RADARBONANG.ID – Bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, menjadi sasaran peretasan besar yang menyebabkan aset digital senilai sekitar 6,36 miliar dolar AS atau setara puluhan triliun rupiah berpindah ke tangan pelaku.
Serangan pada 29 Oktober 2026 itu berlangsung hanya dalam waktu sekitar 20 menit dan menjadi salah satu pencurian aset kripto terbesar yang pernah tercatat.
Kasus tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai keamanan industri mata uang kripto.
Baca Juga: Harga Aset Mewah Sulit Diukur? MUSE Kembangkan Indeks Berbasis AI untuk Bantu Analisis Investasi
Pasalnya, teknologi blockchain selama ini dikenal memiliki sistem pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan sulit dimanipulasi.
Namun, insiden Binance menunjukkan bahwa keamanan blockchain tidak otomatis menjamin keamanan seluruh layanan yang menggunakannya.
Dalam video yang diunggah YouTuber Eno Bening, dia menjelaskan bahwa peretasan tersebut tidak dilakukan dengan membobol jaringan blockchain secara langsung.
Pelaku diduga justru memperoleh akses terhadap sistem internal yang digunakan Binance untuk mengendalikan dompet penyimpanan aset digital.
"Mereka tidak menembus blockchain-nya, mereka meretas orang yang punya kunci ke blockchain-nya," jelas Eno dalam video tersebut.
Akses Internal Diduga Menjadi Celah Peretasan
Binance merupakan bursa kripto yang memungkinkan pengguna membeli, menjual, dan menukarkan berbagai aset digital.
Pengguna dapat menyimpan aset mereka melalui dompet yang dikelola platform tersebut sehingga tidak perlu selalu memindahkannya ke dompet pribadi.
Persoalannya, penyimpanan melalui bursa membuat keamanan aset turut bergantung pada sistem dan pihak yang memiliki kewenangan mengakses dompet tersebut.
Dalam kasus ini, dugaan awal mengarah pada perangkat milik seorang teknisi Binance yang berhasil diretas sehingga membuka peluang terjadinya transaksi tanpa izin.
Dikutip dari laporan TRM Labs pada 29 Oktober 2026, pencurian tersebut melibatkan dompet Binance di 10 jaringan blockchain.
Perusahaan analisis blockchain itu juga mengaitkan serangan dengan kelompok peretas TraderTraitor asal Korea Utara berdasarkan sejumlah petunjuk digital.
Dugaan keterlibatan Korea Utara kemudian mendapat perhatian lebih besar setelah Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) secara resmi mengaitkan pencurian tersebut dengan kelompok TraderTraitor.
Kelompok ini sebelumnya juga dituding bertanggung jawab atas pencurian aset kripto senilai 1,5 miliar dolar AS dari platform Bybit pada Februari 2025.
Sebagian Aset Berhasil Dibekukan, Kepercayaan Pasar Terganggu
Meski demikian, persoalan tidak berhenti pada identitas pelaku.
Sekitar 2,7 miliar dolar AS aset yang dicuri dilaporkan berhasil dibekukan melalui kerja sama penerbit stablecoin dan pihak pengelola jaringan blockchain.
Sementara itu, sebagian aset lainnya masih berada dalam penguasaan pelaku.
Binance menyatakan akan menanggung dampak kerugian terhadap dana pengguna menggunakan cadangan dan aset milik perusahaan.
Namun, insiden tersebut telanjur memengaruhi kepercayaan pasar. Setelah layanan penarikan kembali dibuka, Binance mencatat penarikan bersih sekitar 3,64 miliar dolar AS dalam sembilan setengah jam pertama.
Eno juga menyoroti paradoks transparansi dalam teknologi blockchain. Seluruh transaksi dapat ditelusuri melalui catatan publik, tetapi identitas pemilik dompet tidak selalu diketahui secara langsung.
Alamat dompet umumnya berupa rangkaian karakter sehingga penelusuran aliran dana belum tentu langsung mengungkap siapa pemiliknya.
Keamanan Blockchain Tetap Bergantung pada Pengelolaan Akses
Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (AI) turut menjadi perhatian dalam dunia keamanan siber.
Teknologi tersebut berpotensi memberikan kemampuan baru bagi pelaku kejahatan digital untuk mengembangkan serangan yang semakin kompleks.
Meski demikian, belum ada kepastian bahwa AI menjadi alat yang digunakan dalam peretasan Binance.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi blockchain tidak serta-merta menghilangkan risiko keamanan.
Sistem pencatatan yang sulit dimanipulasi tetap dapat menghadapi ancaman apabila akses terhadap infrastruktur dan pihak yang mengelolanya berhasil dikompromikan. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari