RADARBONANG.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih pendekatan yang cukup personal ketika menemui siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Gibran datang langsung ke rumah sakit, menemui siswa dan orang tua, menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah, serta memastikan biaya pengobatan ditanggung.
Pemerintah juga membuka opsi rujukan ke Medan maupun Jakarta apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sikap tersebut menarik perhatian karena muncul di tengah berbagai persoalan pelaksanaan MBG yang sebelumnya lebih banyak direspons pemerintah melalui aturan teknis, evaluasi keamanan pangan, dan pengetatan prosedur.
Pada titik ini, kunjungan Gibran bisa dibaca dalam dua lapisan.
Baca Juga: Undangan Digital Makin Populer, Ini Alasan Banyak Orang Mulai Meninggalkan Undangan Kertas
Pertama, sebagai bentuk tanggung jawab seorang wakil presiden terhadap penerima program pemerintah yang mengalami masalah kesehatan.
Kedua, sebagai bentuk komunikasi politik yang membuat sosok Gibran tampil secara personal di tengah persoalan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab institusional pemerintah.
Pertanyaan berikutnya menjadi lebih menarik: apakah pendekatan tersebut sekadar bentuk empati seorang pejabat, atau sekaligus memperkuat citra politik Gibran?
Gibran Memilih Hadir di Tengah Korban
Pada 11 September 2026, Gibran mengunjungi RS Efarina Etaham dan RS Amanda Berastagi untuk melihat kondisi siswa yang masih menjalani perawatan.
Di hadapan keluarga pasien, Gibran menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah.
Ia juga memastikan pengobatan akan ditanggung dan membuka kemungkinan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap.
Pendekatan tersebut menempatkan Gibran bukan sekadar sebagai bagian dari pemerintahan, tetapi sebagai figur yang hadir langsung ketika masyarakat mengalami persoalan.
Sekretariat Negara mencatat Gibran meminta maaf dan menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan penanganan kesehatan para siswa dilakukan secara maksimal.
Bagi keluarga korban, kehadiran pejabat tentu memiliki arti tersendiri.
Namun dalam perspektif komunikasi politik, kehadiran langsung juga menghasilkan sesuatu yang berbeda dibandingkan sekadar keluarnya aturan atau pernyataan resmi pemerintah.
Ketika Pemerintah Bicara Aturan, Gibran Bicara Empati
Respons pemerintah terhadap persoalan keamanan pangan MBG sebelumnya banyak diarahkan pada perbaikan sistem.
Badan Gizi Nasional, misalnya, memberlakukan aturan four hours.
Makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah matang dan diberi penanda waktu untuk memastikan keamanan pangan.
BGN juga mengingatkan agar makanan tidak dibawa pulang karena kondisi penyimpanan setelah makanan meninggalkan lingkungan sekolah tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.
Pada September 2026, BGN bahkan menegaskan makanan MBG yang tidak memiliki label waktu tidak boleh dibagikan kepada siswa.
Kebijakan tersebut dijelaskan sebagai bagian dari penguatan keamanan pangan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan karakter komunikasi.
BGN berbicara melalui SOP, batas waktu, label, dan prosedur.
Gibran, ketika berada di depan korban, berbicara melalui permintaan maaf, jaminan pengobatan, dan kehadiran langsung.
Keduanya sebenarnya tidak harus bertentangan.
BGN menangani sisi pencegahan dan tata kelola, sedangkan Gibran berada pada sisi penanganan korban.
Namun, dari sudut pandang komunikasi politik, perbedaan tersebut membuat figur Gibran menjadi jauh lebih terlihat.
Ini Bukan Sekadar Teori, Gibran Pernah Diteliti
Menariknya, pendekatan seperti ini bukan sekadar asumsi.
Penelitian yang diterbitkan dalam Scriptura: Jurnal Ilmiah Komunikasi pada 2025 secara khusus menganalisis strategi impression management Gibran melalui akun Instagram pribadinya selama 100 hari pertama pemerintahan.
Peneliti menganalisis 141 unggahan dan menggunakan lima strategi impression management dari Jones dan Pittman, yaitu ingratiation, intimidation, self-promotion, exemplification, dan supplication.
Hasilnya menunjukkan ingratiation menjadi strategi yang paling dominan, dengan 41,26 persen dari keseluruhan coding.
Strategi tersebut berkaitan dengan upaya membangun kesan positif, kedekatan emosional, keramahan, dan hubungan sosial dengan publik.
Penelitian tersebut juga menemukan kombinasi ingratiation dan self-promotion.
Artinya, komunikasi Gibran tidak hanya diarahkan untuk membuat dirinya terlihat dekat dengan masyarakat, tetapi sekaligus menunjukkan kompetensi dan hasil kerja.
Yang lebih relevan, penelitian itu memasukkan MBG sebagai salah satu program yang dikomunikasikan Gibran menggunakan pendekatan ingratiation.
