RADARBONANG.ID – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu program prioritas nasional.
Meski demikian, pelaksanaannya kini terus dievaluasi dan dibenahi agar tata kelolanya lebih efektif, akuntabel, serta tepat sasaran.
Di tengah proses pembenahan tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengakui bahwa sejumlah langkah evaluasi memang memunculkan ketidakpuasan dari berbagai pihak yang terdampak.
Namun, pemerintah menegaskan perbaikan harus tetap dilakukan demi menjaga kualitas pelaksanaan program dalam jangka panjang.
Evaluasi Program Diakui Memunculkan Penolakan
Perwakilan Bakom, Hariko Wibawa Satria, mengatakan bahwa setiap proses perbaikan kebijakan hampir selalu membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi sebagian pihak.
Menurutnya, berbagai langkah yang diambil pemerintah, mulai dari moratorium hingga penyesuaian pelaksanaan program, memang berpotensi menimbulkan keberatan dari pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Ia menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi yang wajar ketika sebuah program berskala nasional menjalani evaluasi menyeluruh.
Moratorium dan Penataan Dapur MBG Jadi Bagian Pembenahan
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara pembentukan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut bertujuan memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem yang telah berjalan sebelum memperluas cakupan program.
Hariko mengakui keputusan tersebut tidak akan disambut positif oleh semua pihak, terutama mereka yang memiliki kepentingan terhadap pembukaan dapur baru.
Meski demikian, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan agar ekspansi program tidak mengorbankan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Skema Anggaran Kini Disesuaikan dengan Jumlah Penerima Manfaat
Selain moratorium, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengalokasian anggaran.
Hariko menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat besaran anggaran yang relatif seragam untuk setiap dapur MBG.
Namun setelah dilakukan evaluasi, besaran dana tidak lagi diberikan dengan nominal yang sama kepada seluruh dapur.
Ke depan, alokasi anggaran akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur.
Dengan pendekatan tersebut, penggunaan anggaran diharapkan menjadi lebih efisien dan mencerminkan kebutuhan riil di setiap wilayah.
Menurutnya, perubahan sistem pembiayaan ini juga menjadi salah satu alasan munculnya keberatan dari sebagian pihak.
Pemerintah Siap Menghadapi Konsekuensi Perbaikan
Hariko menegaskan bahwa pemerintah memahami setiap kebijakan evaluasi akan memunculkan pro dan kontra.
Namun, menurutnya, konsekuensi tersebut harus diterima apabila tujuannya adalah meningkatkan kualitas program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai pembenahan tata kelola merupakan bagian penting agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Karena itu, proses evaluasi tidak akan dihentikan hanya karena adanya penolakan dari sejumlah pihak.
MBG Tetap Menjadi Program Prioritas Nasional
Pemerintah kembali menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan berarti Program Makan Bergizi Gratis akan dihentikan.
Sebaliknya, pembenahan justru dilakukan agar implementasi program semakin teratur, transparan, dan mampu mencapai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah penyesuaian juga diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sehingga penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif.
Pembenahan Dinilai Penting untuk Keberlanjutan Program
Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan.
Evaluasi terhadap anggaran, tata kelola dapur, hingga mekanisme distribusi dinilai menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Pemerintah pun menegaskan bahwa pembenahan akan terus dilakukan secara bertahap sembari mendengarkan berbagai masukan dari pihak terkait.
Meski prosesnya tidak selalu berjalan mulus dan menimbulkan keberatan dari sebagian kalangan, pemerintah menilai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk membangun sistem yang lebih baik.
Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan luas, tetapi juga memiliki tata kelola yang kuat, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Editor : Muhammad Azlan Syah