RADARBONANG.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap memasuki dua tahun pada Selasa (20/10/2026).
Dalam periode tersebut, pemerintahan Kabinet Merah Putih mengalami serangkaian perubahan, mulai dari pergantian menteri hingga penataan lembaga dan jabatan strategis negara.
Berdasarkan laporan Jawa Pos, Prabowo tercatat telah melakukan delapan kali perombakan atau reshuffle kabinet sejak mulai memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024.
Dalam rangkaian perubahan itu, sedikitnya 17 posisi menteri mengalami pergantian dan 53 pejabat baru dilantik.
Perubahan terbaru berlangsung pada Kamis (15/10/2026). Saat itu, Prabowo melantik sembilan pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan susunan pemerintahan yang melibatkan kementerian, badan negara, serta sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI dan lembaga pemerintahan lainnya.
Delapan Kali Reshuffle dalam Dua Tahun
Sejak awal masa jabatan, Prabowo beberapa kali mengubah susunan Kabinet Merah Putih.
Baca Juga: Persembahkan Medali untuk Mendiang Ibu, Ni Nengah Widiasih Antar Indonesia Raih Perunggu di Jepang
Pergantian dilakukan terhadap sejumlah pejabat dengan tanggung jawab berbeda, termasuk menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara.
Delapan kali reshuffle menunjukkan bahwa susunan pemerintahan tidak sepenuhnya bertahan dalam formasi awal.
Sejumlah jabatan mengalami pergantian, sementara beberapa posisi baru turut diisi melalui pelantikan pejabat.
Dalam laporan tersebut, jumlah menteri yang mengalami pergantian tercatat mencapai 17 posisi.
Sementara itu, total pejabat baru yang dilantik selama dua tahun pemerintahan mencapai 53 orang.
Perubahan tersebut memperlihatkan dinamika dalam pengelolaan pemerintahan selama periode pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Namun, angka pergantian pejabat tidak dengan sendirinya menjelaskan dampak kebijakan maupun efektivitas setiap perubahan.
Penilaiannya tetap membutuhkan informasi mengenai kinerja dan hasil kerja masing-masing lembaga.
Sejumlah Jabatan Strategis Kembali Berganti
Pada reshuffle kedelapan, beberapa posisi strategis kembali mengalami perubahan.
Prabowo menunjuk Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Presiden juga mengangkat Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), serta Mayjen Sriyanto sebagai wakil kepala lembaga tersebut.
Di lingkungan TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ditunjuk sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dipercaya mengisi jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Perubahan juga menyentuh sektor pertahanan. Prabowo menunjuk Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi.
Selain itu, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan.
Dua posisi wakil menteri lainnya turut mengalami pengisian. Dr. Alim Setiawan Slamet diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian, sedangkan M. Maulana Bungaran dipercaya menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Struktur Pemerintahan Terus Mengalami Penataan
Selain pergantian pejabat, pemerintahan Prabowo juga melakukan penataan struktur kelembagaan.
Laporan Jawa Pos menyebut terdapat 10 lembaga baru yang dibentuk selama dua tahun pemerintahan.
Perubahan struktur tersebut menjadi bagian dari gambaran lebih luas mengenai perkembangan organisasi pemerintahan.
Pembentukan lembaga dan penataan jabatan dapat berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, serta pengelolaan bidang-bidang tertentu.
Meski demikian, pembentukan lembaga baru perlu dilihat bersama dengan fungsi, kewenangan, dan hasil kerja yang dihasilkan.
Informasi mengenai jumlah lembaga saja belum cukup untuk menilai sejauh mana penataan tersebut meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Baca Juga: Lahir dalam Empat Jam, Senyum Tidurnya Satukan Hip-Hop Matter Mos dan Gitar Dere
Dalam laporan yang sama, struktur pemerintahan disebut memiliki 65 posisi menteri, terdiri atas delapan menteri koordinator dan 57 menteri teknis.
Angka tersebut menggambarkan besarnya susunan kabinet yang dikelola selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dua Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Evaluasi
Memasuki tahun ketiga, perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus menjadi perhatian publik.
Perubahan susunan kabinet dan pembentukan lembaga merupakan bagian dari dinamika pemerintahan, tetapi hasil akhirnya tetap akan dinilai melalui pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat.
Konsistensi kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pejabat menjalankan tanggung jawab menjadi sejumlah aspek penting dalam mengukur kinerja pemerintahan.
Dengan delapan kali reshuffle, pergantian 17 posisi menteri, dan pelantikan 53 pejabat baru, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai perubahan susunan organisasi yang cukup besar.
Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga struktur pemerintahan tetap berjalan, melainkan memastikan setiap perubahan mampu mendukung pelaksanaan program dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com