RADARBONANG.ID – Rumah sakit tidak bisa menghentikan pelayanan hanya karena pembayaran dari penjamin kesehatan belum diterima.
Pasien tetap membutuhkan obat, tindakan medis, alat kesehatan, hingga perawatan harian.
Namun, ketika biaya pelayanan sudah dikeluarkan sementara klaim belum dibayarkan, rumah sakit berpotensi menghadapi tekanan arus kas.
Situasi ini menjadi sorotan di tengah ramainya isu sejumlah rumah sakit dijual karena persoalan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.
Kabar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan fasilitas kesehatan yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penjualan aset rumah sakit tidak otomatis disebabkan oleh persoalan klaim.
Kondisi keuangan dan keputusan bisnis setiap rumah sakit perlu diperiksa berdasarkan data masing-masing.
Baca Juga: Harry Kane Jadi Pemain Inggris Pertama yang Menang Ballon d’Or Sejak 2001, Ini Kunci Kesuksesannya
Persoalan yang patut mendapat perhatian bukan semata-mata kabar rumah sakit dijual, melainkan bagaimana mekanisme pembayaran klaim memengaruhi kemampuan rumah sakit menjaga operasional dan pelayanan pasien.
Rumah Sakit Harus Membayar Biaya Pelayanan Lebih Dulu
Dalam pelayanan sehari-hari, rumah sakit membutuhkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari obat-obatan, bahan medis habis pakai, jasa tenaga kesehatan, hingga biaya operasional lainnya.
Ketika pasien peserta JKN memperoleh pelayanan, rumah sakit kemudian mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Klaim tersebut harus melalui pemeriksaan administrasi dan verifikasi sebelum dibayarkan.
Masalah dapat muncul ketika proses pembayaran tertunda karena dokumen belum lengkap, terdapat perbedaan data, atau klaim masih dalam proses pemeriksaan maupun sengketa.
Selama menunggu kepastian pembayaran, rumah sakit tetap harus mengelola kebutuhan operasionalnya.
Dalam kondisi arus kas yang terbatas, rumah sakit dapat menghadapi pilihan sulit untuk menjaga kelangsungan pelayanan.
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah kebutuhan mencari sumber pendanaan lain, termasuk pinjaman perbankan, apabila rumah sakit memilih menggunakan skema pembiayaan tersebut.
Jika dana pinjaman digunakan untuk menutup kebutuhan operasional sambil menunggu klaim, rumah sakit tetap memiliki kewajiban membayar kembali pinjaman beserta bunga sesuai perjanjian dengan bank. Apabila pembayaran klaim belum diterima sesuai perkiraan, beban keuangan bisa semakin berat.
Namun, mekanisme tersebut perlu dipahami sebagai risiko yang mungkin terjadi, bukan bukti bahwa semua rumah sakit yang menjual aset memiliki utang bank akibat klaim BPJS Kesehatan.
Ombudsman Pernah Menyoroti Sengketa Klaim Rumah Sakit
Persoalan klaim tertunda bukan hanya menjadi pembicaraan di media sosial.
Pada Februari 2025, Ombudsman RI menyoroti sengketa pembiayaan antara ratusan rumah sakit di Jawa Timur dan BPJS Kesehatan.
Ombudsman menyebut pending claim yang berlarut-larut dapat menghambat penyediaan obat, alat kesehatan, logistik penunjang, serta jasa layanan medis.
Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas pelayanan dan bahkan mengganggu akses pasien terhadap perawatan yang dibutuhkan.
Ombudsman juga meminta agar proses klaim berjalan transparan dan sesuai standar tata kelola.
Rumah sakit perlu memastikan dokumen dan laporan pelayanan memenuhi ketentuan, sedangkan proses verifikasi dan pembayaran harus memberikan kepastian bagi fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan.
Artinya, persoalan klaim bukan sekadar urusan administrasi antara dua lembaga. Ketika penyelesaiannya berlarut-larut, dampaknya dapat menjalar ke operasional rumah sakit dan pada akhirnya berisiko dirasakan pasien.
BPJS Kesehatan: Klaim Dibayar Maksimal 15 Hari Setelah Dokumen Lengkap
Menanggapi isu penjualan rumah sakit dan pembayaran klaim, BPJS Kesehatan menyatakan bahwa proses pembayaran dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen serta hasil verifikasi sesuai ketentuan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pembayaran klaim dilakukan paling lambat 15 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap.
Menurut keterangan BPJS Kesehatan yang diberitakan pada 21 Oktober 2026, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit sepanjang 2025 tercatat 13,6 hari kalender.
BPJS Kesehatan juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan tambahan dana sebesar Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung pembayaran klaim fasilitas kesehatan.
Sebanyak Rp10 triliun telah dicairkan pada 14 Oktober 2026, sedangkan sisa Rp10 triliun direncanakan cair pada November 2026.
Meski demikian, persoalan klaim yang masih tertunda atau diperselisihkan tetap perlu dilihat berdasarkan kasusnya.
Kejelasan status setiap klaim menjadi penting agar rumah sakit dapat memperkirakan penerimaan dan menyusun kebutuhan operasional secara lebih terukur.
Isu Rumah Sakit Dijual Perlu Dibuktikan dengan Data
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengingatkan bahwa keputusan menjual rumah sakit dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk strategi bisnis pemilik dan persoalan manajemen internal.
Karena itu, menurutnya, diperlukan bukti yang jelas sebelum penjualan aset dikaitkan langsung dengan kerja sama rumah sakit dalam program JKN.
Pandangan tersebut penting agar persoalan pembayaran klaim tidak dicampuradukkan dengan seluruh keputusan bisnis rumah sakit.
Meski demikian, adanya pernyataan bahwa pembayaran berjalan sesuai prosedur juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk menyelesaikan klaim yang benar-benar masih tertunda.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara terbuka, mulai dari status dokumen, alasan klaim belum dibayar, waktu penyelesaian, hingga dampaknya terhadap keuangan fasilitas kesehatan.
Jangan Sampai Persoalan Klaim Mengganggu Pasien
Keberlanjutan program JKN tidak hanya bergantung pada jumlah peserta, tetapi juga pada kelancaran pembiayaan pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan.
Rumah sakit membutuhkan kepastian pembayaran agar dapat memenuhi kebutuhan operasional, sedangkan peserta membutuhkan layanan yang aman dan berkelanjutan.
Baca Juga: Baru Dipakai Beberapa Jam, Sejumlah Pengguna iPhone Duo Laporkan Retakan di Tengah Layar
Karena itu, penyelesaian klaim perlu menjadi tanggung jawab bersama BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah.
Klaim yang belum lengkap harus segera diperbaiki, sementara klaim yang memenuhi ketentuan perlu diproses secara transparan dan tepat waktu.
Isu rumah sakit dijual seharusnya tidak langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh sistem pembiayaan JKN bermasalah.
Namun, kabar tersebut juga tidak cukup dijawab dengan bantahan semata.
Data pembayaran, status klaim, dan kondisi keuangan rumah sakit perlu menjadi dasar untuk menilai persoalan secara objektif.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa program jaminan kesehatan tetap berjalan, rumah sakit mampu memberikan pelayanan, dan persoalan administrasi pembiayaan tidak sampai menghambat perawatan pasien.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : Tribunnews.com, okezone.com