RADARBONAG.ID — Demonstrasi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah aliansi mahasiswa di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), sempat memanas.
Ketegangan terjadi ketika massa mahasiswa berusaha bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi tertahan oleh barikade aparat kepolisian.
Situasi tersebut kemudian diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.
Kericuhan berlangsung di sekitar Gedung UOB. Di tengah situasi tersebut, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dilaporkan pingsan.
Mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna hijau itu kemudian mendapatkan pertolongan medis di jalur Transjakarta.
Setelah memperoleh penanganan awal, peserta aksi tersebut dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Sementara itu, ribuan mahasiswa masih bertahan di lokasi.
Mereka terus menyampaikan aspirasi melalui mobil komando dengan orasi yang dilakukan secara bergantian.
Massa Mahasiswa Tertahan di Depan Barikade Polisi
Meskipun sempat terjadi ketegangan, aksi mahasiswa tetap berlangsung.
Sejumlah peserta beberapa kali terlihat mencoba mendekati barikade yang dipasang aparat untuk membatasi pergerakan massa menuju Bundaran HI.
Dari atas mobil komando, perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kondisi sosial serta politik di Indonesia.
Aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kelompok dan organisasi kemahasiswaan.
Pemilihan kawasan Thamrin, khususnya Bundaran HI, juga bukan tanpa alasan. BEM UI menilai lokasi tersebut dapat menjadi ruang yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi kepada publik.
BEM UI Ungkap Alasan Tak Memilih Gedung DPR
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan atau Athof menjelaskan alasan mahasiswa memilih kawasan Bundaran HI dibandingkan Gedung DPR RI sebagai lokasi aksi.
Menurutnya, mahasiswa mempertanyakan efektivitas Gedung DPR sebagai tempat menyampaikan aspirasi di tengah kondisi politik saat ini.
“Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi,” ujar Athof kepada JawaPos.com, Selasa (18/8/2026).
Athof menyebut aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran mahasiswa terhadap sejumlah persoalan sosial dan politik di Indonesia.
Ia menilai masih terdapat persoalan mengenai kedaulatan rakyat serta bagaimana pemerintah merespons berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat.
Dengan membawa massa ke kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat Jakarta, mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat mendapatkan perhatian publik secara lebih luas.
Delapan Tuntutan Dibawa dalam Aksi
Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra mengatakan terdapat delapan tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi tersebut.
Menurut Fathimah, seluruh tuntutan memiliki tingkat urgensi yang sama.
Persoalan yang disoroti berkaitan dengan kondisi masyarakat dan hubungan antara kekuasaan negara dengan rakyat.
Ia menilai terdapat ketimpangan antara semakin kuatnya posisi negara dengan masyarakat yang justru dianggap semakin lemah.
Dalam kondisi tersebut, mahasiswa menilai mekanisme checks and balances perlu diperkuat.
Mekanisme tersebut dianggap penting untuk memastikan kekuasaan pemerintah tetap memiliki batas serta dapat diawasi oleh lembaga dan kekuatan masyarakat lainnya.
“Intinya, negara semakin kuat, sementara rakyat justru semakin lemah,” ujar Fathimah.
Menurutnya, mekanisme checks and balances yang seharusnya menjadi salah satu instrumen pembatas kekuasaan juga dinilai belum berjalan secara optimal.
Mahasiswa Pertanyakan Alasan Polisi Melakukan Penyekatan
Penyekatan massa menuju Bundaran HI juga mendapat tanggapan dari pihak mahasiswa.
Fathimah mempertanyakan alasan aparat membatasi pergerakan peserta aksi.
Ia menyoroti pernyataan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung yang menyebut penyekatan dilakukan setelah adanya keluhan dari masyarakat, terutama pekerja di kawasan perkantoran sekitar lokasi demonstrasi.
Menurut Fathimah, informasi tersebut perlu dikonfirmasi secara langsung kepada para pekerja yang berada di kawasan tersebut.
Ia meminta masyarakat, khususnya pekerja di sekitar lokasi aksi, memberikan keterangan mengenai apakah benar terdapat keluhan terkait demonstrasi.
Fathimah juga meminta pihak kepolisian bertanggung jawab apabila alasan penyekatan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan.
Polisi Jelaskan Alasan Massa Tak Boleh ke Bundaran HI
Dari sisi kepolisian, pembatasan terhadap pergerakan massa disebut berkaitan dengan kondisi lalu lintas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa Bundaran HI merupakan salah satu titik penting dalam jaringan lalu lintas Jakarta.
Menurutnya, apabila aksi dalam jumlah besar berlangsung di kawasan tersebut, dampaknya dapat meluas ke sejumlah ruas jalan lain.
“Apabila aksi dilaksanakan di Bundaran HI, hal itu berpotensi menyebabkan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas di berbagai simpul jalan,” jelas Budi.
Kepolisian mengatakan pengamanan juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi.
Masyarakat tetap membutuhkan akses jalan untuk bekerja, bepergian, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Apabila arus lalu lintas sudah lumpuh, artinya kita juga hadir dalam tidak berempati terkait tentang aktivitas masyarakat lainnya,” tambahnya.
Dengan pertimbangan tersebut, aparat kemudian melakukan pengamanan dan penyekatan agar massa tidak bergerak ke titik yang dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas secara luas.
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan ke sejumlah titik strategis di Jakarta Pusat.
Total terdapat 9.242 personel gabungan yang diterjunkan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.962 personel berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat.
Pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Kepolisian menyatakan pendekatan persuasif menjadi salah satu prioritas dalam pengamanan aksi.
Personel yang diturunkan juga disebut tidak dibekali senjata api.
Demo Berlangsung di Tengah Perdebatan Ruang Aspirasi
Demonstrasi tersebut akhirnya memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.
Di satu sisi, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kondisi sosial politik.
Di sisi lain, kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan serta memastikan aktivitas masyarakat umum, termasuk mobilitas pekerja dan pengguna jalan, tidak terganggu secara berlebihan.
Baca Juga: Google Hentikan Produksi Pixel di Tiongkok Mulai 2027, Vietnam dan India Disiapkan Jadi Basis Baru
Ketegangan di Jalan M.H. Thamrin menunjukkan bagaimana penggunaan ruang publik dalam aksi demonstrasi dapat menjadi persoalan tersendiri ketika jumlah massa besar bertemu dengan kawasan yang memiliki aktivitas lalu lintas tinggi.
Sementara mahasiswa tetap mendorong agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara terbuka, aparat berupaya menjaga agar aksi tidak berkembang menjadi gangguan lalu lintas yang lebih luas.
Untuk saat ini, aksi mahasiswa di kawasan Thamrin menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut delapan tuntutan yang dibawa peserta, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai ruang penyampaian aspirasi, hak masyarakat untuk berdemonstrasi, serta kepentingan pengguna jalan lainnya.
Dengan massa yang tetap bertahan dan aparat yang menjaga barikade, situasi di sekitar lokasi demonstrasi pun terus menjadi sorotan.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com