RADARBONANG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai manfaatnya bagi masyarakat belum terlihat secara nyata.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran dan risiko pelaksanaan program dinilai sudah jelas.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar S, mengatakan hingga saat ini belum tersedia data evaluasi dampak dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pihak terkait yang menunjukkan pengaruh MBG terhadap kesehatan anak.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (14/10).
Menurut Akbar, evaluasi yang terukur diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap kelompok penerima manfaat.
CORE Soroti Evaluasi Dampak MBG
Akbar menilai manfaat program MBG perlu dibuktikan melalui data dan evaluasi yang jelas.
Baca Juga: Nyi Roro Kidul dan Keraton Jawa: Mengungkap Mitos, Ritual Labuhan, serta Makna di Baliknya
Tanpa hasil evaluasi yang memadai, dampak program terhadap kesehatan anak belum dapat dipastikan secara menyeluruh.
Ia menyoroti kondisi tersebut karena pelaksanaan MBG membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
Sementara itu, risiko dalam pelaksanaannya juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, evaluasi program tidak cukup hanya melihat jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat.
Pengukuran dampak terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi juga menjadi aspek penting untuk diperhatikan.
Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai efektivitas program sekaligus menentukan perbaikan yang diperlukan.
Desain MBG Dinilai Perlu Disesuaikan dengan Target Stunting
Selain persoalan evaluasi, CORE Indonesia turut menyoroti kesesuaian desain program MBG dengan upaya penanganan stunting.
Akbar menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu memberikan perhatian besar pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Periode tersebut menjadi fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sementara itu, penerima manfaat MBG mencakup anak-anak usia sekolah, termasuk siswa SMP dan SMA.
Perbedaan kelompok sasaran tersebut menjadi salah satu hal yang menurut Akbar perlu diperhatikan ketika pemerintah merancang program untuk mendukung perbaikan gizi dan penanganan stunting.
Evaluasi terhadap sasaran program diperlukan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat.
Meski demikian, penilaian mengenai efektivitas MBG tetap membutuhkan data yang memadai, termasuk hasil pemantauan kesehatan dan perkembangan gizi penerima program.
Anggaran MBG Capai Rp 335 Triliun
Persoalan anggaran juga menjadi perhatian dalam evaluasi program MBG.
Akbar menyoroti perubahan alokasi dana MBG pada 2026. Dalam pemaparannya, ia menyebut anggaran program tersebut sempat mencapai Rp 335 triliun.
Jumlah itu terdiri atas Rp 268 triliun untuk anggaran Badan Gizi Nasional dan Rp 67 triliun sebagai cadangan anggaran.
Besarnya alokasi tersebut membuat transparansi penggunaan dana dan pengukuran hasil program menjadi semakin penting.
Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang disediakan dapat digunakan secara efektif serta memberikan manfaat sesuai dengan tujuan program.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan risiko yang muncul di lapangan.
Dengan evaluasi yang terbuka dan terukur, penggunaan anggaran dapat dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya besarnya dana yang telah dialokasikan.
Baca Juga: Tom Hart Gantikan Lambiase di Austin, Verstappen Mulai Adaptasi dengan Engineer Baru
Evaluasi Menjadi Kunci Pelaksanaan Program
Program MBG merupakan kebijakan yang membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, penyedia makanan, satuan pendidikan, hingga pelaksana di daerah.
Karena itu, penilaian terhadap keberhasilan program perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketepatan sasaran, kualitas makanan, keamanan pangan, penggunaan anggaran, dan dampaknya terhadap kesehatan penerima manfaat.
Kritik CORE Indonesia menjadi pengingat pentingnya data evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Program dengan anggaran besar membutuhkan pengawasan yang sepadan agar tujuan yang ditetapkan dapat diukur secara objektif.
Pada akhirnya, penilaian terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran atau jumlah makanan yang disalurkan.
Dampak nyata bagi penerima manfaat juga menjadi aspek penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuannya.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com