RADARBONANG.ID – Gelombang kecil mundurnya tenaga honorer mulai terasa menjelang peralihan status mereka menjadi tenaga alih daya.
Tujuh orang honorer R4 resmi pamit dari Pemkab Tuban, memilih jalan lain ketimbang bertahan menunggu nasib di sistem baru non-ASN.
Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban mencatat, hingga pekan ini tujuh honorer R4 telah menyerahkan surat pengunduran diri.
Baca Juga: Solar Langka, Nelayan Karangsari Tuban Cuma Bisa Melaut di Mimpi
Alasan mereka beragam—dari yang tragis hingga realistis.
Ada yang meninggal dunia, ada yang sudah diterima kerja di tempat lain, ada pula yang memilih membantu usaha keluarga.
“Dan memang ada yang mengundurkan diri karena tidak berminat (untuk lanjut menjadi tenaga alih daya, Red),” ujar Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roemini Koesnawangsih.
Meski ada yang mundur, Fien menegaskan bahwa Pemkab Tuban tetap menjamin tidak ada honorer R4 yang akan dibiarkan menganggur.
Berdasarkan pendataan terakhir, jumlah tenaga non-ASN R4 kini tersisa 1.255 orang. Mereka semua telah masuk dalam penganggaran APBD 2026.
“Dapat dipastikan mereka akan digaji sesuai besaran pendapatan yang diterima ketika menjadi non-ASN di lingkup pemkab,” tandas Fien.
Menjadi Tenaga Alih Daya
Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang sejak awal menolak opsi “merumahkan” honorer R4.
Bupati yang diakrab disapa Mas Lindra itu memastikan para pegawai yang tidak lolos seleksi PPPK Paruh Waktu akan tetap ditampung—bukan hanya di instansi pemerintah daerah, tapi juga dialihkan ke BUMD milik Pemkab, Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM).
Melalui pola kerja sama itu, honorer R4 yang sebelumnya bertugas sebagai petugas kebersihan, keamanan, pengemudi, resepsionis, hingga juru pungut retribusi akan tetap mendapat tempat.
“Kami berkomitmen untuk tidak merumahkan honorer R4,” tegas Fien.
Upaya Bupati Tuban Mas Lindradipandang sebagai langkah realistis di tengah ketatnya regulasi ASN nasional.
Ia memilih memanusiakan honorer daripada membiarkan mereka tergilas sistem transisi.
DPRD Minta Jaminan Tak Ada Honorer Kehilangan Pekerjaan
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Tuban, Tarianto, menegaskan agar pemkab benar-benar memegang komitmen itu hingga akhir tahun.
Ia meminta jaminan tak ada satu pun honorer yang kehilangan pekerjaan setelah kontrak Desember ini berakhir.
“Honorer R4 ini agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam hal rekrutmen dan penganggarannya,” ujar anggota dewan dari Dapil V (Jenu, Tambakboyo, Bancar, Jatirogo) itu.
Menurut Tarianto, rekrutmen yang transparan dan penganggaran yang tepat bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi para honorer yang sudah lama menopang roda birokrasi Tuban dari bawah.
Kini, tujuh honorer memang memilih mundur.
Tapi bagi seribu lebih lainnya, komitmen Bupati Tuban Mas Lindra yang menjamin tak ada yang terbuang setidaknya menjadi napas baru di tengah gelombang ketidakpastian.
Mereka boleh tak berseragam ASN, tapi tetap diakui sebagai pejuang Tuban di garis depan pelayanan publik. (*)
Editor : Muhammad Azlan Syah