasi mungkin hanya satu momen, tetapi bisa menjadi pintu masuk bagi konsolidasi gerakan rakyat yang lebih besar di masa depan. Demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR tidak bisa dipandang hanya sebagai luapan emosi sesaat.
Demonstrasi adalah manifestasi dari krisis hegemoni ketika narasi elite gagal membungkam realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Gramsci mengajarkan bahwa perubahan sosial tidak semata ditentukan oleh kekuatan koersif, melainkan oleh kemampuan membangun kesadaran kolektif.
Jika masyarakat berhasil mengartikulasikan resistensi ini ke dalam agenda politik yang lebih luas, maka peluang untuk membentuk hegemoni baru akan semakin terbuka.
Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa kepercayaan rakyat bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan dengan retorika semata. Hegemoni memerlukan basis material dan moral yang nyata.
Selama elite lebih sibuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, rakyat akan terus mencari ruang untuk melawan. Demonstrasi menolak kenaikan gaji DPR adalah cermin bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan.
Dalam bingkai perspektif Gramsci, perlawanan ini adalah tanda bahwa hegemoni lama sedang mengalami krisis, sementara peluang lahirnya hegemoni baru perlahan mulai terbuka. (*)
*) RIYAN PRASETYO: Mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas Maret (UNS).
-----------------------------
Tulisan ini telah terbit di rubrik Opini koran Jawa Pos Radar Tuban edisi Minggu, 5 Oktober 2025 dengan judul yang sama: Demonstrasi Gaji DPR dan Perspektif Hegemoni Gramsci.