RADARBONANG.ID – Pemerintah kembali membuka peluang pengembangan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas LPG.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurutnya, program kompor listrik menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban negara akibat tingginya impor LPG yang masih berlangsung hingga saat ini.
Pemerintah menilai diversifikasi sumber energi rumah tangga perlu terus didorong agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu jenis energi tertentu, terutama energi yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.
Kompor Listrik Jadi Bagian Strategi Ketahanan Energi
Bahlil menjelaskan bahwa arah kebijakan energi nasional ke depan tidak hanya bertumpu pada penggunaan LPG. Pemerintah juga mulai mengembangkan berbagai alternatif energi yang dinilai lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain kompor listrik, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan compressed natural gas (CNG) serta berbagai sumber energi alternatif lainnya untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif.
“Program kompor listrik yang kami usulkan nilainya sekitar Rp815,56 miliar,” kata Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, program ini bukan sekadar penggantian alat memasak, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Kurangi Ketergantungan pada LPG Impor
Salah satu alasan utama pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Selama bertahun-tahun, kebutuhan LPG nasional terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.
Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sebagian besar kebutuhan LPG dari luar negeri.
Kondisi ini membuat anggaran negara rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
Ketika harga minyak dunia meningkat, biaya impor LPG dan beban subsidi pemerintah ikut melonjak.
Karena itu, pemerintah memandang penggunaan energi listrik sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran negara dalam jangka panjang.
DPR Diminta Membantu Pendataan Wilayah Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk membantu memetakan daerah-daerah yang dinilai layak menjadi prioritas pelaksanaan program kompor listrik.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur kelistrikan dan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.
Pendataan yang akurat diharapkan mampu memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Supaya kita bisa melakukan sinkronisasi dan kerja sama dalam pelaksanaannya,” ujar Bahlil.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah, implementasi program diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Konversi Motor Listrik Juga Dapat Usulan Anggaran
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027.
Program tersebut nantinya akan berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih.
Bahlil menjelaskan bahwa baik program kompor listrik maupun konversi motor listrik masih berupa usulan awal yang dapat berubah sesuai kondisi fiskal dan kemampuan anggaran pemerintah pada tahun mendatang.
Program yang Pernah Dibatalkan Kini Kembali Dibahas
Wacana penggunaan kompor listrik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat menggagas program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik sebagai langkah mengurangi impor LPG dan meningkatkan konsumsi listrik nasional.
Namun pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program tersebut.
Keputusan itu diambil karena pemerintah saat itu lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19. Kekhawatiran mengenai dampak ekonomi dan kesiapan masyarakat menjadi salah satu alasan utama penghentian program.
Kini, dengan kondisi ekonomi yang mulai pulih dan tantangan energi yang semakin kompleks, wacana tersebut kembali muncul dalam agenda pemerintah.
Lonjakan Harga Energi Global Jadi Pertimbangan
Dorongan untuk mempercepat penggunaan kompor listrik semakin menguat setelah harga energi dunia mengalami gejolak akibat berbagai konflik geopolitik internasional.
Ketidakstabilan harga minyak dan gas global membuat negara-negara pengimpor energi menghadapi tekanan biaya yang semakin besar.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebelumnya juga mendorong pemerintah agar mempercepat program elektrifikasi rumah tangga.
Menurutnya, penggunaan listrik dinilai lebih efisien dibandingkan terus bergantung pada subsidi LPG yang nilainya terus meningkat setiap tahun.
Eddy menyoroti fakta bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional.
Kondisi tersebut membuat harga LPG domestik sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah untuk memperluas pemanfaatan energi listrik tidak hanya di sektor transportasi dan industri, tetapi juga untuk kebutuhan rumah tangga.
Jika usulan ini mendapat persetujuan dalam RAPBN 2027, program kompor listrik berpotensi kembali menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam mendorong transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Editor : Muhammad Azlan Syah