RADARBONANG.ID — Rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026, mendapat dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat.
Selain massa dari Pati, elemen masyarakat dari Depok dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) juga dijadwalkan turun menyampaikan aspirasi.
Aksi tersebut diperkirakan akan mempertemukan sejumlah kelompok dengan latar belakang dan tuntutan yang berbeda.
AMPB menjadi salah satu kelompok yang telah memastikan kehadirannya di Jakarta, sementara Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) dan GERAM juga menyiapkan massa untuk bergabung dalam agenda demonstrasi di kawasan parlemen.
Baca Juga: Rekening Botok Pati Akhirnya Diaktifkan Kembali, Komisi III DPR Gelar Konpers Bersama Polisi
Kehadiran berbagai kelompok ini membuat aksi 27 Agustus menjadi perhatian.
Terlebih, masing-masing kelompok membawa tuntutan yang berkaitan dengan persoalan hukum, ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga kondisi sosial masyarakat.
AMPB Bersiap Bawa Aspirasi dari Pati ke Jakarta
AMPB menjadi salah satu kelompok yang sejak awal menyatakan akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Massa dari Pati membawa sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Selain itu, mereka juga mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB Vander Waruwu sebelumnya memastikan massa Pati tetap akan menyampaikan aspirasi secara damai.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rombongan AMPB menghadapi insiden dalam perjalanan menuju Jakarta.
Bus yang membawa rombongan AMPB dilaporkan dilempari batu oleh orang tak dikenal di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang.
Insiden tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami luka ringan akibat serpihan kaca, termasuk koordinator aksi Supriyono alias Botok.
Meski mengalami kejadian tersebut, AMPB tetap melanjutkan perjalanan dan mempersiapkan aksi di depan Gedung DPR.
Warga Depok Ikut Bergerak ke Gedung DPR
Dukungan juga datang dari kelompok masyarakat Depok.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) dijadwalkan ikut bergabung dalam aksi di Senayan setelah melakukan konsolidasi di wilayah Depok.
Kelompok tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman berat bagi pelaku korupsi, serta menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok.
Sebelum bergerak menuju Jakarta, massa AMDB dijadwalkan melakukan aksi terlebih dahulu di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Setelah agenda di Depok, massa kemudian direncanakan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta untuk bergabung dengan kelompok lain di sekitar Gedung DPR RI.
Keterlibatan massa Depok membuat aksi yang sebelumnya identik dengan aspirasi warga Pati tersebut menjadi lebih luas.
GERAM Siapkan 10 Tuntutan
Selain AMPB dan kelompok masyarakat Depok, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM juga dijadwalkan ikut turun dalam aksi.
Kelompok tersebut disebut terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Massa GERAM diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang dan dijadwalkan memulai aksi pada pukul 14.00 WIB.
Berbeda dengan AMPB yang memiliki fokus utama pada persoalan Pati dan RUU Perampasan Aset, GERAM membawa agenda yang lebih luas.
Sepuluh tuntutan yang disiapkan mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi.
Beberapa isu yang menjadi perhatian GERAM antara lain evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan upah buruh, serta pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
Mereka juga menyoroti perlindungan pekerja rumah tangga dan meminta adanya demiliterisasi.
GERAM Minta Pimpinan DPR Temui Massa
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah permintaan GERAM agar pimpinan DPR RI bersedia menemui massa secara langsung.
Mereka menginginkan adanya ruang dialog untuk menyampaikan berbagai tuntutan yang dibawa dalam aksi.
Selain isu ekonomi dan kesejahteraan, GERAM juga menyuarakan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta mendorong perampasan aset hasil korupsi untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi 27 Agustus tidak hanya berkaitan dengan satu persoalan.
Berbagai kelompok akan hadir dengan agenda masing-masing, sehingga Gedung DPR RI diperkirakan menjadi titik berkumpulnya sejumlah aspirasi masyarakat dari berbagai daerah.
Aksi 27 Agustus Tidak Membawa Satu Tuntutan
Dengan bergabungnya AMPB, kelompok masyarakat Depok, GERAM, dan sejumlah elemen lainnya, aksi di depan Gedung DPR pada 27 Agustus memiliki karakter yang cukup beragam.
Setiap kelompok membawa isu masing-masing.
AMPB fokus pada persoalan yang berkaitan dengan masyarakat Pati sekaligus mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kelompok Depok membawa tuntutan mengenai korupsi dan kebutuhan pokok, sedangkan GERAM mengangkat isu yang lebih luas mengenai kebijakan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum.
Karena itu, tuntutan salah satu kelompok tidak otomatis mewakili seluruh massa yang hadir dalam aksi.
Perbedaan agenda tersebut justru menunjukkan luasnya isu yang akan dibawa ke ruang publik melalui demonstrasi.
Massa Diminta Tetap Menjaga Aksi Damai
Di tengah persiapan aksi, AMPB sebelumnya menegaskan bahwa mereka akan menyampaikan aspirasi secara damai.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat rombongan AMPB sempat mengalami insiden dalam perjalanan menuju Jakarta.
Aksi unjuk rasa sendiri merupakan bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.
Baca Juga: Healing ke Pantai Memang Bikin Tenang, Tapi Jangan Lupa Sampah Bisa Jadi Masalah Besar
Karena itu, pengamanan dan koordinasi antara massa aksi dengan aparat akan menjadi bagian penting agar kegiatan dapat berlangsung tertib.
Rencana aksi 27 Agustus juga mendapat perhatian karena dilakukan di tengah meningkatnya konsolidasi sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa.
Dengan semakin banyaknya elemen yang menyatakan ikut turun ke jalan, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana aksi tersebut berlangsung dan bagaimana respons DPR terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan.
Pada akhirnya, aksi di Gedung DPR bukan sekadar soal jumlah massa yang hadir.
Yang menjadi perhatian adalah apakah berbagai aspirasi tersebut dapat memperoleh ruang dialog dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : Tribunnews.com