RADARBONANG.ID - Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 diwarnai demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di sejumlah daerah.
Melalui gerakan #IndonesiaSadar, massa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penanganan persoalan lingkungan hingga perlindungan kebebasan sipil.
Di Jakarta, aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Baca Juga: Mengapa China Makin Kaya, Sementara Indonesia Masih Berjuang Memperkuat Industri? Ini Penjelasannya
Gerakan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar pada 20 Oktober lalu.
Rangkaian demonstrasi tersebut turut dibahas melalui program Ngobrolin Persoalan Indonesia di kanal YouTube Ray Restu Fauzi.
Dalam tayangan itu, dibahas lima tuntutan mahasiswa beserta respons pemerintah setelah aksi berlangsung.
“Kita menyadari bahwa setelah aksi terjadi ada kemungkinan bahwa pemerintah hanya menjawab secara normatif dan tidak menyelesaikan masalah. Maka, apa yang harus dilakukan itu yang harus kita sepakati,” ujar Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Sianhaan, dalam pernyataan yang dikutip dalam video tersebut.
Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Gerakan #IndonesiaSadar
Ada lima persoalan utama yang disuarakan dalam gerakan #IndonesiaSadar.
1. Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
2. Kedua, mereka meminta pembenahan kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara agar lebih berpihak kepada masyarakat.
3. Ketiga, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan sekaligus pemerataan akses terhadap layanan dasar.
4. Tuntutan keempat berkaitan dengan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Sementara itu, tuntutan kelima mencakup perlindungan kebebasan berpendapat, penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Aksi serupa juga berlangsung di sejumlah daerah. Mahasiswa Solo Raya menggelar demonstrasi di sepanjang Jalan Slamet Riyadi.
Di Makassar, massa menyuarakan persoalan lingkungan, ekonomi, dan kebebasan sipil.
Sementara itu, di Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi dari kawasan Alun-Alun hingga Balai Kota. Demonstrasi juga berlangsung di Yogyakarta.
Pemerintah Sampaikan Respons dan Langkah Penanganan
Pemerintah merespons aksi tersebut melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan.
Dia menyatakan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujar Syahganda dalam keterangan resminya, Rabu (28/10).
Syahganda juga memaparkan sejumlah langkah pemerintah.
Di antaranya pengerahan lebih dari 72 ribu personel gabungan untuk menangani karhutla di enam provinsi, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026, serta peningkatan dukungan anggaran pendidikan.
Meski demikian, respons tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa telah terpenuhi.
Pemerintah mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Aksi mahasiswa berlanjut sehari setelah gerakan #IndonesiaSadar. Pada 29 Oktober, mahasiswa Universitas Trisakti kembali menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura.
Isinya meliputi pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; pemberantasan inkompetensi serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik; dan penegakan supremasi sipil. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari