RADARBONANG.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akhirnya mulai terungkap.
Bareskrim Polri membeberkan kronologi dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi kepolisian lainnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Praktik itu disebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem internal kepolisian, yakni Lawful Interception Management System (LIMS).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Padahal, tata cara penyadapan di lingkungan Polri telah diatur melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010.
"Pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010," kata Asep kepada awak media, Selasa (3/11/2026).
Baca Juga: Denmark Punya Kota Modern hingga Desa Berusia 1.300 Tahun, Ini Pesonanya
Nomor Telepon Dimasukkan ke Sistem LIMS Tanpa Verifikasi
Dalam pemaparannya, Asep mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan bermula ketika sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS atau Lawful Interception Management System.
Proses tersebut diduga dilakukan tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor yang dimasukkan ke dalam sistem kemudian disadap, meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Artinya, penyadapan tersebut diduga tidak didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Selain kepala negara, penyadapan ilegal tersebut juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
File Hasil Sadapan Diduga Dihapus pada Oktober 2026
Kasus tersebut semakin berkembang setelah penyidik menemukan dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Menurut Asep, sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Tindakan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam proses pengungkapan perkara.
Kasus ini mulai masuk ke ranah hukum setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Bareskrim Periksa 10 Saksi dan Sita Barang Bukti
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Penyidikan dilakukan menggunakan metode scientific crime investigation atau penyelidikan berbasis pendekatan ilmiah.
Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
" Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," jelas Asep.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka
Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Baca Juga: Isu Penyadapan Presiden Prabowo Seret Nama Listyo Sigit, Ada Kaitannya dengan Geng Solo?
Listyo Sigit menjadi salah satu nama yang paling menyita perhatian karena pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian sebagai Kapolri.
Sementara itu, Ahrie Sonta diketahui menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Adapun Eko Hadi Santoso merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama di Sespim Lemdiklat Polri dan pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Ketiganya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Selain tiga nama tersebut, terdapat seorang lainnya berinisial SU yang masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.
Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Meski demikian, proses hukum masih harus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak, termasuk dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan internal kepolisian.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com