RADARBONAG.ID – Menjelang agenda Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR dan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan sejumlah catatan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu perhatian utama organisasi tersebut adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PA GMNI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program strategis tersebut agar pelaksanaannya benar-benar berjalan sesuai tujuan dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.
Selain MBG, PA GMNI juga menyoroti isu etika penyelenggara negara, termasuk munculnya tudingan nepotisme, konflik kepentingan, politik kekerabatan, hingga persoalan meritokrasi dalam penempatan pejabat publik.
Sikap tersebut disampaikan melalui aspirasi kebangsaan bertajuk “Ambeg Paramarta” yang dipaparkan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana di Kompleks DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Evaluasi MBG Dinilai sebagai Bentuk Koreksi Demokratis
PA GMNI menegaskan bahwa permintaan evaluasi terhadap MBG bukan berarti organisasi tersebut menolak program pemerintah.
Menurut Abdy, evaluasi justru diperlukan untuk memastikan kebijakan berskala nasional dapat dilaksanakan secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Langkah evaluasi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan sarana koreksi demokratis supaya setiap kebijakan bisa berjalan presisi dan tepat sasaran,” kata Abdy.
Menurutnya, program perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah pada dasarnya mendapat dukungan.
Namun, program dengan cakupan besar dan menggunakan sumber daya negara dalam jumlah signifikan membutuhkan perencanaan yang matang.
MBG dan Koperasi Merah Putih Diminta Lebih Transparan
Selain MBG, PA GMNI turut menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kedua program tersebut dinilai membutuhkan kajian yang komprehensif sebelum dan selama pelaksanaannya.
Studi kelayakan, pengawasan, serta transparansi informasi disebut menjadi bagian penting agar kebijakan nasional tidak hanya memiliki skala besar, tetapi juga memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
PA GMNI menilai evaluasi diperlukan untuk melihat apakah program telah berjalan sesuai sasaran, bagaimana efektivitasnya di lapangan, serta apakah terdapat aspek yang perlu diperbaiki.
Keterbukaan informasi juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan pelaksanaan program secara lebih jelas.
PA GMNI Soroti Etika Penyelenggara Negara
Catatan PA GMNI tidak hanya berkaitan dengan program pemerintah.
Organisasi tersebut juga mengangkat persoalan etika dalam penyelenggaraan negara.
Abdy menyoroti sejumlah fenomena yang dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik, mulai dari politik kekerabatan, konflik kepentingan, gaya hidup mewah pejabat, hingga dugaan dikesampingkannya prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis.
Menurut PA GMNI, jabatan di pemerintahan maupun perusahaan milik negara semestinya diberikan berdasarkan kemampuan dan kualitas individu.
Kapabilitas, rekam jejak, serta integritas disebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan seseorang untuk menduduki posisi strategis.
“Penempatan posisi strategis negara semestinya bertumpu pada kapabilitas, rekam jejak, dan integritas seseorang, bukan berdasar relasi politik atau kompromi pragmatis,” tegas Abdy.
Lima Maklumat Politik “Ambeg Paramarta”
Dalam pernyataannya, PA GMNI juga menyampaikan lima poin maklumat politik yang diberi nama “Ambeg Paramarta”.
Istilah tersebut merujuk pada gagasan mengenai sikap pemimpin yang mampu menempatkan kepentingan dan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama ketika menentukan kebijakan.
Lima poin yang disampaikan PA GMNI meliputi:
1. Pemerataan pembangunan berbasis Pancasila
PA GMNI mendorong pemerataan layanan dasar dan pembangunan agar kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi.
Pembangunan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
2. Kedaulatan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945
Aspek ekonomi juga menjadi perhatian. PA GMNI mendorong penguatan kapasitas fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri secara berkelanjutan.
3. Penegakan meritokrasi dan etika
Organisasi tersebut menegaskan penolakannya terhadap politik dinasti, nepotisme, serta benturan kepentingan dalam birokrasi. Pengisian jabatan strategis dinilai harus didasarkan pada kompetensi dan integritas.
4. Penguatan supremasi hukum
Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih menjadi poin berikutnya. PA GMNI juga mengingatkan pentingnya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga.
5. Menjaga politik luar negeri bebas aktif
PA GMNI turut menekankan pentingnya mempertahankan independensi Indonesia dalam hubungan internasional.
Sikap bebas aktif dinilai perlu tetap menjadi dasar diplomasi Indonesia, termasuk konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Dorong Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Publik
PA GMNI menilai berbagai catatan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah menjelang momentum penting kenegaraan.
Menurut Abdy, pemerintahan yang kuat tidak hanya membutuhkan program besar, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang transparan, etis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perpaduan antara Pancasila, prinsip Trisakti, nilai-nilai Marhaenisme, serta gagasan Ambeg Paramarta dapat menjadi landasan untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat.
Dengan evaluasi kebijakan dan penguatan etika penyelenggara negara, pemerintah diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan lebih merata sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Editor : Muhammad Azlan SyahSumber : jawapos.com