RADARBONANG.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak hanya berfokus pada pembangunan dan operasional dapur, lembaga tersebut kini mendorong yayasan mitra agar ikut memastikan tata kelola program berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan MBG yang melibatkan banyak pihak.
Yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang membantu menyediakan fasilitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga: 4 Drama Korea Baru September 2026 yang Wajib Masuk Watchlist, Ada Hyun Bin dan Son Ye Jin
BGN sendiri telah menegaskan bahwa yayasan mitra memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup pengelolaannya.
Yayasan Mitra Punya Tanggung Jawab Lebih Besar
Program MBG memiliki cakupan yang sangat luas.
Karena itu, pengelolaannya tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan dapur atau kemampuan menyediakan makanan dalam jumlah besar.
Ada berbagai aspek yang harus diperhatikan, mulai dari keamanan pangan, pengelolaan keuangan, administrasi, distribusi makanan, hingga kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan BGN.
Yayasan mitra menjadi salah satu pihak yang berada langsung dalam rantai pelaksanaan tersebut.
Pengawasan terhadap tata kelola diperlukan agar setiap tahapan program dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sebelumnya, BGN juga telah menyampaikan bahwa mitra SPPG wajib mengikuti tata kelola keuangan yang telah ditentukan.
Pemerintah daerah turut didorong untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Bukan Sekadar Membangun Dapur MBG
Dalam pelaksanaan MBG, dapur SPPG memang menjadi salah satu fasilitas penting.
Dari tempat inilah makanan dipersiapkan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Namun, keberadaan dapur yang memadai tidak otomatis menjamin program berjalan dengan baik.
Kualitas bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan lingkungan, distribusi, pencatatan hingga pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting dari keseluruhan sistem.
Karena itu, BGN mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap tata kelola.
Pengelola dapur dituntut tidak hanya mampu menjalankan kegiatan teknis sehari-hari, tetapi juga memahami kewajiban administratif dan standar operasional yang berlaku.
Hal tersebut penting mengingat MBG merupakan program pemerintah dengan penerima manfaat dalam jumlah besar.
Kesalahan dalam satu bagian saja dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.
Keamanan Pangan Jadi Perhatian Utama
Penguatan tata kelola juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan keamanan pangan.
Pada awal September 2026, BGN bahkan mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan dapur yang melayani program memenuhi standar keamanan pangan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas saja belum cukup.
Setiap dapur yang beroperasi harus memenuhi standar dan mampu memberikan jaminan bahwa makanan yang disalurkan aman untuk dikonsumsi.
Dalam konteks inilah peran yayasan mitra menjadi semakin penting.
Mereka diharapkan dapat memastikan seluruh ketentuan dipenuhi sejak tahap persiapan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Pengawasan Harus Berjalan Bersama
Besarnya skala program MBG membuat pengawasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
BGN sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan Polri untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mengambil peran dalam mengawasi SPPG di wilayah masing-masing.
Pola pengawasan berlapis tersebut dibutuhkan agar persoalan di lapangan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan perhatian terhadap kualitas layanan MBG.
BGN sebelumnya menyatakan bahwa unggahan masyarakat mengenai menu dan layanan MBG di media sosial justru dapat membantu proses pengawasan apabila disertai informasi yang jelas mengenai lokasi dan waktu pengambilan gambar.
Dengan demikian, pengawasan terhadap MBG tidak hanya menjadi urusan satu lembaga.
BGN, yayasan mitra, pemerintah daerah, pengelola SPPG, sekolah, hingga masyarakat memiliki ruang untuk ikut memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Tata Kelola Menentukan Keberlanjutan MBG
MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang terus diperluas.
BGN menargetkan penerima manfaat mencapai 72,46 juta orang pada 2027.
Skala tersebut membuat sistem pengelolaan yang rapi menjadi semakin penting.
Semakin banyak penerima manfaat dan dapur yang beroperasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang konsisten.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini 10 September 2026 Bergerak Berbeda, Antam Naik Rp15 Ribu, UBS Terjun
Karena itu, yayasan mitra tidak cukup hanya melihat MBG sebagai pembangunan dapur dan penyediaan makanan.
Tanggung jawab pengelolaan, kepatuhan terhadap aturan, keamanan pangan, serta transparansi keuangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Penguatan tata kelola diharapkan dapat membuat pelaksanaan MBG semakin tertib sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak dapur yang berhasil dibangun.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap dapur dikelola secara profesional, aman, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com