RADARBONANG.ID - Harapan Luki Arya Wijaya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terancam kandas.
Bukan karena tidak mampu mengikuti perkuliahan, melainkan karena keluarganya kesulitan memenuhi biaya pendidikan yang harus dibayarkan.
Luki merupakan putra Timbul (49), seorang tukang becak yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Warga Dusun Nglatiyan 1, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, itu kini tengah kebingungan mencari biaya kuliah anaknya.
Pada semester pertama, Luki harus membayar uang kuliah sekitar Rp 15 juta. Dari jumlah tersebut, baru sekitar separuh yang berhasil dibayarkan. Biaya itu dikumpulkan dari hasil kerja Timbul dan tabungan pribadi Luki.
Luki sendiri dikenal rajin menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Namun, sisa biaya kuliah masih harus dilunasi hingga akhir Desember mendatang.
Baca Juga: Pipi Bengkak Bukan Sekadar Masuk Angin: Kenali Gondongan, Gejala, dan Cara Menanganinya
Persoalan semakin rumit ketika Luki berupaya mencari keringanan biaya maupun beasiswa. Saat dilakukan pengecekan data kesejahteraan, keluarga Timbul justru tercatat berada di Desil 9.
Status tersebut membuat keluarga Timbul dikategorikan dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Akibatnya, Luki kesulitan mengakses bantuan pendidikan, termasuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Ceritanya anak saya itu mau kuliah. Itu mau cari apa itu keringanan, cari biaya itu ternyata itu dicek itu di balai desa itu desilnya jadi naik. Begitu jadi ya bingung saya," kata Timbul dikutip dari kumparan.
Penghasilan Tak Menentu dari Menarik Becak
Kondisi ekonomi keluarga Timbul sehari-hari sebenarnya jauh dari gambaran keluarga mampu.
Sebagai tukang becak di kawasan Malioboro, penghasilan Timbul tidak bisa dipastikan setiap hari. Ramainya wisatawan sangat memengaruhi pendapatan yang dibawanya pulang.
Ada kalanya dia mendapatkan uang dari menarik becak. Namun, tidak jarang pula Timbul pulang tanpa membawa penghasilan karena kondisi kawasan wisata sedang sepi.
"Kalau penghasilannya itu enggak bisa dirata-rata, soalnya kan kita itu kan cuma ada, kadang toh. Ya terkadang ya dapat duit, terkadang enggak dapat duit, itu sudah biasa kalau tukang becak itu," ujarnya.
Timbul juga mengaku sebelumnya menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Bantuan tersebut diterimanya secara berkala hingga sekitar tiga bulan lalu.
"Bansos dulu dapat. Tiga bulan orang ambil uang, saya ambil uang. Terakhir tiga bulan lalu," katanya.
Karena kondisi tersebut, Timbul merasa heran ketika mengetahui status kesejahteraan keluarganya justru berubah drastis menjadi Desil 9.
Baca Juga: Pipi Bengkak Bukan Sekadar Masuk Angin: Kenali Gondongan, Gejala, dan Cara Menanganinya
Tinggal di Rumah Warisan yang Belum Dibagi
Kondisi tempat tinggal keluarga Timbul juga menjadi gambaran lain mengenai keadaan ekonominya.
Rumah yang selama ini ditempati bukan merupakan rumah pribadi milik Timbul. Bangunan tersebut merupakan rumah peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia.
Hingga kini, rumah tersebut juga belum dibagi sebagai warisan. Kepemilikannya masih menjadi hak bersama tujuh anak dari orang tua Timbul.
"Rumah bapak saya. Tapi bapak saya sudah meninggal. Belum dibagi. Yang punya 7 orang," ungkapnya.
Karena itu, Timbul menyebut dirinya belum memiliki rumah pribadi.
"Ini kan (rumah) masih rumah keluarga," tuturnya.
Meski berada dalam kondisi serba terbatas, Timbul tidak ingin persoalan biaya membuat anaknya berhenti kuliah. Luki pun masih tetap berangkat ke kampus dan menjalani pendidikan di jurusan Teknik Mesin, bidang yang telah dicita-citakannya sejak kecil.
Timbul berharap ada peninjauan kembali terhadap data kesejahteraan keluarganya. Dia ingin status desil tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga anaknya memiliki kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
"Harapannya kembali normal desil saya jadi nanti misalnya mau mengajukan beasiswa atau KIP itu ya mudah-mudahan bisa, kan begitu harapan," katanya.
Wakil Bupati Turun Tangan
Persoalan yang dialami keluarga Timbul akhirnya mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko datang langsung ke rumah Timbul untuk melihat kondisi keluarga tersebut. Ambar juga berbincang dengan Timbul mengenai persoalan biaya pendidikan yang dihadapi Luki.
Menurut Ambar, pemerintah daerah tidak ingin ada anak di wilayahnya yang harus berhenti sekolah atau kuliah karena persoalan ekonomi.
"Kami sebagai kepala daerah, bagian dari kepala daerah, kami memastikan dan kami harus terjun langsung. Apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan," kata Ambar.
Dalam kunjungan tersebut, Ambar bahkan menghubungi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo melalui telepon. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kembali kondisi serta status data kesejahteraan keluarga Timbul.
Selain itu, pemerintah kalurahan juga dilibatkan dalam upaya pengecekan data tersebut.
"Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini untuk lebih dipastikan lagi, untuk lebih memastikan lagi. Hari ini juga hadir Pak Lurah. Kami prihatin apabila ada warga kami yang tidak sekolah," ujarnya.
Ambar menilai kondisi Timbul perlu dilihat secara langsung agar penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada data administratif.
"Ya kami melihat secara langsung bahwa kondisi, saya menyampaikan kondisinya, bagaimana ya bisa lihat sendirilah. Dalam artian ya memang Bapak dalam situasi keadaan yang mohon maaf tidak punya," katanya.
Menurutnya, persoalan yang dialami Timbul juga menjadi evaluasi agar pendataan kesejahteraan masyarakat ke depan dapat dilakukan secara lebih akurat.
Ambar mendorong koordinasi antara pemerintah kalurahan, kapanewon, pemerintah daerah, hingga dinas sosial diperkuat. Dengan demikian, data yang digunakan untuk menentukan status kesejahteraan masyarakat diharapkan benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan.
"Dalam artian lebih detail itu situasi dan kami pengin dalam menentukan hal tersebut selalu koordinasinya ditingkatkan kelurahan, kapanewon atau kecamatan dan pemerintah daerah, dalam artian dari dinas sosial. Itu atau di pemerintah daerah, tolong diorganisasikan jadi sinkron data tersebut," tegasnya.
Kini, harapan keluarga Timbul tertuju pada proses verifikasi dan pembaruan data tersebut.
Di tengah penghasilan yang tak menentu, mereka berharap Luki tetap dapat menyelesaikan pendidikan dan tidak harus mengubur cita-cita hanya karena persoalan biaya kuliah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni