RADARBONANG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah dibahas dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam persidangan tersebut, ahli yang dihadirkan oleh DPR RI menilai program unggulan pemerintah itu masih layak dilanjutkan, namun membutuhkan perbaikan menyeluruh pada aspek manajemen dan tata kelolanya.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Profesor Cecep Darmawan, Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), saat memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (23/6).
Menurut Cecep, perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak langsung berujung pada tuntutan penghentian program.
Sebaliknya, perhatian utama perlu diarahkan pada upaya memperbaiki sistem pelaksanaan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran.
Tata Kelola Dinilai Menjadi Persoalan Utama
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Cecep menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Program MBG saat ini bukan terletak pada konsep program, melainkan pada aspek pengelolaan dan pelaksanaannya di lapangan.
Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik tersebut masih memiliki nilai strategis dan relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Namun, agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
"Yang dibutuhkan saat ini bukan menghentikan program, melainkan perbaikan manajerial dan tata kelola MBG agar dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujar Cecep dalam persidangan.
Menurutnya, berbagai kritik yang muncul terhadap implementasi program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
Terlalu Dini Menyimpulkan Program Harus Dihentikan
Cecep juga menilai masih terlalu dini jika Program Makan Bergizi Gratis langsung dianggap gagal dan harus dihentikan.
Sebagai program yang masih berada dalam tahap pengembangan dan implementasi awal, berbagai kendala yang muncul dinilai sebagai bagian dari proses yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan berskala nasional.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu fokus melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang ditemukan agar pelaksanaan program semakin efektif pada masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa perbaikan sistem distribusi, pengawasan, hingga pengelolaan anggaran menjadi langkah yang lebih konstruktif dibandingkan menghentikan program yang memiliki tujuan sosial dan pendidikan yang penting.
Pendidikan Tetap Harus Menjadi Prioritas
Selain membahas Program Makan Bergizi Gratis, Cecep juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.
Menurutnya, pencapaian standar nasional pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penganggaran pemerintah.
"Pencapaian standar nasional pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam distribusi anggaran pendidikan nasional," jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang berkembang dalam sidang MK, terutama terkait penggunaan dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan program MBG.
Sidang MK Soroti Implementasi Program
Sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses pengujian konstitusionalitas kebijakan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam proses tersebut, berbagai pihak memberikan pandangan dan masukan mengenai pelaksanaan program, termasuk dampaknya terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Perdebatan tidak hanya menyangkut manfaat program bagi masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola, efektivitas penggunaan dana, serta mekanisme pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan awal.
Karena itu, keterangan para ahli menjadi salah satu elemen penting yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.
Solusi Dinilai Ada pada Perbaikan Sistem
Menurut Cecep, berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis seharusnya dijawab melalui reformasi tata kelola yang lebih kuat.
Pembenahan dapat dilakukan mulai dari perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga mekanisme evaluasi berkala agar program berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Dengan sistem yang lebih baik, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara maksimal oleh para penerima, khususnya anak-anak yang menjadi target utama peningkatan gizi nasional.
Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kritik terhadap implementasi program tidak selalu berarti penolakan terhadap keberadaan program itu sendiri.
MBG Dinilai Masih Memiliki Peran Strategis
Di tengah berbagai perdebatan yang muncul, Program Makan Bergizi Gratis masih dipandang sebagai salah satu kebijakan yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, sejumlah ahli menilai langkah yang lebih tepat saat ini adalah memperkuat tata kelola dan memperbaiki pelaksanaan program daripada menghentikannya secara total.
Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Editor : Muhammad Azlan Syah