RADARBONANG.ID – Fenomena minimnya jumlah peserta didik baru masih menjadi tantangan serius bagi sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Tuban pada tahun ajaran 2026/2027.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di UPT SDN Sukolilo 1, Kecamatan Tuban, yang hanya berhasil memperoleh satu siswa baru meski telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat calon peserta didik.
Padahal, sekolah tersebut memiliki kuota hingga 28 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel).
Rendahnya angka pendaftar menjadi gambaran bahwa persoalan pemerataan peserta didik di sejumlah sekolah negeri masih membutuhkan solusi jangka panjang.
Kondisi ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tuban yang berencana melakukan evaluasi terhadap penataan sekolah sekaligus menyiapkan sejumlah langkah pembenahan.
Sudah Beri Penawaran Menarik, Pendaftar Tetap Minim
Minimnya jumlah siswa baru di SDN Sukolilo 1 bukan terjadi secara tiba-tiba. Persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun terakhir.
Untuk meningkatkan minat masyarakat, pihak sekolah sempat melakukan berbagai strategi promosi.
Salah satunya dengan menawarkan sepeda listrik dan seragam sekolah gratis bagi calon siswa yang mendaftar pada awal Juni lalu.
Informasi tersebut disebarkan melalui status aplikasi WhatsApp sebagai bagian dari upaya mengenalkan sekolah kepada masyarakat.
Namun, berbagai promosi yang dilakukan ternyata belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.
Saat tahun ajaran baru dimulai pada Senin (13/7) bersamaan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), suasana di SDN Sukolilo 1 terlihat jauh lebih sepi dibandingkan sekolah lainnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (16/7), aktivitas MPLS berlangsung dengan jumlah peserta yang sangat terbatas.
Pihak sekolah memilih tidak memberikan keterangan terkait kondisi tersebut dan meminta agar informasi lebih lanjut disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Pemkab Tuban Akan Evaluasi Penataan Sekolah
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap penataan sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, laporan dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Kabupaten Tuban telah memperoleh akses pendidikan.
Namun, mereka tersebar di berbagai lembaga pendidikan, baik sekolah negeri, sekolah swasta, maupun lembaga pendidikan keagamaan.
"Berdasarkan laporan yang sudah saya terima dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah seluruh anak usia sekolah dasar sudah masuk sekolah, baik di sekolah negeri, swasta, maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya," ujarnya.
Ia menilai kondisi minimnya siswa di sejumlah sekolah merupakan bagian dari dinamika proses penerimaan peserta didik baru.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi untuk mencari formulasi penataan sekolah yang lebih efektif pada masa mendatang.
"Terpenting saat ini anak-anak bisa bersekolah dahulu. Untuk penataan ke depannya, kami akan terus evaluasi," tegasnya.
Disdik Siapkan Sistem Multigrade sebagai Solusi
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan penerapan multigrade atau sistem kelas rangkap sebagai salah satu solusi bagi sekolah yang mengalami kekurangan siswa.
Menurut Irma, konsep multigrade memungkinkan guru mengajar lebih dari satu jenjang kelas dalam satu ruang belajar dengan metode pembelajaran yang telah disesuaikan.
Namun, penerapan sistem tersebut membutuhkan persiapan yang matang.
"Nanti kami akan menerapkan multigrade, hanya saja saat ini masih banyak yang harus dipersiapkan.
Termasuk sosialisasi ke masyarakat, khususnya orang tua siswa agar tidak terjadi salah paham," jelasnya.
Selain sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Pendidikan juga akan memberikan pembinaan kepada para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai standar pendidikan.
Dengan demikian, meskipun beberapa jenjang belajar digabung dalam satu kelas, setiap siswa tetap memperoleh materi sesuai tingkatannya masing-masing.
Implementasi Kemungkinan Dimulai Semester Kedua
Irma menjelaskan bahwa penerapan sistem multigrade diperkirakan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan berbagai aspek pendukung sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara resmi.
Kemungkinan besar implementasi baru dilakukan pada semester kedua tahun ajaran ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila belum dipahami oleh guru maupun masyarakat.
"Jangan sampai tujuannya untuk menaikkan pamor malah terjadi sebaliknya, sehingga persiapannya memang harus matang sebelum diterapkan," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa sekolah sebenarnya telah menerapkan sistem penggabungan kelas secara mandiri.
Namun, metode yang digunakan belum tentu sesuai dengan konsep multigrade yang telah memiliki standar pembelajaran tersendiri.
"Metode pembelajarannya perlu dibenahi. Daripada mereka selama ini sudah menerapkan sistem itu tapi belum sesuai dengan standar, lebih baik kami bina, rengkuh, dan luruskan," tambah Irma.
Penggabungan Sekolah Belum Menjadi Pilihan
Di tengah minimnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri, muncul wacana mengenai kemungkinan penggabungan sekolah.
Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban menegaskan bahwa opsi tersebut belum menjadi prioritas.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan pembenahan dari dalam melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pembinaan guru, serta penerapan sistem yang dinilai lebih efektif.
"Tujuan kami saat ini membenahi dari dalam, bukan sekadar mendorong, menekan, atau memaksa sekolah mencari siswa bagaimanapun caranya. Meski dampaknya mungkin belum langsung terlihat, kami berharap perubahan mulai dirasakan pada tahun ajaran berikutnya," tandas Irma.
Kasus yang dialami SDN Sukolilo 1 menjadi cerminan tantangan dunia pendidikan di tengah perubahan demografi, meningkatnya pilihan lembaga pendidikan, serta persaingan antarsekolah.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pemerataan peserta didik sekaligus memastikan setiap sekolah tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak di Kabupaten Tuban.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : Radar Tuban