RADARBONANG.ID - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 seharusnya menjadi momen refleksi sekaligus perayaan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
Namun di balik semangat tersebut, masih tersimpan persoalan besar yang belum terselesaikan: kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pimpinan Komisi X DPR RI menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembenahan, ketimpangan tersebut masih nyata dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.
Baca Juga: Sudah Setengah Tahun, Ini Waktu yang Tepat untuk Evaluasi dan Menata Ulang Tujuan Hidup
Kota Semakin Maju, Daerah 3T Masih Berjuang
Di wilayah perkotaan, akses pendidikan semakin mudah dengan dukungan fasilitas lengkap, tenaga pengajar yang memadai, serta teknologi yang terus berkembang. Namun kondisi berbeda justru terjadi di wilayah 3T.
Di daerah-daerah terpencil, banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga guru, hingga akses pendidikan yang sulit dijangkau.
Perbedaan ini menciptakan jurang kualitas pendidikan yang cukup lebar antara kota dan daerah terpencil.
Bahkan, distribusi tenaga pendidik menjadi salah satu masalah utama. Banyak guru enggan bertugas di wilayah 3T karena tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas.
Anggaran Besar Belum Sepenuhnya Efektif
Pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar setiap tahunnya.
Bahkan, pembangunan dan renovasi sekolah terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, DPR menilai bahwa besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Salah satu penyebabnya adalah biaya distribusi yang jauh lebih mahal di daerah terpencil dibandingkan di kota.
Akibatnya, pembangunan tidak berjalan merata dan masih banyak sekolah di daerah 3T yang belum mendapatkan fasilitas layak.
Fakta Lapangan yang Mengkhawatirkan
Data terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan bukan sekadar isu, tetapi realita yang nyata.
Dari ratusan kabupaten/kota di Indonesia, masih banyak wilayah dengan akses pendidikan yang tergolong rendah.
Bahkan, rata-rata lama sekolah di beberapa daerah terpencil jauh tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan besar dalam mengakses pendidikan yang layak.
Selain itu, kualitas literasi dan sarana pembelajaran juga belum merata, yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Bukan Sekadar Bangun Sekolah
Komisi X DPR menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah baru.
Yang lebih penting adalah memastikan kualitas pembelajaran yang merata di seluruh Indonesia.
Hal ini mencakup peningkatan kualitas guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta dukungan fasilitas belajar yang memadai.
Pendidikan yang berkualitas harus bisa dirasakan oleh semua anak bangsa, baik yang tinggal di kota besar maupun di pelosok negeri.
Tantangan Geografis dan Sosial
Salah satu hambatan terbesar di wilayah 3T adalah kondisi geografis.
Banyak sekolah berada di daerah pegunungan, kepulauan, atau wilayah yang sulit dijangkau.
Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya atau harus membantu keluarga.
Kombinasi faktor geografis dan sosial ini membuat upaya pemerataan pendidikan menjadi semakin kompleks.
Baca Juga: Cuaca Tak Menentu di Bulan Mei, Ini Dampaknya pada Kesehatan dan Aktivitas Harian
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan
Meski tantangan masih besar, DPR tetap optimistis bahwa kesenjangan pendidikan dapat diatasi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.
Hardiknas 2026 pun menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia masih panjang.
Editor : Muhammad Azlan Syah