RADARBONANG.ID - Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) 2026 mengubah peta kekuatan politik di Washington.
Partai oposisi tersebut berhasil menguasai dua kamar Kongres, yakni House of Representatives (DPR) dan Senat, sehingga membuka ruang pengawasan lebih besar terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump.
Perubahan komposisi tersebut berpotensi memengaruhi jalannya agenda politik Trump.
Baca Juga: Donald Trump Sebut Netanyahu Sepakat Hentikan Bantuan AS, Dana Rp Puluhan Triliun Terancam Berakhir
Sejumlah kebijakan pemerintah hingga aktivitas bisnis keluarganya juga berpeluang menjadi sasaran penyelidikan anggota Kongres.
Hasil pemilu yang berlangsung pada 3 November 2026 itu menjadi pukulan politik bagi Partai Republik.
Berdasarkan laporan Associated Press (AP), sejumlah persoalan yang memengaruhi pilihan pemilih antara lain kenaikan biaya hidup, inflasi, perang Iran, serta kekhawatiran mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Kemenangan Demokrat membuat partai tersebut memiliki kendali lebih besar dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintah.
Kondisi ini berarti Trump tidak lagi dapat mengandalkan dukungan mayoritas Kongres untuk menjalankan seluruh agenda pemerintahannya.
Dalam sistem pemerintahan AS, Kongres memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyusun undang-undang, mengawasi penggunaan anggaran negara, serta mengawasi lembaga eksekutif.
Melalui fungsi pengawasan tersebut, anggota Kongres berwenang memanggil pejabat pemerintah, meminta dokumen, hingga menggelar penyelidikan terhadap berbagai aktivitas pemerintahan.
Bisnis Keluarga Trump Berpotensi Diselidiki
Perubahan kekuatan di Kongres juga membuka peluang bagi Demokrat untuk menyoroti aktivitas bisnis keluarga Trump.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya transaksi investasi presiden selama menjabat dan hubungan bisnis keluarganya dengan sejumlah pihak asing.
Laporan CBS News pada Juni 2026 mencatat, akun investasi Trump melakukan lebih dari 3.000 transaksi pembelian dan penjualan saham serta sekuritas selama tiga bulan pertama tahun tersebut.
Nilai keseluruhan transaksi itu diperkirakan berada di kisaran 212 juta dolar AS hingga 695 juta dolar AS.
Selain transaksi investasi, hubungan bisnis keluarga Trump melalui perusahaan mata uang kripto World Liberty Financial juga menjadi sorotan.
The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan adanya investasi senilai USD 500 juta dari pihak yang terkait dengan Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, penasihat keamanan nasional Uni Emirat Arab (UEA).
Investasi tersebut disebut berkaitan dengan perolehan 49 persen kepemilikan perusahaan.
Persoalan lain yang berpotensi kembali dibahas adalah dokumen kasus Jeffrey Epstein.
Sebelumnya, Partai Demokrat mendorong pembukaan dokumen yang masih disunting atau belum dipublikasikan secara lengkap.
Meski demikian, berbagai tuduhan yang muncul dalam dokumen tersebut perlu dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum.
Anggaran Pemerintah hingga Pemakzulan Jadi Sorotan
Kendali atas dua kamar Kongres juga memberikan Demokrat pengaruh besar dalam pembahasan anggaran pemerintah.
Partai tersebut dapat menolak rancangan pendanaan apabila tidak menyetujui kebijakan yang diajukan pemerintahan Trump.
Ketidaksepakatan dalam pembahasan anggaran berpotensi memicu government shutdown, yaitu penghentian sementara sebagian operasional pemerintah federal akibat belum disahkannya pendanaan.
Dampaknya dapat meluas ke pelayanan publik, aktivitas pegawai federal, hingga penerbitan sejumlah data ekonomi penting.
Selain itu, pembahasan mengenai batas utang pemerintah atau debt ceiling juga berpotensi menjadi sumber perselisihan antara Gedung Putih dan Kongres.
Dalam video analisisnya, kanal YouTube The Invisible Hand menjelaskan bahwa perubahan kekuatan di Kongres dapat membatasi kemampuan Trump dalam menjalankan agenda pemerintahan.
“Dengan Demokrat menguasai DPR, dia tidak akan bisa mengesahkan undang-undang baru atau mendanai prioritasnya tanpa persetujuan pihak lain,” sebagaimana diulas dalam tayangan tersebut.
Meski demikian, kemenangan Demokrat tidak otomatis membuat Trump kehilangan jabatan presiden.
Partai tersebut memang dapat memulai proses pemakzulan melalui DPR. Namun, pemberhentian presiden membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota Senat dalam persidangan pemakzulan.
Dengan demikian, kendali Demokrat atas kedua kamar Kongres memperbesar peluang pengawasan terhadap pemerintahan Trump.
Namun, keberhasilan penyelidikan maupun proses pemakzulan tetap bergantung pada tahapan politik dan ketentuan hukum yang berlaku.
The Invisible Hand menilai sisa dua tahun masa jabatan Trump berpotensi diwarnai perselisihan anggaran, penyelidikan politik, serta kebijakan yang sulit mendapatkan persetujuan Kongres.
Trump tetap memiliki kewenangan sebagai presiden.
Namun, perubahan komposisi Kongres dapat membuat proses pengesahan kebijakan dan pelaksanaan agenda pemerintahannya menghadapi tantangan politik yang lebih besar. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari