RADARBONAG.ID — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pasangan pemimpin tersebut mampu bekerja secara selaras dan saling melengkapi dalam menjalankan agenda pemerintahan sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sultan menilai kekompakan Prabowo-Gibran menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
“DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa,” ujar Sultan.
Sultan Soroti Upaya Pemerintah Kembalikan Kendali atas Kekayaan Alam
Dalam pidatonya, Sultan turut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah langkah pemerintah dalam meningkatkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam.
Menurut Sultan, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kekayaan alam nasional tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Sultan.
Menurutnya, penguatan kendali terhadap sumber daya alam merupakan bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri.
Ibarat Mencabut Duri, Pembenahan Ekonomi Memang Tidak Nyaman
Sultan kemudian menggunakan perumpamaan menarik untuk menggambarkan proses transformasi ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah.
Ia mengibaratkan pembenahan persoalan ekonomi sebagai proses mencabut duri.
Menurutnya, tindakan tersebut memang menimbulkan rasa sakit dalam jangka pendek, tetapi diperlukan agar masalah tidak terus berlarut.
“Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” tegasnya.
Perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah perlu berani melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan struktural yang telah lama menjadi beban perekonomian nasional.
Sultan menilai perubahan fondasi ekonomi tidak selalu dapat dilakukan melalui kebijakan yang bersifat nyaman atau populer. Dalam kondisi tertentu, langkah tegas diperlukan agar persoalan lama tidak kembali muncul.
Ketergantungan Impor hingga Inefisiensi Jadi Sorotan
Sejumlah persoalan yang disebut Sultan antara lain tingginya ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah dari proses hilirisasi, hingga praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan inefisiensi yang menurutnya masih menjadi tantangan dalam membangun perekonomian yang lebih kompetitif.
Berbagai masalah tersebut dinilai tidak bisa diselesaikan secara instan.
Diperlukan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi untuk memperbaiki struktur ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya sendiri.
Bagi Sultan, keberanian melakukan pembenahan menjadi faktor penting untuk menciptakan perekonomian nasional yang tidak terlalu bergantung pada pihak luar.
Program Pemerintah Dinilai Saling Terhubung
Sultan juga melihat sejumlah program prioritas pemerintah sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang saling berkaitan.
Ia menyebut beberapa program yang menurutnya memiliki keterkaitan dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Di antaranya adalah pengelolaan investasi melalui Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, penguatan kemandirian pangan dan energi, hingga program Sekolah Rakyat.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Pada sektor ekonomi masyarakat, terdapat pula penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta program Kampung Nelayan Merah Putih.
Sultan menilai seluruh program tersebut tidak seharusnya dilihat secara terpisah.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari satu sistem yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Kemandirian Ekonomi Jadi Kunci Menghadapi Geopolitik Global
Ketidakpastian geopolitik global menjadi salah satu alasan pentingnya Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.
Perubahan kondisi perdagangan internasional, persaingan antarnegara, serta dinamika rantai pasok global dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.
Dalam kondisi seperti itu, Indonesia dinilai perlu memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan pangan dan energi, serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Karena itu, Sultan melihat berbagai langkah pemerintah sebagai bagian dari proses panjang menuju kedaulatan ekonomi.
DPD Dorong Fondasi Ekonomi yang Lebih Mandiri
Apresiasi Sultan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus menjadi pesan bahwa pembenahan ekonomi perlu dilakukan secara konsisten.
Baca Juga: Sudah Lulus S1 tapi Sulit Dapat Kerja? Dunia Kerja Kini Tak Cuma Melihat IPK dan Gelar Sarjana
Ia menilai kekompakan antara Presiden dan Wakil Presiden menjadi modal penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan secara berkesinambungan.
Pada akhirnya, tujuan dari seluruh kebijakan tersebut bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Seluruh langkah tersebut merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait demi mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional,” pungkas Sultan.
Dengan demikian, DPD RI menilai transformasi ekonomi Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperbaiki persoalan struktural sekaligus menjaga kesinambungan program pemerintah.
Kemandirian sumber daya, ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi rakyat, serta peningkatan nilai tambah industri menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com