RADARBONANG.ID – Dugaan keberadaan sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadi perhatian serius.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Permintaan tersebut muncul setelah tim internal bersama koordinator wilayah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah kejanggalan pada data SPPG yang tercatat aktif dalam sistem digital.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, banyak titik yang telah memiliki identitas dalam sistem, namun tidak ditemukan bangunan maupun fasilitas yang dapat difungsikan sebagai dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis.
DPR Nilai Dugaan Pelanggaran Sangat Serius
Charles Honoris menilai dugaan pencatatan SPPG fiktif bukan persoalan administratif semata, melainkan indikasi pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara serius.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi mengusut hingga menemukan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun penginputan data yang diduga bermasalah tersebut.
Menurut Charles, skala dugaan penyimpangan yang mencapai sekitar 100 titik menunjukkan kemungkinan adanya keterlibatan lebih dari segelintir orang.
Ia meyakini operasi dengan jumlah data sebesar itu sulit dilakukan apabila hanya melibatkan beberapa individu saja.
Oleh karena itu, proses penyelidikan diharapkan mampu mengungkap aktor-aktor lain yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.
Verifikasi Lapangan Temukan Banyak Kejanggalan
Temuan dugaan SPPG fiktif bermula dari proses verifikasi yang dilakukan tim internal bersama koordinator wilayah.
Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah lokasi yang terdaftar sebagai dapur MBG ternyata tidak memiliki bangunan fisik ataupun fasilitas operasional sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa data dalam sistem digital belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Bahkan, berdasarkan hasil penelusuran sementara, beberapa titik koordinat yang tercatat justru mengarah ke lokasi yang dinilai tidak layak dijadikan dapur umum.
Ada Titik Terdata di Hutan, Sawah hingga Area Pemakaman
Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah bersama tim penyelidikan Badan Gizi Nasional (BGN) masih terus mendalami berbagai lokasi yang masuk dalam daftar SPPG.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sejumlah koordinat yang mengarah ke kawasan hutan, lahan persawahan, hingga area pemakaman.
Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa sebagian data yang tercantum dalam sistem perlu diverifikasi ulang secara menyeluruh sebelum dapat dinyatakan valid.
Karena itu, pemerintah bersama tim terkait kini melakukan pengecekan satu per satu terhadap seluruh titik yang terdaftar agar diketahui apakah benar-benar memenuhi syarat sebagai lokasi operasional Program Makan Bergizi Gratis.
Pemkab Cilacap Mulai Bersihkan Data
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap, Amalia Fatma Surya, menyatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah awal dengan melakukan pembersihan data terhadap titik-titik yang diduga bermasalah.
Sekitar 100 lokasi yang menjadi perhatian akan diverifikasi lebih lanjut sebelum diputuskan statusnya.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, pemerintah daerah juga sempat menghentikan sementara pendaftaran titik baru Program Makan Bergizi Gratis sambil menunggu hasil pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan data yang digunakan dalam pelaksanaan program benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kejaksaan Agung Ikut Dalami Dugaan Pelanggaran
Selain proses verifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional, Kejaksaan Agung juga menyatakan akan mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.
Lembaga tersebut berencana memanggil sejumlah pihak, termasuk mereka yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, guna dimintai keterangan terkait temuan terbaru di Kabupaten Cilacap.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan SPPG fiktif dengan perkara hukum yang telah lebih dahulu berjalan.
BGN Tegaskan Data Digital Belum Tentu Valid
Sementara itu, Badan Gizi Nasional melalui keterangan resminya menjelaskan bahwa kepemilikan ID SPPG dalam portal digital belum otomatis menunjukkan lokasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan operasional.
Menurut BGN, setiap titik tetap harus melalui proses verifikasi faktual di lapangan sebelum dapat dinyatakan aktif dan siap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah berharap proses evaluasi yang tengah berlangsung dapat memperbaiki kualitas data sekaligus memperkuat tata kelola program MBG agar pelaksanaannya semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
Editor : Muhammad Azlan Syah