RADARBONANG.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pajak digital yang ramai diperbincangkan masyarakat bukan merupakan jenis pajak baru.
Sistem tersebut ditujukan untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri, bukan mengenakan pajak terhadap seluruh aktivitas perbankan maupun transfer uang masyarakat.
Klarifikasi ini disampaikan DJP pada 2 November 2026 setelah pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hasyim Djojohadikusumo, mengenai rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 memicu perdebatan di media sosial.
Baca Juga: Belum Bekerja tapi Sudah Punya NPWP, Apakah Gen Z Tetap Wajib Bayar Pajak dan Lapor SPT?
Melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Ray Restu Fauzi mengulas polemik tersebut dengan membandingkan pernyataan Hasyim dan penjelasan resmi otoritas pajak.
Sebelumnya, Hasyim menyebut kebijakan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial, termasuk Shopee, Lazada, dan GoTo.
Pernyataan itu membuat sebagian masyarakat khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada setiap transaksi perbankan, termasuk transfer uang antarrekening.
DJP Tegaskan Transfer Uang Tidak Otomatis Kena PPN
Namun, DJP memberikan penjelasan berbeda mengenai ruang lingkup kebijakan tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Ineg Diana Rismawati, menyatakan sistem yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN).
Sistem ini dirancang untuk menata pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
DJP menegaskan kebijakan tersebut tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi luar negeri.
“Transaksi terkait transfer dana perbankan dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN,” demikian penjelasan Ineg.
Artinya, transfer dana pribadi maupun pengiriman uang masyarakat tidak menjadi sasaran otomatis kebijakan tersebut.
SPP TDLN juga dirancang untuk mencegah pemungutan pajak ganda.
Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui sistem baru.
Bank dan Lembaga Pembayaran Bantu Identifikasi Transaksi
Dalam mekanismenya, bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.
Dengan demikian, konsumen tidak perlu mengurus sendiri administrasi penyetoran dan pelaporan PPN atas layanan digital luar negeri yang memang wajib dikenai pajak.
DJP juga menyatakan sistem tersebut telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi sebelum diterapkan secara penuh.
Proses ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi, mekanisme bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan lembaga yang terlibat.
Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP TDLN.
Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani proses stabilisasi dan akan diumumkan melalui kanal resmi DJP setelah seluruh tahapan persiapan selesai.
Klarifikasi DJP Merespons Polemik di Media Sosial
Dalam videonya, Ray juga menyoroti perbedaan antara pernyataan awal Hasyim dan klarifikasi DJP.
Menurut dia, penjelasan resmi dari otoritas pajak diperlukan agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan yang beredar luas di media sosial.
Sebelum klarifikasi tersebut muncul, pernyataan Hasyim pada 29 Oktober 2026 telah diberitakan berbagai media nasional dan tersebar melalui sejumlah akun media sosial.
Potongan pernyataannya bahkan memunculkan anggapan bahwa setiap transaksi melalui bank dan lokapasar akan dikenai pungutan baru.
Melalui penjelasan DJP, ruang lingkup kebijakan tersebut menjadi lebih jelas.
SPP TDLN bukan pungutan atas seluruh aktivitas digital, melainkan mekanisme pemungutan PPN untuk transaksi barang dan jasa digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan dan belum dikenai PPN melalui mekanisme lain. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari