RADARBONAG.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan krisis air bersih yang dapat terjadi selama musim kemarau 2026.
Langkah tersebut dilakukan dengan memetakan lima wilayah yang dinilai paling rentan terdampak berdasarkan pengalaman saat fenomena El Nino ekstrem melanda Indonesia pada tahun 2023.
Kelima daerah yang masuk dalam kategori rawan kekeringan air bersih yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Garut.
Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya menjadi daerah yang mengalami dampak cukup serius ketika El Nino menyebabkan musim kemarau berkepanjangan tiga tahun lalu.
BPBD Jawa Barat menilai pengalaman pada 2023 menjadi pelajaran penting dalam menyusun strategi mitigasi bencana kekeringan agar dampaknya tidak kembali meluas dan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
Belajar dari El Nino Ekstrem 2023
Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, menjelaskan bahwa pola cuaca yang terjadi saat El Nino 2023 masih berpotensi terulang apabila fenomena serupa kembali menguat pada tahun ini.
Menurutnya, kekeringan yang terjadi pada 2023 menjadi salah satu yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir karena menjangkau ratusan kecamatan dan desa di berbagai wilayah Jawa Barat.
“Kalau kita mengacu pada tahun 2023, kondisi saat itu cukup ekstrem. Pola yang sama masih berpotensi terjadi apabila El Nino kembali menguat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga dampak kekeringan meluas sebelum melakukan langkah antisipasi.
Lima Daerah Jadi Prioritas Pengawasan
Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Garut menjadi wilayah yang paling terdampak saat kekeringan besar terjadi pada 2023.
Di sejumlah daerah tersebut, penurunan debit air menyebabkan banyak warga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, sektor pertanian juga terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi, yang berujung pada penurunan produktivitas lahan pertanian.
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan catatan historis tersebut, kelima wilayah kini menjadi fokus utama dalam pemetaan risiko kekeringan tahun 2026.
Jawa Barat Sudah Memasuki Musim Kemarau
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah menginformasikan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau sejak Mei 2026.
Meski demikian, BPBD Jawa Barat hingga kini belum menetapkan status siaga kekeringan secara resmi karena kondisi cuaca masih bervariasi di sejumlah daerah.
Beberapa wilayah masih mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sementara daerah lainnya mulai merasakan penurunan curah hujan yang cukup signifikan.
Pemerintah daerah memilih untuk terus memantau perkembangan cuaca sebelum mengambil langkah penetapan status kebencanaan.
Lebih dari Satu Juta Warga Pernah Terdampak
Dampak El Nino 2023 menjadi salah satu alasan utama pemerintah memperkuat kesiapsiagaan tahun ini.
Data BPBD menunjukkan kekeringan saat itu menjangkau sekitar 258 kecamatan dan 727 desa atau kelurahan di Jawa Barat.
Jumlah warga terdampak bahkan mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.
Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis tercatat sebagai daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.
Besarnya dampak tersebut membuat pemerintah ingin memastikan langkah mitigasi dilakukan lebih awal agar masyarakat tidak mengalami kesulitan yang sama.
Pemprov Jabar Siapkan Kepgub Siaga Kekeringan
Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum untuk menghadapi kemungkinan musim kemarau panjang hingga Oktober 2026.
Pemerintah berencana menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan.
Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar koordinasi lintas instansi dalam menangani potensi kekurangan air bersih dan dampak lain akibat musim kemarau.
Dengan adanya keputusan tersebut, penyaluran bantuan air bersih dan penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat ketika diperlukan.
Baca Juga: Era Baru Mesin Pencari, Google Izinkan Website Menolak Tampil di Hasil AI Tanpa Kehilangan Ranking
Logistik Air Bersih dan Koordinasi Diperkuat
Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk menghadapi potensi kekeringan.
Beberapa di antaranya meliputi pemetaan wilayah rawan, penyediaan logistik air bersih, hingga peningkatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, dan berbagai instansi terkait.
Langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi meskipun terjadi penurunan curah hujan dalam waktu yang cukup panjang.
BPBD Jawa Barat berharap kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan dampak kekeringan serta melindungi masyarakat dari ancaman krisis air bersih selama musim kemarau 2026.
Dengan pengalaman menghadapi El Nino ekstrem pada 2023, pemerintah optimistis penanganan kekeringan tahun ini dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan efektif sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal meski musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya.