RADARBONAG.ID - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan pejabat ekonomi era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas pengalaman menghadapi krisis ekonomi global 2008.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini kembali mengalami tekanan akibat ketidakpastian geopolitik dan kondisi pasar internasional.
Dalam diskusi itu, Presiden turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Bapak Presiden menerima sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai menteri maupun gubernur Bank Indonesia,” ujar Airlangga usai pertemuan di Istana, Jumat.
Baca Juga: IPAL Taman Bendera Pusaka Ditarget Rampung Juni 2026, Pemprov DKI Janjikan Air Danau Lebih Bersih
Eks Pejabat Ekonomi Era SBY Turut Hadir
Beberapa tokoh ekonomi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menurut Airlangga, para tokoh tersebut berbagi pengalaman mengenai cara pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global pada periode 2004 hingga 2014.
Diskusi mencakup berbagai tantangan besar yang pernah dihadapi Indonesia, termasuk krisis finansial global tahun 2008 serta gejolak harga minyak dunia yang sempat memicu tekanan ekonomi nasional.
Bahas Lonjakan Inflasi dan Harga Minyak Dunia
Salah satu topik utama dalam pembahasan adalah pengalaman pemerintah menghadapi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005.
Saat itu, harga minyak mentah global disebut sempat menembus angka 140 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut berdampak besar terhadap ekonomi nasional, termasuk memicu lonjakan inflasi hingga sekitar 27 persen.
Airlangga mengatakan pengalaman masa lalu tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam mengantisipasi risiko ekonomi global saat ini.
Menurutnya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia sekarang dinilai relatif lebih baik dibanding periode krisis sebelumnya.
“Kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, situasi makro ekonomi kita relatif lebih baik dan fundamentalnya lebih kuat. Dari pengalaman masa lalu itu, kita belajar bagaimana mengantisipasi tantangan ke depan,” kata Airlangga.
Ia juga menyebut tingkat depresiasi rupiah saat ini masih berada di kisaran lima persen dan dinilai lebih terkendali dibandingkan tekanan ekonomi pada masa lalu.
Pemerintah Diminta Perkuat Stabilitas Finansial
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga meminta pemerintah untuk terus memantau regulasi sektor keuangan demi menjaga stabilitas sistem finansial nasional.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat prinsip kehati-hatian atau prudensial di sektor perbankan guna menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
Airlangga menjelaskan pemerintah bersama kementerian terkait akan mengkaji langkah penguatan modal perbankan nasional.
Hal itu dinilai penting mengingat jumlah bank di Indonesia cukup banyak sehingga diperlukan struktur keuangan yang lebih kuat dan stabil.
“Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk memonitor regulasi yang dapat memperkuat sektor finansial dan menjaga prudensial perbankan,” ujarnya.
Pengalaman Krisis Jadi Bahan Pembelajaran
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah mengatakan diskusi dalam pertemuan lebih banyak membahas pengalaman masa lalu sebagai bahan pembelajaran menghadapi situasi ekonomi global saat ini.
Menurutnya, pemerintah perlu memahami pola krisis terdahulu agar dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia mencontohkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak pada 2005 yang dipicu faktor eksternal dan memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi domestik.
Baca Juga: AHY Sebut Giant Sea Wall Diprioritaskan untuk Pantura Jawa, Roadmap Ditarget Rampung Tahun 2027
Meski demikian, Burhanuddin menegaskan pembahasan tidak secara khusus menyoroti nilai tukar rupiah, melainkan lebih fokus pada strategi penanganan dampak global terhadap perekonomian Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter agar langkah pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi dapat berjalan efektif.
“Yang dibahas bagaimana kerja sama pemerintah dari sisi fiskal dan moneter untuk menghadapi situasi ekonomi seperti sekarang,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menunjukkan pemerintah tengah berupaya memanfaatkan pengalaman para tokoh ekonomi senior sebagai referensi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Editor : Muhammad Azlan Syah