RADARBONANG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menghadapi kendala serius setelah puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara operasionalnya.
Penyebabnya bukan karena masalah teknis maupun pelanggaran operasional, melainkan keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini membuat distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat di sejumlah wilayah terpaksa dihentikan sementara hingga dana operasional kembali tersedia.
Berdasarkan data yang disampaikan Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, sebanyak 45 dapur SPPG tercatat tidak lagi beroperasi sejak awal pekan ini.
Baca Juga: Tak Perlu Jauh-Jauh, Tuban Punya Destinasi Liburan Lengkap dan Terjangkau
“Per 9 Juni terdapat 45 SPPG yang berhenti beroperasi. Kondisi ini berlangsung sejak Senin,” ujar Deni.
Jumlah tersebut terbilang cukup besar mengingat Kabupaten Jombang saat ini menjadi salah satu daerah dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang cukup masif.
Dana Operasional Belum Cair Jadi Penyebab Utama
Deni menegaskan bahwa penghentian layanan MBG yang terjadi di berbagai dapur SPPG tersebut tidak berkaitan dengan kualitas layanan maupun permasalahan internal pengelola.
Menurutnya, seluruh dapur yang terdampak mengalami kendala yang sama, yakni belum diterimanya dana operasional dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.
Akibat kondisi tersebut, pengelola dapur kesulitan memenuhi kebutuhan operasional harian, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga kebutuhan logistik lainnya.
Karena itu, sejumlah dapur memutuskan menghentikan sementara aktivitas produksi makanan sambil menunggu kepastian pencairan dana.
Deni menjelaskan bahwa seluruh kepala SPPG yang mengalami kendala sudah melaporkan situasi tersebut melalui sistem pelaporan resmi yang disediakan BGN pusat.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat dapat segera mengetahui kondisi di lapangan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Relawan dan Pengelola Diminta Tetap Aktif
Meski operasional dapur dihentikan sementara, para relawan dan pengelola tidak diminta meninggalkan lokasi begitu saja.
Sebaliknya, mereka diarahkan untuk memanfaatkan masa jeda tersebut dengan melakukan pembersihan serta penataan area dapur agar tetap siap digunakan ketika program kembali berjalan.
“Untuk sementara, pengelola bisa melakukan bersih-bersih dapur sambil menunggu pencairan dana. Kami juga belum mengetahui sampai kapan kondisi ini berlangsung, tetapi harapannya bisa segera terselesaikan,” kata Deni.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan yang selama ini menjadi bagian utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan tetap melakukan perawatan fasilitas, dapur dapat kembali beroperasi dengan cepat ketika dana operasional sudah tersedia.
Dampak Lebih Besar Dibanding Kasus Sebelumnya
Menurut Deni, keterlambatan pencairan dana operasional sebenarnya bukan pertama kali terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, kondisi yang terjadi kali ini dinilai jauh lebih besar dibandingkan kejadian sebelumnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada kasus-kasus sebelumnya jumlah dapur yang terdampak relatif sedikit dan masa penghentian operasional biasanya tidak berlangsung lama.
“Pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak sebesar sekarang. Biasanya juga tidak sampai berlangsung selama satu minggu,” ujarnya.
Besarnya jumlah dapur yang berhenti beroperasi membuat dampaknya lebih luas karena menyangkut ribuan penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.
Distribusi Makanan ke Sekolah dan Posyandu Ikut Terhenti
Saat ini terdapat sekitar 150 dapur SPPG yang telah aktif beroperasi di Kabupaten Jombang.
Dengan berhentinya 45 dapur, berarti hampir sepertiga dari total dapur yang ada mengalami gangguan operasional.
Kondisi tersebut secara otomatis memengaruhi distribusi makanan bergizi ke berbagai sekolah, posyandu, dan kelompok penerima manfaat lainnya yang berada dalam cakupan layanan dapur terdampak.
Program MBG sendiri dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah, balita, serta kelompok rentan lainnya melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin.
Ketika distribusi terhenti, maka manfaat program tersebut juga tidak dapat dirasakan sementara waktu oleh para penerima.
“Di Jombang sendiri saat ini sudah ada sekitar 150 SPPG yang aktif beroperasi,” tambah Deni.
Kasus Tambakrejo Jadi Contoh Dampak Langsung
Sebelum penghentian operasional terjadi secara lebih luas, salah satu dapur SPPG yang berlokasi di Tambakrejo, Kecamatan Jombang, lebih dulu mengalami kendala serupa.
SPPG Tambakrejo 7 terpaksa menghentikan distribusi makanan karena dana operasional belum diterima.
Akibatnya, sebanyak 1.725 porsi makanan yang seharusnya disalurkan kepada sembilan sekolah dan dua posyandu tidak dapat didistribusikan.
Kasus tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana keterlambatan pencairan dana dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Harapan Dana Segera Cair
Hingga saat ini, pihak pengelola maupun BGN daerah masih menunggu kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat.
Belum ada informasi resmi mengenai kapan dana operasional tersebut akan disalurkan sehingga operasional seluruh dapur dapat kembali berjalan normal.
Meski demikian, para pengelola berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Jika dana segera cair, puluhan dapur yang saat ini berhenti beroperasi diperkirakan dapat langsung kembali menjalankan aktivitas produksi dan distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Sementara itu, relawan dan pengelola dapur diminta tetap menjaga kesiapan fasilitas agar program dapat kembali berjalan tanpa hambatan ketika pendanaan sudah tersedia.
Editor : Muhammad Azlan Syah