RADARBONANG.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Dana tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sekaligus memastikan kebijakan fiskal pemerintah berjalan optimal di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Usulan anggaran itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Nilainya sedikit lebih tinggi dibandingkan pagu indikatif Kementerian Keuangan pada tahun sebelumnya yang berada di angka Rp47,13 triliun.
Menurut Purbaya, peningkatan anggaran tersebut tetap berada dalam koridor efisiensi dan tidak jauh berbeda dengan kebutuhan riil kementerian setelah dilakukan penyesuaian belanja.
“Secara tren, pagu yang diusulkan ini relatif sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dilakukan efisiensi,” ujar Purbaya dalam rapat kerja tersebut.
Anggaran Disiapkan untuk Mendukung Agenda Strategis Pemerintah
Purbaya menjelaskan bahwa rencana kerja Kementerian Keuangan tahun 2027 disusun untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) serta berbagai agenda strategis pemerintah yang menjadi fokus pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.
Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam memastikan pembiayaan berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, alokasi anggaran yang diusulkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kementerian, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi, fiskal, dan pembangunan nasional.
Lima Program Utama Jadi Fokus Kemenkeu
Dalam paparan yang disampaikan kepada DPR, terdapat lima program utama yang menjadi fokus penggunaan anggaran Kementerian Keuangan pada 2027.
Program pertama adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang diusulkan memperoleh anggaran sebesar Rp36,33 miliar.
Program ini berfungsi mendukung perumusan kebijakan ekonomi nasional, menjaga stabilitas fiskal, serta memperkuat sektor keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, program pengelolaan penerimaan negara diusulkan mendapatkan alokasi sebesar Rp1,62 triliun.
Program tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
Kemudian, program pengelolaan belanja negara memperoleh usulan anggaran sebesar Rp14,12 miliar.
Sementara itu, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko direncanakan mendapatkan anggaran Rp194,68 miliar.
Adapun program dengan porsi terbesar adalah dukungan manajemen yang memperoleh alokasi mencapai Rp47,93 triliun atau hampir seluruh dari total anggaran yang diusulkan.
Dukung Pendanaan Pendidikan dan Sekolah Rakyat
Salah satu fokus penting dalam usulan anggaran 2027 adalah dukungan terhadap sektor pendidikan.
Purbaya menjelaskan bahwa melalui kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan, pemerintah akan memperkuat pendanaan pendidikan dasar guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.
Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.
Pemerintah berharap program ini dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
Perkuat Pemberantasan Penyelundupan
Selain pendidikan, Kementerian Keuangan juga akan memfokuskan sebagian anggarannya pada penguatan pengelolaan penerimaan negara.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah memperkuat sinergi patroli laut terkoordinasi untuk mendukung upaya pemberantasan penyelundupan.
Langkah ini dianggap penting karena aktivitas penyelundupan tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan daya saing industri dalam negeri.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap potensi kebocoran penerimaan negara dapat ditekan secara signifikan.
Dukung Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes
Dalam bidang pengelolaan belanja negara, anggaran juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Program ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini tengah digalakkan.
Melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan usaha desa, pemerintah berharap koperasi dan BUMDes mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
MBG, Tiga Juta Rumah, dan Biodiesel B50 Masuk Prioritas
Kementerian Keuangan juga akan berperan dalam mendukung sejumlah program prioritas nasional lainnya.
Melalui program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, anggaran akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Sekolah Rakyat, hingga program Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan untuk penyaluran selisih harga biodiesel sebagai bagian dari implementasi program mandatori biodiesel 50 persen atau B50.
Program B50 diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
DPR Akan Melanjutkan Pembahasan
Usulan anggaran Rp49,8 triliun tersebut disampaikan dalam rapat pendahuluan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2027 bersama Komisi XI DPR RI.
Pembahasan mengenai kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan dijadwalkan akan berlanjut dalam rapat dengar pendapat lanjutan yang digelar pada malam hari.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penyusunan RAPBN 2027 sebelum ditetapkan bersama pemerintah dan DPR.
Dengan anggaran yang diusulkan, Kementerian Keuangan berharap dapat menjalankan fungsi strategisnya secara optimal sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan Indonesia pada tahun 2027.
Editor : Muhammad Azlan Syah