RADARBONANG.ID – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman yang terus menghantui berbagai wilayah.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah merencanakan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp1,003 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Jumlah tersebut memang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pagu BNPB pada 2026 yang berada di angka Rp491 miliar.
Artinya, anggaran yang direncanakan untuk tahun depan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun berjalan.
Namun, jika melihat besarnya potensi ancaman bencana di Indonesia, angka tersebut tetap menjadi perhatian.
Baca Juga: PBB Prediksi Suhu Bumi Bakal Lewati 1,5 Derajat Celsius, Strategi Iklim Dunia Mulai Berubah
Sebab, kebutuhan penanggulangan bencana tidak hanya mencakup penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi hingga pemulihan wilayah terdampak.
Indonesia Berada di Kawasan Rawan Bencana
Tingginya risiko bencana di Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis dan geologisnya.
Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik, sekaligus menjadi wilayah pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar.
Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah memiliki potensi mengalami gempa bumi, tsunami maupun aktivitas vulkanik.
Di sisi lain, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan juga menjadi ancaman yang berulang.
Risiko tersebut membuat kebutuhan terhadap sistem penanggulangan bencana yang kuat menjadi semakin penting.
Pemerintah tidak hanya dituntut mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan.
Anggaran BNPB Naik Lebih dari Dua Kali Lipat
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan rencana anggaran BNPB sebesar Rp1,003 triliun.
Jika dibandingkan dengan pagu BNPB pada APBN 2026 sebesar Rp491 miliar, terdapat kenaikan lebih dari dua kali lipat.
Meski demikian, angka tersebut bukan satu-satunya sumber pendanaan untuk menghadapi bencana.
Pemerintah juga memiliki skema pendanaan melalui anggaran non-kementerian/lembaga serta dana cadangan penanggulangan bencana yang disiapkan dalam APBN.
Dalam periode 2014-2024, rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana tercatat sekitar Rp4,29 triliun per tahun.
Artinya, pembiayaan penanggulangan bencana secara keseluruhan tidak hanya bergantung pada pagu BNPB.
Besarnya Dampak Bencana Jadi Perhatian
Kebutuhan anggaran penanggulangan bencana semakin terasa ketika melihat besarnya dampak yang ditimbulkan.
Bencana dapat menghancurkan rumah warga, merusak jalan dan jembatan, mengganggu fasilitas kesehatan serta pendidikan, hingga menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kerugian juga tidak selalu dapat dihitung hanya dari kerusakan fisik.
Hilangnya mata pencaharian, terganggunya distribusi barang, aktivitas perdagangan yang terhenti serta kebutuhan relokasi masyarakat turut menjadi beban setelah bencana.
Karena itu, anggaran penanggulangan bencana idealnya tidak hanya diarahkan untuk respons darurat.
Investasi pada mitigasi dan pencegahan juga menjadi bagian penting untuk menekan kerugian ketika bencana benar-benar terjadi.
Pemulihan Pascabencana Jadi Salah Satu Fokus
Pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah yang terdampak bencana.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah program pemulihan pascabencana di Sumatera yang mencakup tiga provinsi dan 53 kabupaten/kota.
Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur dasar dan mengembalikan aktivitas masyarakat.
Pemulihan mencakup pembangunan serta perbaikan hunian, infrastruktur sumber daya air dan pengendalian banjir, fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga lahan pertanian.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong penataan ruang berbasis risiko serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
Pendekatan tersebut penting agar pembangunan kembali setelah bencana tidak justru menempatkan masyarakat pada risiko yang sama di masa depan.
Tantangan Penanggulangan Bencana Semakin Kompleks
Besarnya risiko bencana membuat Indonesia membutuhkan strategi yang tidak berhenti pada penanganan ketika musibah sudah terjadi.
Peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, simulasi evakuasi hingga pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana merupakan bagian penting dalam mengurangi dampak.
Kenaikan anggaran BNPB pada 2027 dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas tersebut.
Namun, efektivitas anggaran juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana dana tersebut digunakan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana.
Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, lembaga teknis serta masyarakat juga menjadi faktor penting.
Penanggulangan bencana tidak mungkin hanya mengandalkan satu lembaga.
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Lava Fountain Muncul dan Warga Diminta Waspadai Bahaya
Bukan Sekadar Besarnya Anggaran
Rencana anggaran BNPB sebesar Rp1,003 triliun pada 2027 menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor kebencanaan.
Namun, angka tersebut perlu dilihat bersama dengan sumber pendanaan lainnya yang juga tersedia dalam APBN.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi bencana.
Dengan posisi geografis yang membuat Indonesia berhadapan dengan berbagai ancaman alam, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Masyarakat pun memiliki peran dalam upaya tersebut.
Memahami potensi bencana di wilayah tempat tinggal, mengetahui jalur evakuasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi risiko ketika bencana terjadi.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : cnbcindonesia.com