RADARBONANG.ID – Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi perhatian pemerintah.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christi menyebut skema kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kualitas pendidikan, keterjangkauan biaya, serta jumlah mahasiswa yang dapat mengakses pendidikan tinggi.
Menurut Stella, pemerintah tidak cukup hanya memikirkan cara menekan atau menghapus Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pembiayaan pendidikan tinggi juga harus menjamin kesejahteraan dosen, mendukung kegiatan penelitian, serta menjaga kualitas pembelajaran di kampus.
“Kita inginnya UKT murah atau bahkan gratis, tapi gaji dosen harus tinggi dan juga dana riset harus banyak,” ujar Stella dalam unggahan di akun Instagramnya, dikutip JawaPos.com, Senin (12/10/2026).
Baca Juga: Menguak Sejarah Pabrik Gula Kolonial, dari Tanam Paksa hingga Mitos Mistis
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana kuliah gratis membutuhkan perhitungan pembiayaan yang matang.
Sebab, perguruan tinggi tetap membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan akademik, membayar tenaga pengajar, memelihara fasilitas, dan mengembangkan penelitian.
Stella juga membandingkan strategi pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.
Tiga Tantangan dalam Pendidikan Tinggi
Stella menjelaskan bahwa perguruan tinggi menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tiga aspek utama, yakni kualitas pendidikan, keterjangkauan biaya, dan kuantitas mahasiswa.
Ketiganya saling berkaitan. Ketika biaya kuliah ditekan agar semakin terjangkau, pemerintah tetap harus memastikan kampus memiliki dana yang cukup untuk menjaga mutu pendidikan.
Di sisi lain, peningkatan kualitas juga membutuhkan investasi. Perguruan tinggi memerlukan dosen berkualitas, fasilitas pembelajaran yang memadai, laboratorium, serta pendanaan riset agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten.
Sementara itu, perluasan akses pendidikan tinggi juga membutuhkan kapasitas yang memadai.
Semakin banyak mahasiswa yang diterima, semakin besar pula kebutuhan terhadap ruang belajar, tenaga pengajar, fasilitas, dan dukungan akademik.
“Perguruan tinggi itu rumit, kenapa? Karena segitiga yang tidak bisa ditutup atau sulit ditutup, yaitu dari kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas,” jelas Stella.
Karena itu, kebijakan kuliah gratis tidak cukup hanya menghapus tagihan mahasiswa.
Pemerintah perlu menentukan sumber pembiayaan pengganti agar perguruan tinggi tetap dapat menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian secara optimal.
Belajar dari Sistem Pendidikan Tinggi Amerika Serikat
Dalam perbandingannya, Stella mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara yang mengutamakan kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi.
Namun, salah satu konsekuensi yang disorot adalah biaya kuliah yang relatif mahal.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kualitas dan kapasitas pendidikan tinggi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar.
Biaya pendidikan tidak hanya mencakup kegiatan perkuliahan, tetapi juga pengembangan akademik, fasilitas, dan penelitian.
Meski demikian, sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat tidak sepenuhnya seragam.
Biaya dan skema pembiayaan dapat berbeda antara perguruan tinggi negeri, swasta, serta mahasiswa yang berasal dari dalam maupun luar negara bagian.
Karena itu, pengalaman Amerika Serikat tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia tanpa memperhitungkan perbedaan sistem pendidikan, kemampuan fiskal pemerintah, dan kondisi ekonomi masyarakat.
Tiongkok Jadi Bahan Perbandingan
Selain Amerika Serikat, Stella turut membandingkan strategi pendidikan tinggi di Tiongkok.
Perbandingan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur hubungan antara biaya kuliah, kualitas kampus, dan jumlah mahasiswa.
Setiap negara memiliki karakteristik berbeda dalam membiayai pendidikan tinggi.
Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi kebijakan pemerintah, sumber pendanaan perguruan tinggi, serta sistem bantuan bagi mahasiswa.
Karena itu, pengalaman Tiongkok maupun Amerika Serikat tidak dapat dipandang sebagai satu model yang harus diikuti sepenuhnya oleh Indonesia.
Pemerintah perlu mengkaji unsur-unsur yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Salah satunya adalah menentukan bagaimana biaya pendidikan dapat dibuat lebih terjangkau tanpa mengurangi kemampuan kampus untuk membiayai dosen dan penelitian.
Kuliah Gratis Tidak Boleh Mengorbankan Kualitas
Stella menegaskan bahwa kebijakan kuliah gratis harus tetap memperhatikan mutu pendidikan tinggi.
Pemerintah, menurut dia, tidak ingin biaya pendidikan menjadi nol apabila hal tersebut justru membuat kualitas kampus menurun.
“Tentu saja kita tidak mau perguruan tinggi kita itu gratis tapi abal-abal,” tegasnya.
Pernyataan itu menyoroti pentingnya perencanaan anggaran dalam pelaksanaan program pendidikan tinggi gratis.
Apabila kontribusi mahasiswa dikurangi atau dihapuskan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pendanaan agar kebutuhan operasional perguruan tinggi tetap terpenuhi.
Biaya pendidikan tinggi mencakup banyak komponen, mulai dari gaji dosen dan tenaga kependidikan, pemeliharaan infrastruktur, laboratorium, hingga kegiatan penelitian.
Seluruh kebutuhan tersebut tetap ada meskipun mahasiswa tidak lagi membayar UKT.
Dengan demikian, pembahasan kuliah gratis perlu mencakup siapa yang berhak menerima manfaat, sumber anggaran yang digunakan, serta mekanisme penyaluran dana kepada perguruan tinggi.
Skema Kuliah Gratis Masih Perlu Dikaji
Wacana kuliah gratis di PTN muncul di tengah perhatian publik terhadap besarnya biaya pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan pendidikan negeri gratis hingga tingkat universitas dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada 18 September 2026.
Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembahasan pemerintah.
Namun, skema teknis, cakupan penerima manfaat, dan kesiapan anggaran masih menjadi hal yang perlu diperjelas sebelum kebijakan diterapkan.
Salah satu persoalan yang harus diperhitungkan adalah pemerataan manfaat.
Jika bantuan diberikan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa, kelompok yang sebenarnya mampu membayar juga berpotensi memperoleh manfaat yang sama dengan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga: Victoria Song dan Vic Chou Bertemu Lagi di Reblooming Blue, Kisah Romansa Berlatar Industri Porselen
Di sisi lain, bantuan yang terlalu terbatas juga perlu dirancang secara cermat agar tidak menyulitkan mahasiswa yang membutuhkan dukungan.
Karena itu, perumusan skema kuliah gratis perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran negara sekaligus kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan sekadar mewujudkan kuliah gratis, tetapi memastikan kebijakan tersebut memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas akademik.
Perbandingan dengan sistem pendidikan tinggi di Tiongkok dan Amerika Serikat dapat menjadi bahan kajian, tetapi penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com