RADARBONANG.ID — Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil kembali menyasar kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Pada Kamis, 27 Agustus 2026, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi demokrasi, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.
Aksi tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dan menjadi wadah konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil.
Massa tidak hanya ingin menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong adanya pertanggungjawaban dan transparansi dari para pemegang kebijakan.
Aksi GERAM disebut mulai berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.
Kawasan sekitar kompleks parlemen pun menjadi titik berkumpul berbagai elemen yang ingin menyuarakan aspirasi secara langsung.
Baca Juga: Jonatan Christie Resmi Jadi Nomor 1 Dunia, Penantian Indonesia Selama 26 Tahun Akhirnya Berakhir
GERAM Ingin Pimpinan DPR Turun Menemui Massa
Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, salah satu tuntutan yang cukup menonjol dalam aksi tersebut adalah permintaan agar pimpinan DPR RI tidak hanya menerima aspirasi melalui perwakilan atau mekanisme formal.
GERAM meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI turun langsung menemui massa dan membuka ruang dialog.
Bagi massa aksi, pertemuan langsung dinilai penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumentasi atau pernyataan politik semata.
GERAM juga menyatakan akan menggalang kekuatan lebih besar apabila ruang dialog dengan pimpinan parlemen tidak kunjung terbuka.
Diikuti Berbagai Organisasi Mahasiswa dan Kelompok Masyarakat
Aksi #MerebutKembaliIndonesia melibatkan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.
Beberapa kelompok yang disebut hadir antara lain mahasiswa dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Tahanan Politik, serta kelompok pemuda dan komunitas akar rumput.
Kehadiran berbagai kelompok tersebut menunjukkan bahwa isu yang dibawa GERAM tidak hanya berkaitan dengan satu sektor.
Tuntutan yang disuarakan mencakup persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hak masyarakat sipil, hingga kebijakan pertahanan dan keamanan.
10 Tuntutan yang Dibawa GERAM
GERAM merangkum sikap mereka dalam 10 tuntutan utama yang menjadi dasar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
1. Meminta Pertanggungjawaban Kepemimpinan
GERAM menuntut adanya pertanggungjawaban politik dan hukum atas kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Massa menyoroti sejumlah persoalan yang mereka kaitkan dengan penguatan militerisme, pelemahan demokrasi, serta ketimpangan ekonomi.
2. Evaluasi Program KDMP dan MBG
Massa juga meminta pemerintah menghentikan sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
GERAM menilai kedua program tersebut perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Mendorong Sistem Pajak yang Lebih Adil
Persoalan perpajakan turut menjadi perhatian.
GERAM menolak sistem perpajakan yang dinilai memberikan beban besar kepada masyarakat kelas bawah.
Mereka mendorong penerapan sistem pajak progresif yang lebih menitikberatkan kontribusi dari kelompok pemilik modal besar.
4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Tuntutan berikutnya menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.
GERAM menolak komersialisasi perguruan tinggi serta pemangkasan anggaran publik.
Mereka mendorong agar masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis sekaligus berkualitas.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh
Kondisi pekerja juga menjadi bagian dari tuntutan.
Massa meminta pemerintah mengambil langkah untuk menekan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan pekerja memperoleh upah yang layak.
Menurut tuntutan tersebut, peningkatan kesejahteraan buruh perlu berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga daya beli masyarakat.
6. Meminta Status Bencana Nasional
GERAM turut meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah terdampak di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka menilai langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan, distribusi bantuan, serta pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.
7. Memperkuat Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Pekerja rumah tangga juga masuk dalam daftar tuntutan.
GERAM meminta adanya payung hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap hak dasar PRT, termasuk persoalan upah yang adil serta jam kerja yang manusiawi.
8. Menjaga Supremasi Sipil
GERAM juga menolak penambahan batalyon serta perluasan peran militer di ruang sipil.
Mereka menilai supremasi sipil harus tetap menjadi prinsip penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia dan menolak semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil.
9. Menghentikan Kriminalisasi Aktivis
Tuntutan lainnya adalah penghentian kriminalisasi terhadap aktivis.
GERAM meminta pembebasan tahanan politik serta penghentian tindakan yang mereka nilai sebagai pembungkaman terhadap aktivis HAM, agraria, dan buruh.
10. Menyita Aset Hasil Korupsi
Terakhir, GERAM mendorong pemberantasan korupsi yang lebih tegas.
Mereka meminta koruptor dihukum serta aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dirampas untuk kemudian dialokasikan kembali bagi kepentingan publik.
Menurut tuntutan GERAM, hasil sitaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, maupun penanganan bencana.
Aksi Jadi Ujian bagi Respons Pemerintah dan DPR
Aksi #MerebutKembaliIndonesia memperlihatkan bagaimana kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil terus menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga negara.
Baca Juga: Motor Cruiser Baru Honda Rebel 300 Resmi Meluncur, Harga Rp40 Jutaan Bawa Gaya Bobber Modern
Bagi GERAM, demonstrasi bukan sekadar kegiatan turun ke jalan, melainkan bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan parlemen.
Dengan membawa tuntutan yang mencakup berbagai persoalan, mulai dari pajak hingga supremasi sipil, aksi ini juga menunjukkan luasnya isu yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada jumlah massa yang hadir di kawasan Senayan, tetapi juga bagaimana pemerintah dan DPR merespons tuntutan tersebut.
Sebab, bagi massa aksi, aspirasi publik tidak seharusnya berhenti setelah demonstrasi selesai.
Mereka menginginkan adanya dialog, tindak lanjut, serta kebijakan yang dapat menunjukkan bahwa suara masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : kompas.com