Dengan kata lain, ada penelitian akademis sebelum kasus Karo yang sudah menemukan pola komunikasi Gibran dengan karakter tersebut.
Political Personalization: Ketika Figur Lebih Menonjol dari Institusi
Di sinilah konsep political personalization menjadi relevan.
Dalam komunikasi politik modern, politisi tidak hanya menyampaikan kebijakan melalui institusi atau partai.
Mereka juga membangun hubungan langsung dengan masyarakat dengan menonjolkan kepribadian, pengalaman, emosi, dan aktivitas personal.
Penelitian mengenai personalisasi politik di Instagram menunjukkan bahwa konten yang memperlihatkan politisi sedang bekerja sekaligus menunjukkan bagaimana mereka merasakan suatu persoalan dapat membuat politisi terlihat lebih kredibel dan relatable bagi publik.
Artinya, ada perbedaan antara:
“Pemerintah akan menanggung biaya pengobatan korban.”
dengan: “Saya datang menemui korban dan memastikan sendiri mereka mendapat penanganan.”
Pesannya bisa saja sama. Tetapi figur yang tampil berbeda.
Dalam model kedua, publik tidak hanya mengingat kebijakan pemerintah. Publik juga mengingat siapa yang datang, siapa yang meminta maaf, dan siapa yang terlihat berada di depan korban.
Apakah Ini Bisa Menjadi Political Capital?
Di sinilah pembacaan politik mulai menarik.
Jika seorang politisi berulang kali tampil dalam situasi yang memperlihatkan kedekatan dengan masyarakat, kepedulian terhadap korban, dan kemampuan menyelesaikan persoalan, tindakan tersebut secara teoritis dapat membantu membangun citra personal.
Namun, citra politik tidak otomatis berarti kampanye.
Penelitian tentang Gibran tadi hanya menunjukkan pola impression management dalam komunikasi publiknya.
Penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa setiap tindakan Gibran merupakan bagian dari strategi elektoral.
Begitu pula kunjungan ke Karo.
Tidak tersedia bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Gibran datang ke korban MBG dengan tujuan mempersiapkan pencalonan Pilpres 2029.
Yang bisa dikatakan adalah tindakan tersebut memiliki karakter komunikasi yang sesuai dengan konsep ingratiation dan political personalization: figur hadir langsung, membangun kedekatan emosional, serta menghubungkan tindakan pemerintah dengan sosok personal seorang pemimpin.
Mengapa 2029 Ikut Menjadi Pertanyaan?
Pertanyaan mengenai 2029 muncul karena Gibran sendiri merupakan salah satu figur politik yang secara terbuka telah menjadi bagian dari percakapan mengenai masa depan politik nasional.
Namun, sampai saat ini belum ada bukti bahwa kunjungan Karo merupakan bagian dari kampanye menuju Pilpres 2029.
Bahkan ketika sebelumnya ditanya mengenai dukungan politik untuk Pilpres 2029, Gibran menyatakan dirinya fokus bekerja sebagai wakil presiden.
Karena itu, menyebut kunjungan Karo sebagai “kampanye terselubung” akan terlalu jauh.
Tetapi menganggap dimensi citra sama sekali tidak relevan juga kurang tepat jika melihat penelitian mengenai komunikasi politik Gibran sebelumnya.
Di sinilah perbedaannya.
Niat politik belum terbukti. Efek pembentukan citra secara teori justru dapat dianalisis.
Empati, Tanggung Jawab, atau Keduanya?
Pada akhirnya, kunjungan Gibran ke korban MBG dapat memiliki dua fungsi sekaligus.
Sebagai pejabat negara, ia memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat yang terdampak program pemerintah mendapatkan penanganan.
Sebagai figur politik, kehadirannya juga secara alami menghasilkan citra personal. Apalagi ketika tindakan tersebut melibatkan permintaan maaf, interaksi dengan keluarga, dan perhatian langsung terhadap korban.
Political personalization tidak selalu berarti sesuatu yang negatif. Politisi memang perlu berkomunikasi dengan publik dan membangun kepercayaan.
Baca Juga: Presiden Bisa Berhenti Sebelum 2029? Begini Aturan Konstitusi dan Proses Pemakzulannya
Persoalannya adalah bagaimana publik membaca tindakan tersebut.
Apakah Gibran sedang menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil presiden?
Ataukah pola kehadiran yang semakin personal itu perlahan membentuk identitas politiknya sendiri?
Untuk menjawab apakah semua itu berkaitan dengan Pilpres 2029, bukti yang tersedia saat ini belum cukup.
Tetapi satu hal sudah dapat dianalisis secara akademis: cara seorang politisi hadir di tengah masyarakat bukan hanya menghasilkan respons terhadap sebuah masalah, tetapi juga dapat membentuk bagaimana publik mengingat sosok politisi tersebut.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : youtube.com/@NusantaraTVOfficial